Ibu Kota Negara

Alasan Agus Harimurti Yudhoyono Siap Dipindahkan ke IKN Kaltim, Daftar Menteri yang Pertama Pindah

Alasan Agus Harimurti Yudhoyono siap dipindahkan ke IKN Kaltim. Daftar menteri yang pertama pindah ke IKN Nusantara.

Editor: Amalia Husnul A
KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA
SIAP PINDAH IKN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Alasan Agus Harimurti Yudhoyono siap dipindahkan ke IKN Kaltim. Daftar menteri yang pertama pindah ke IKN Nusantara. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah bukan hanya menyiapkan berbagai infrastruktur di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) namun juga kesiapan Sumber Daya Manusianya termasuk Menteri. 

Sejumlah menteri menyatakan kesiapannya untuk pindah ke IKN Nusantara, Kaltim, termasuk Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

Menteri ATR/BPN, AHY dengan tegas menyatakan siap apabila ditugaskan pindah ke IKN Nusantara, Kaltim.

Diketahu AHY adalah menteri terbaru di deretan Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Akhirnya Jokowi Teken UU DKJ, Terjawab Kapan Ibu Kota Indonesia Pindah ke IKN Nusantara di Kaltim

Baca juga: AHY sebut Sejumlah Pilihan Pembebasan 2.086 Hektar Lahan di IKN, Kaltim yang Masih Bermasalah

Baca juga: Pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wapres akan Dilakukan di IKN Nusantara di Kaltim

Usai dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) AHY juga langsung mengunjungi IKN Nusantara, Kaltim.

Kini, AHY menyatakan kesiapannya untuk pindah ke IKN Nusantara, Kaltim

Pernyataan ini disampaikan AHY membagikan sertifikat tanah wakaf di Masjid Alwalidain, Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/4/2024).

Ketika itu, AHY mengatakan, "Oh siap dong." 

Menurut AHY, sebagai seorang prajurit, dirinya harus siap kapan saja untuk pindah ke IKN bila ditugaskan.

"Kalau kita siap kapan saja, kita ini prajurit gitu," tutur AHY seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Tahap Pertama 3 Menteri

Sementara itu, akan ada tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yang pindah ke IKN pada kloter pertama.

AHY KE IKN - Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke IKN Nusantara, Rabu (28/2/2024). Tahun lalu sempat layangkan kritik, kini AHY yang telah menjadi Menteri ATR/BPN mengaku siap ikuti Jokowi tinggal di IKN Nusantara.
AHY KE IKN - Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke IKN Nusantara, Rabu (28/2/2024). Alasan Agus Harimurti Yudhoyono siap dipindahkan ke IKN Kaltim. Daftar menteri yang pertama pindah ke IKN Nusantara.  (Dok Kementerian ATR/BPN)

Pertama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang telah sejak awal mengungkapkan bakal menjadi menteri pertama yang pindah ke IKN.

Ini merupakan dukungan Basuki terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, sekaligus bukti bahwa infrastruktur di IKN layak huni.

Baca juga: Ridwan Kamil Pastikan Jokowi Bisa Gelar Upacara Kemerdekaan Agustus 2024 di IKN Nusantara Kaltim

Selain Basuki, ada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang ikut rombongan kloter awal.

"Kalau rencananya Menhub Menkes, beliau ingin (pindah) bareng," kata Basuki usai menghadiri acara halal bi halal Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala, Rabu (24/4/2024).

Saat ini, Basuki masih menunggu kesiapan jaringan air minum di IKN sebelum pindah ke kawasan tersebut.

Basuki menyebutkan aliran air tersebut diprediksi bakal masuk ke IKN pada Juni mendatang.

"Jadi cuman nunggu airnya belum masuk, jadi Juni masuk jadi Juli," tuntas Basuki.

Progres pembangunan rumah tapak Menteri

Progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 88 persen, terhitung per 18 April 2024.

"Rumah tapak jabatan menteri itu 88 persen (progresnya)," kata Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, Jumat (26/4/2024).

Sementara total 36 unit rumah menteri di IKN tetap ditargetkan selesai dibangun bersamaan pada Juli 2024.

"Juli, Insya Allah (selesai)," lanjut Danis seperti dikutip TribunKaltim.co dari Kompas.com

Sedangkan per akhir April 2024, tercatat ada 5 unit rumah tapak jabatan menteri di IKN yang kelar dibangun.

Baca juga: Heboh Sri Mulyani Akan Tinggal di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Sebelum Pindah ke IKN

Progres pembangunan rumah menteri IKN yang lainnya berbeda-beda, tetapi masih menunjukkan kinerja yang positif.

"Kita itu kalau bicara sudah jadi ada yang sudah 100 persen, 90 persen, 46 persen," tutur Danis.

Pada kesempatan berbeda, Danis menjelaskan bahwa luas lahan rumah menteri di IKN adalah 1.000 meter persegi dengan dua lantai.

"1.000 meter persegi lahannya, bangunannya sekitar 500 meter persegi, dua lantai," tutur Danis saat ditemui usai Rakornas Otorita IKN (OIKN) di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Menurut Danis, ukuran rumah dinas menteri di IKN yang sempat disebut lebih kecil dibandingkan rumah menteri di Jakarta ini sejalan dengan konsep IKN sebagai compact city.

7 Perusahaan Siap Bangun 70 Tower Rusun ASN

Untuk rumah susun atau rusun ASN di IKN Nusantara akan segera dibangun sebanyak 70 tower oleh 7 perusahaan. 

Target penyelesaian Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di IKN Nusantara ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)m Basuki Hadimuljono.

Sebanyak 70 tower rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) mulai digarap pada tahun 2024.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN) Agung Wicaksono saat ditemui dalam market sounding investor perumahan IKN di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Tercatat ada 7 perusahaan yang terlibat dalam KPBU rusun ASN IKN ini, dan dua di antaranya berasal dari luar negeri, yakni China dan Malaysia.

"Ini akan ditargetkan dibangun tahun ini, total 70 tower dari 7 pemrakarsa itu, 70 tower sesuai timeline mulai dibangun tahun ini," ujar Agung seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.  

Sementara berdasarkan catatan Kompas.com, total rusun ASN yang akan dibangun dengan skema KPBU ini mencapai 166 tower rusun dan 159 rumah tapak ASN di IKN.

Badan usaha yang terlibat berasal dari dalam dan luar negeri.

Badan usaha dari dalam negeri, antara lain:

- PT Summarecon Agung Tbk dengan 6 tower,

- PT Perintis Triniti Properti Tbk 8 tower,

- PT Nindya Karya 8 tower,

- PT Intiland Development Tbk 109 tower,

- PT Ciputra Development Tbk 10 tower dan 20 rumah tapak,

- serta Rockfields yang masih dikonfirmasi.

Kemudian badan usaha luar negeri, meliputi Citic Construction dari China yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara bersama dengan PT Risjadson Brunsfield Nusantara dengan 60 tower rusun untuk pegawai Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Hankam), Maxim dari Malaysia 10 tower, dan IJM dari Malaysia 20 tower.

Adapun total nilai investasi dari proyek jumbo tersebut masih fluktuatif, namun diperkirakan belanja modalnya akan mencapai lebih kurang Rp 50 triliun.

"Tergantung feasibility study (FS), masih berubah.

Tapi paling tidak sekitar Rp 50 triliun untuk yang ini tadi, dari capital expenditure (capex) saja bisa Rp 50 triliun," tuntas Agung.

Paling Lambat Agustus 2024

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menargetkan, pemindahan ASN paling lambat dilakukan Agustus 2024.

Namun, jumlah ASN yang akan dipindah masih mengalami penyesuaian.

"Target awal yang dapat dicapai adalah pemindahan ASN untuk persiapan pelaksanaan upacara memperingati kemerdekaan RI di IKN pada Agustus mendatang, kemudian disusul dengan periode perpindahan pada November dan Desember 2024,” kata dia, dilansir dari laman KemenPAN-RB.

Anas menuturkan, terdapat beberapa tahapan dalam menentukan ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

Lantas, siapa saja ASN yang akan pindah ke IKN lebih dulu?

Daftar pejabat yang pindah lebih dulu ke IKN Karo Hukum, Komunikasi, Informasi Publik KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce mengatakan, pejabat ASN yang akan pindah lebih dulu ke IKN disesuaikan berdasarkan peran yang diperlukan.

"Sesuai perannya," kata dia, Selasa (27/2/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Adapun beberapa pejabat yang bakal lebih dulu dipindah ke IKN adalah sebagai berikut:

Baca juga: Update IKN Nusantara: Jokowi Beber Investor Asing Antre Usai Pencoblosan Pilpres 2024, Cek Daftarnya

- Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

- Jabatan Administrator

- Jabatan Fungsional Pelaksana di 38 Kementerian/lembaga.

Para pejabat itu bakal dipindahkan ke IKN secara bertahap sampai dengan Desember 2024.

Menurutnya, terdapat beberapa tahapan dalam menentukan ASN yang bakal dipindah ke IKN.

Kemenpan RB juga telah menyaring kementerian/lembaga dan unit kerja yang masuk prioritas untuk dipindahkan pada prioritas pertama ke IKN.

Tujuannya, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif pada masa awal pemindahan, serta didukung dengan digitalisasi sistem pemerintahan.

Selain itu, ASN pindah ke IKN harus menguasai literasi digital, memiliki kemampuan multitasking, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

ASN yang dipindahkan ke IKN diusulkan mendapat insentif berupa tunjangan pionir.

Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi Pegawai ASN, mengingat IKN pada tahap awal pemindahan belum memiliki dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta.

Selain tunjangan, KemenPAN-RB juga tengah berkoordinasi terkait hunian ASN di IKN.

Pemindahan ASN ke IKN dimulai Juli 2024

Pemindahan ASN untuk kloter pertama akan dilakukan pada Juli-Agustus 2024.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), strategi pemindahan ASN menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju smart government.

Setelah kloter pertama, pemindahan akan kembali dilakukan para periode November dan Desember 2024.

Saat ini, pemerintah telah melakukan pendefinisian peran strategis kementerian atau lembaga untuk mengidentifikasi seberapa penting peran instansi tersebut terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi.

Baca juga: Dampak Buruk IKN Nusantara di Kaltim, 440 Spesies Hewan dalam Daftar Merah, 34 Jenis Terancam Punah

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved