Otorita Tidak Ingin Ada Masyarakat Miskin di IKN, Pemkab PPU dan Kukar Diminta Terus Ikut Intervensi

TRIBUNKALTIM.CO - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak ingin ada masyarakat berstatus miskin di IKN, Pemkab PPU dan Kukar diminta terus ikut intervensi.

Seiring dengan progres pembangunan fisik di IKN di Kalimantan Timur, OIKN juga melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia di ibu kota baru itu.

Hal ini terungkap dalam seminar nasional terkait IKN.

Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin mengatakan, kegiatan seminar nasional bertema Bersama Nusantara Pembangunan Manusia Ibu Kota Nusantara, diharapkan dapat mempercepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi penerus, terutama di kawasan delineasi IKN.

Baca juga: Dampak IKN di Kaltim, Tiket Pesawat dari/ke Balikpapan Mahal dan Sulit Didapat, Ada Extra Flight?

Baca juga: Ahok Bocorkan Cara Jakarta Jadi Kota yang Menguntungkan untuk Semua Saat IKN Nusantara Jadi Ibu Kota

Baca juga: Ridwan Kamil Bikin Bangunan Bisa Hilang untuk IKN Nusantara di Kaltim, Apartemen Bukan Kayak Jakarta

"Kami ingin segera menyelesaikan persoalan kemiskinan, khususnya di Ibu Kota Nusantara, serta menangani masalah-masalah sosial lainnya seperti stunting. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan BKKBN," ujar Alimuddin dikutip dari website OIKN, Jumat (10/5/2024).

Menurutnya, ada enam materi pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam seminar, di antaranya: deliniasi sebagai awal kolaborasi, evaluasi dan harapan masa depan; perencanaan berbasis data dengan pemanfaatan data P3KE dalam perencanaan pembangunan Nusantara.

Kemudian, kesejahteraan sosial masyarakat sebagai wujud IKN sejahtera; pemanfaatan P3KE untuk mendukung strategi pembangunan manusia IKN; layanan dasar sebagai strategi inklusivitas pembangunan IKN; serta praktek baik strategi penanggulangan kemiskinan dan potensi replikasi IKN.

Selain menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada, pihaknya juga tidak ingin ada masyarakat IKN yang menghadapi kemiskinan di masa yang akan datang.

"Oleh karena itu, kami merancang program ini secara linear dengan proses pendidikan sejak anak usia dini hingga pendidikan yang lebih tinggi," ungkapnya.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dan pencerahan mengenai masa depan generasi penerus di kawasan IKN.

Dengan demikian, masyarakat dapat merencanakan masa depan yang lebih baik dan terhindar dari perangkap kemiskinan.

"Kami ingin pendidikan dimulai dari usia dini, kemudian dilanjutkan ke SD, SMP, dan SMA. Sejak awal, kita dapat memprediksi bakat anak-anak dan memberikan dukungan sesuai, sehingga mereka memiliki visi yang jelas mengenai masa depan mereka," ungkapnya.

Menurutnya, akar permasalahan yang menjadi sumber pemicu terjadi kemiskinan adalah faktor pendidikan.

"Kenapa saya bilang pendidikan, karena salah satu akar kemiskinan itu berangkat dari pendidikan," tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya berencana untuk memaksimalkan fungsi Pemdasus guna menangani berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat.