PKS soal Peluang Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Sebut saat Ini Belum Ada Keputusan Final

TRIBUNKALTIM.CO - PKS jawab soal peluang gabung kabinet Prabowo-Gibran, ungkap saat ini belum ada keputusan final.

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Iqbal mengungkapkan kemungkinan partainya bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Iqbal menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan final dari PKS bakal kembali menjadi oposisi pemerintah seperti di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini atau bergabung ke kabinet Prabowo-Gibran.

"Sampai saat ini kami masih berada di luar pemerintahan di era Pak Jokowi dan belum memutuskan untuk di era Pak Prabowo," ungkap Iqbal dalam program Overview Tribunnews, Kamis (16/5/2024).

Baca juga: Prabowo Percaya Diri soal IKN di Kaltim, Sumber Daya Dalam Negeri bisa Bawa Investasi Asing Datang

"Kami sedang mengkaji, sedang membentuk tim komunikasi," sambungnya.

Terkait wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40, PKS menekankan pentingnya efektivitas dalam menjalankan pemerintahan mendatang.

"Setiap menteri ini berdampak pada anggaran, rumah dinasnya lah, fasilitasnya lah, itu tentu akan menjadi beban negara," ungkapnya.

Prabowo Harus Tegas

lihat foto

Lebih lanjut, Iqbal menilai Prabowo sebagai presiden terpilih harus tegas mengenai siapa saja sosok yang bakal menjadi menteri di pemerintahannya.

"Pak Prabowo tegas saja. Mana partai yang memang layak mendapat kursi karena dia memiliki anggota di parlemen," ungkapnya.

Sedangkan untuk partai yang tidak lolos parliamentary threshold (PT), Iqbal menilai tidak perlu mendapat kursi menteri, seperti di era Jokowi.

"Di era Pak Jokowi partai-partai yang tidak lolos (PT) itu tidak dapat menteri, jadi wakil menteri saja misalnya, atau dikasih jabatan lain, jadi tidak membebani presiden," ujar Iqbal.

Baca juga: Soal Penambahan Kementerian, BHS Bandingkan dengan Jumlah Kementerian di 3 Negara Tetangga

Menurutnya, jika semua partai koalisi dalam Pilpres 2024 diberi jabatan, maka akan menjadi beban Prabowo.

"Di situlah ujian leadership pertama Pak Prabowo, mampukah dia mengelola konflik, mampukah dia menolak permintaan-permintaan yang bertentangan dengan konstitusi."

"Karena hari ini kalau dipaksakan 40 itu bertentangan, kecuali direvisi dulu undang-undangnya," ungkapnya.

PAN Ingatkan PKS Syarat Gabung Kabinet Prabowo-Gibran

 PDIP dan PKS menjadi dua partai yang belum menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Beberapa kalangan menilai, PDIP dan PKS akan menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, elite PKS mengatakan siap menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran, dan juga siap menjadi oposisi.

Terbaru, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menghormati keputusan atau sikap politik yang akan diambil Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Jawaban Prabowo Saat Dirinya Ditakutkan akan Melemahkan Demokrasi, Hanya Dibuat Segelintir Orang

Diketahui, PKS akan segera mengambil sikap politik apakah berada di pemerintahan Prabowo-Gibran atau sebagai oposisi.

Namun, Viva mengingatkan PKS untuk satu visi dan misi jika nantinya memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kalau dulu menolak food estate, menolak makan siang gratis dan menolak IKN.

Maka kalau bergabung ya harus menerima secara keseluruhan visi dan program Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dokumen resminya sudah ada di KPU RI," kata Viva kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Namun, dikatakan Viva, hal yang baik juga jika PKS berada di luar pemerintahan.

"PKS terlatih menjadi kekuatan oposisi dalam tanda petik, dan juga akan dapat membangun proses check and balances dalam kehidupan berdemokrasi, dapat melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan sehingga proses-proses demokrasi, dengan adanya kontrol akan berjalan bagus," kata Viva.

Viva memastikan PAN akan mengikuti keputusan yang diambil Prabowo terkait akan bergabung atau tidaknya PKS.

Baca juga: 4 Kandidat Kuat Calon Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo-Gibran, Profil dan Rekam Jejak

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera menggelar musyawarah majelis syuro memilih oposisi atau bergabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa musyawarah majelis syuro akan digelar pada bulan depan.

"Mungkin bulan depan (musyawarah majelis syuro)," ucap Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Lebih lanjut, Mardani menambahkan nantinya majelis syuro PKS akan segera memutuskan. Namun secara pribadi, ia lebih memilih sebagai oposisi.

"Itu akan diputuskan di majelis syuro. Kalau saya oposisi," pungkasnya.

Analisis Ray Rangkuti

Hingga kini Presiden Terpilih Prabowo Subianto belum mengajak PKS masuk ke dalam gerbong koalisinya.

Berbeda dengan Nasdem dan PKB.

Di sisi lain, PKS sudah memberi kode siap jika diajak bergabung ke dalam Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Meski demikian, keinginan PKS gabung ke kubu Prabowo mendapat penolakan dari Partai Gelora.

Bahkan, pengamat politik Ray Rangkuti menuturkan, bila dipersentasikan, 80 persen PKS sangat ingin gabung ke kubu Prabowo-Gibran.

Hal itu dikatakan Ray Rangkuti, jika PKS dalam waktu dekat tak umumkan akan berperan sebagai oposisi pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

"PKS menurut saya 80 persen akan masuk (Parpol koalisi Prabowo-Gibran).

Kalau PKS tidak deklarasi dari sekarang bahwa berada posisi oposisi," kata Ray, Jumat (3/5/2024).

Itu artinya 80 persen menurutnya, PKS ingin diajak masuk ke parpol koalisi Pemenang Pilpres 2024 tersebut.

"Kecuali sekarang ini PKS deklarasi bawa mereka menempatkan posisi sebagai oposisi.

Kalau sampai sekarang PKS tidak menyebut itu, berarti ingin sekali diajak. 80 persen PKS akan ikut gabung, kalau Prabowo benar-benar mengajak," jelasnya.

Baca juga: Tanggapan PAN Soal PDIP Tolak Revisi UU Kementerian Demi Kabinet Prabowo-Gibran, Itu Hak, Aspirasi

Baca juga: Eko Patrio Siap Jika Diperintah jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Saya Petugas Partai

Menurutnya ganjalan PKS masuk parpol Koalisi Prabowo-Gibran saat ini karena ada protes dari Partai Gelora.

"Ini jadi ujian untuk Prabowo mampu tidak menghadapi konflik yang seperti ini.

Karena konflik internal seperti ini akan banyak terjadi di sepanjang pemerintahan Prabowo-Gibran," tegasnya.

Kemudian Ray mengungkapkan apakah Prabowo berani mengambil PKS lalu meninggalkan Gelora.

"Saya yakin Prabowo bakal berani. Jadi Pak Prabowo akan ambil PKS dengan sendirinya akan 'meninggalkan' Gelora.

Meninggalkan bukan dalam artian dilepas begitu saja, tidak. Hanya Gelora akan tetap berada di koalisi," kata Ray.

Keberatan-keberatan Gelora dicatat oleh Prabowo, kata Ray. Tapi kalau kemudian Gelora tidak terima tidak permasalahkan.

"Artinya Pak Prabowo tidak akan ngotot mempertahankan gelora di koalisinya. Karena tidak ada kursinya sama sekali di DPR.

Jadi jelas lebih menguntungkan Pak Prabowo menggandeng PKS dibandingkan dengan Gelora dari semua aspek," tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PAN Ingatkan PKS untuk Satu Visi Misi Jika Putuskan Bergabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kata PKS Soal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran di Tengah Wacana Jumlah Kementerian Bertambah Jadi 40.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.