Daftar 4 Nama yang Dititipkan Jokowi ke Kabinet Prabowo, Refly Harun sebut Keterlibatan Gibran Minim

TRIBUNKALTIM.CO - Ada 4 nama yang kabarnya dititipkan Jokowi kepada kabinet Prabowo.

Kabar dugaan 4 nama ini dititipkan Jokowi ke kabinet Prabowo ini disebut juga oleh Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, siapa saja nama-namanya? 

Menyoroti 4 nama yang dititipkan Jokowi ke kabinet Prabowo ini, Refly Harun kemudian menyinggung minimnya keterlibatan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, beredar desas-desus ada 4 nama yang disebut dititipkan Jokowi ke kabinet Prabowo ini adalah sejumlah menteri yang saat ini berada di kabinet Indonesia Maju (KIM).

Baca juga: Ketua Umum Projo Tak Aman? Ini Candaan Budi Arie Saat Didoakan Bamsoet Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Baca juga: Tanggapi Isu Bakal Jadi Wamenkumham di Kabinet Prabowo-Gibran, Hotman Paris: Hanya Aku yang Tahu

Baca juga: Budi Arie Aminkan Doa Bamsoet jadi Menteri Lagi di Kabinet Prabowo-Gibran, Ingin jadi Menteri Ini

Kabar yang beredar, Jokowi tengah mengupayakan agar empat pembantunya di Kabinet Indonesia Maju masuk ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Nama-nama tersebut, mulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

"Jokowi konon meng-endorse empat orang untuk jadi menteri.  Konon ya. Dia ingin pertahankan Bahlil yang banyak jasanya dalam tanda kutip.

Erick Thohir yang banyak jasanya dalam tanda kutip,  Listyo Sigit yang banyak jasanya dalam tanda kutip, dan Pratikno yang banyak jasanya dalam tanda kutip," ujar Refly dalam program Gaspol Kompas.com sebagaimana dilansir YouTube Kompas.com, Sabtu (18/5/2024).

"Ini kan orang-orang yang berjasa semua dalam menjaga kekuasaan Jokowi, termasuk juga dalam pemenangan (Pilpres 2024) ya. Itu sudah rahasia umum," lanjutnya.

Jika dugaan tersebut benar, menurut Refly, hal ini menunjukkan minimnya peran Gibran, yang merupakan putra sulung Jokowi, dalam kabinet mendatang.

"Keyakinan kita kalau dia dorong empat empatnya, let's say seandainya benar.

Itu menunjukkan bahwa ya memang Jokowi negosiasinya. Gibran enggak ada," katanya.

Refly Harun pun menyoroti sejumlah kesempatan ketika Prabowo tidak mengajak Gibran di beberapa agenda penting setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih 2024-2029.

Misalnya, saat Prabowo berkunjung ke China bertemu Presiden Xi Jinping.

Baca juga: Internal Gerindra Beri Bocoran Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Akui Belum Ada Pembahasan

Prabowo juga tak didampingi Gibran saat berkunjung ke Nasdem Tower untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga saat bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu.

Menurut Refly, momen-momen tersebut menunjukkan manuver politik Prabowo setelah pilpres.

"Nah, dari situ menunjukkan bahwa Prabowo tidak melibatkan Gibran.

Kalaupun dia harus bicara. Dia bicara sama bapaknya (Jokowi)," kata Refly.

"Jika benar, maka ini tragedi bagi demokrasi Indonesia. Yang terpilih Gibran, tapi dia (Prabowo) bicara sama bapaknya (Jokowi)," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan raihan 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Di urutan ketiga, capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menghimpun 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Prabowo dan Gibran rencananya akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Baca juga: Sikap PKS di Tengah Wacana Jumlah Kementerian menjadi 40 di Kabinet Prabowo-Gibran, Singgung Ujian

Belum Bicarakan Kabinet

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan belum, ada pembicaraan sama sekali terkait kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Dasco mengatakan, Prabowo saat ini masih fokus merumuskan soal program makan siang dan susu gratis yang jadi janji kampanyenya.

Dengan demikian, kata dia, berapa jumlah kementerian dan siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri, sama sekali belum dibahas.

"Ya saya enggak tahu, karena belum pernah ada pembicaraan soal kabinet.

Pak Prabowo lagi konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis, dan beberapa program unggulan pada saat kampanye," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

"Justru untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet, itu belum pernah dibicarakan," sambungnya.

Dasco menjelaskan, terkait makan siang gratis, saat ini masih disusun pola dan pemanfaatan anggarannya.

Menurutnya, program makan siang gratis masih dikaji, sehingga perlu dilakukan berbagai simulasi.

Baca juga: Pembentukan Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran Mulus, Jumlah Kementrian Tak Dibatasi di Revisi UU 39/2008

"Jadi kalau tadi ngomong distribusi itu termasuk bagaimana pola makan siang yang akan diterapkan nanti.

Dan ini masih belum final, masih dikaji, dan masih dalam simulasi-simulasi, pun juga sedang diadakan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses menjalankan program makan siang," imbuh Dasco.

Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto diusulkan membentuk kabinet pemerintahan baru yang berisikan 40 kementerian yang dipimpin oleh 40 menteri.

Usulan tersebut datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, seperti dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (6/5/2024).

Asosiasi tersebut mengusulkan penambahan kementerian baru untuk memenuhi keseluruhan urusan pemerintah.

Karena itu, pengaturan jumlah kementerian perlu ditinjau ulang.

Asosiasi ini mengusulkan perlu dibentuk Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai penambahan jumlah menteri merupakan hal wajar.

Pasalnya, Indonesia merupakan negara besar yang butuh pemerintahan besar dan banyak kementerian sehingga bisa menguntungkan warganya.

Baca juga: Beda Sikap Golkar dan PAN Soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran dan Alasan Demokrat Tak Khawatir

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.