Alasan KPK Bakal Monitor Anggaran Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Program makan siang gratis adalah andalan milik Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo-Gibran.

Untuk melaksanakan program makan siang gratis ini, Prabowo-Gibran menggelontorkan anggaran yang cukup besar.

Besarnya anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran ini menjadi alasan KPK untuk melalukan monitoring. 

Pernyataan ini disampaikan Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango. 

Baca juga: Ekonom Senior Sebut Makan Siang Gratis Lebih Penting Ketimbang IKN Nusantara, Bukan Tanpa Alasan

Baca juga: Capres 02 Tengok Menu Makan Siang Gratis di China, Prabowo Subianto: Sangat Sehat

Baca juga: IKN Nusantara atau Makan Siang Gratis? Rocky Gerung Beber Potensi Pertengkaran Jokowi dan Prabowo

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyebut, upaya monitor itu dilakukan karena beberapa hal, namun tidak terlepas dari besarnya anggaran yang akan digelontorkan untuk menyukseskan janji kampanye tersebut.

"Lepas daripada itu, pun dari anggaran yang sedemikian besar juga artinya setiap program yang dijalankan kita seharusnya lakukan kajian," kata Nawawi saat ditemui di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Nawawi menuturkan, monitoring dan kajian itu akan dilakukan oleh deputi monitor di lembaga antirasuah tersebut.

Nantinya kata dia, kajian dilakukan komprehensif agar mampu melihat program baru itu telah tepat atau masih memerlukan penyempurnaan.

"Ini barangkali akan menjadi bagian dari teman-teman di deputi monitor di KPK untuk melakukan kajian juga terhadap kebijakan yang nanti akan dijalankan itu," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, monitoring terhadap sistem penyelenggaraan negara merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi KPK.

Dengan kata lain, KPK melakukan kajian-kajian terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Misalnya kajian tentang bansos, sejumlah kebijakan pemerintah itu dilakukan kajian oleh pemerintah, apakah kebijakan itu sudah sesuai atau perlu penyempurnaan dan sebagainya.

Itu yang dimaksud dengan tugas monitoring terhadap sistem penyelenggaraan negara," jelas Nawawi.

Sebelumnya diberitakan, pencermatan ini sempat dibahas oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.

Baca juga: Sri Mulyani Tak Masuk 4 Kandidat Menkeu Era Prabowo-Gibran, Rocky Gerung Singgung Makan Siang Gratis

Pihaknya mengaku akan mencermati program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

KPK bakal lebih dulu melihat detail program tersebut untuk melihat adanya celah korupsi.

"Saya lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat kira-kira di mana lah ada potensi yang kita cegah korupsinya.

Dugaan saya kalau memang benar itu pakai pengadaan segitu, saya juga enggak kebayang siapa yang bisa adain makan siang tiap hari di desa-desa sana," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

KPK akan berfokus pada metode distribusi dan penerima program agar tepat sasaran. Lembaga antirasuah itu juga akan fokus pada barang dan jasa dalam pelaksanaannya.

"Saya paling barang dan jasa, yang kita mungkin akan tetapkan misalnya digital atau kita bilang lebih terbuka saja siapa yang nerima, kan ada DTKS, paling itu sangkutan dengan instrumen yang ada saja," kata dia.

Menkeu Jawab soal Anggaran Makan Siang Gratis

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3/2024) hari ini, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dicecar soal anggaran makan siang gratis.

Pertanyaan terkait anggaran makan siang gratis ini awalnya disampaikan anggota Komisi XI, DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati kepada Menkeu Sri Mulyani.

Menurut Anggota Komisi XI DPR tersebut, makan siang gratis ini ramai dibicarakan masyarakat, hingga kemudian Anis Byarwati bertanya kepada Menkeu Sri Muyani soal pos anggaran program tersebut.

Kepada Sri Mulyani, Anis Byarwati bertanya, "Ini kaitannya dengan kemarin ramai itu loh, tentang makan siang gratis. Mumpung yang lain belum ada yang menyinggung tentang makan siang gratis.

Ini kan masuk anggarannya di mana Bu Menteri?"

Baca juga: Membandingkan Program Makan Siang Gratis Prabowo dengan India dan Jepang, Anggaran Serta Dampaknya

Anis bertanya mengenai anggaran program makan siang gratis karena sudah ada uji coba.  

Sepengetahuan Anies, program makan siang gratis sudah dalam tahapan uji coba oleh pemerintah saat ini di sejumlah Sekolah Dasar (SD).

Namun, ia masih tidak habis pikir soal anggaran yang dikeluarkan dalam program tersebut.

"Anggaran yang dibutuhkan sangat-sangat besar dan sudah dipikirkan pula sudah dirapatkan pula.

Saya yang bertanya ke Bu menteri soal program itu makan siang gratis ya," tanya Anis seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com dengan judul Anis Cecar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Prabowo di DPR: Ini Masuk Anggaran Mana, Bu? 

Diberitakan, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan calon residen dan wakil presiden (capres-cawapres) terpilih dari Pilpres 2024, kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah memasukkan program makan siang gratis dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Bahkan, Sri Mulyani Indrawati selaku Bendahara Negara sudah membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45 persen - 2,8 persen pada tahun 2025.

Hal itu dibahas dalam sidang kabinet paripurna dengan mengundang semua menteri dan dipimpin Presiden Jokowi di istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024 lalu.

Mendapat pertanyaan program makan gratis Prabowo dari pihak DPR RI, Sri Mulyani menyebut dirinya tidak bermaksud untuk menghindar.

Dia mengaku belum bisa menjawab pertanyaan itu karena program itu belum masuk ke dalam APBN 2024.

"Bukan karena kami menghindar ya pertanyaan bapak ibu sekalian tentang makan siang gratis.

Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum ada. 

Baca juga: Usulan Airlangga Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Ditolak Perhimpunan Guru dan Fraksi PKS

Di 2023 kan belum bapak, eh 2024 kan tidak ada. Kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru," katanya.

Sri Mulyani pun mengatakan nantinya program itu bakal dimasukkan ke dalam KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) terlebih dahulu.

Setelah itu, barulah program itu dibahas secara rinci mengenai perbelanjaannya.

"Waktu kita ngomongin KEM PPKF baru postur besar Pak, tapi kalau ada yang menyampaikan makan siang gratis, setahu saya sih enggak Pak, karena KEM PPKF, boro-boro ngomongin belanja kementerian/lembaga, postur saja kan masih dalam bentuk range pak.

Itu pun masih pembahasan sangat awal," ucapnya.

Ia pun mengingatkan, tahun ini merupakan masa transisi pemerintahan.

Ia menerangkan perencanaan APBN transisi harus memenuhi etika pemerintahan.

"Kami akan membantu untuk men-design APBN transisi itu dengan etikanya.

Ini saya harus sampaikan ke kabinet, pada bulan ini saya harus sampaikan ke DPR.

Nanti RUU APBN 2025 kan baru disampaikan bapak presiden yang sekarang tanggal 16 Agustus.

Tapi, nanti pelaksanaannya untuk pemerintah baru," katanya.

"Nah, ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah ya Pak.

Namun kami menyadari, makanya kami nggak akan menyampaikan apa-apa," sambungnya.

Baca juga: Gus Miftah Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Serupa dengan Amalan Nabi Ibrahim

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.