Modus Baru, Batu Bara Ilegal di Desa Sumber Sari Kukar Diangkut Pakai Pikap

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Aktivitas penambang batu bara ilegal di Desa Sumbersari, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kembali ditemukan.

Aktivitas penambangan batu bara ilegal ini terjadi sejak Maret, bertepatan saat umat Islam melaksanakan puasa Ramadan, hingga Mei 2024. 

Seperti tak ada efek jera, penambang ilegal ini terus melancarkan aksinya menggali dan mengangkut hasil batu bara melewati jalan umum milik warga. 

Tepat pada hari 10 Maret 2024 dini hari, warga RT 9 Desa Sumber Sari yang sedang berjaga mendapati aktivitas hauling batu bara ilegal melewati jalan desa. 

Dua buah kendaraan jenis pikap L300 tertangkap basah sedang membawa tumpukan batu bara ilegal untuk dijual. 

"Saya beli batu bara ilegal Rp 200 ribu rupiah per Ton, dan akan dijual dengan harga 350 ribu rupiah, satu buah pikap itu dapat mengangkut hingga 2,5 Ton batu bara," ucap seorang penambang ilegal yang enggan disebut namanya, Minggu (19/5/2024).

Baca juga: Pengangkutan Batu Bara Ilegal Kurang Diawasi, Kadis ESDM Kaltim: Tangkap Lah

Desa Sumber Sari merupakan kawasan pertanian komoditas 0adi di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Kartanegara Nomor 01.1/590/PL/DPPR/II/2022 tentang Penetapan Kawasan Pertanian komoditas padi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu, Desa Sumber Sari juga ditetapkan sebagai desa wisata sesuai dengan dengan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 602/SK-BUP/HK/2013 tentang Penetapan Lokasi Desa Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pariwisata di Desa Sumber Sari bergantung pada kelestarian alam dan lingkungan hidup di sekelilingnya, sehingga aktivitas pertambangan batu bara ilegal dapat mengancam dan merusak daya tarik wisata.

Akibat aktivitas penambangan ilegal yang terjadi di Desa Sumber Sari, sumber air warga Waduk Taman Arum tampak kering.

Kondisi ini dirasakan warga hampir setengah tahun.

Warga di sekitar Waduk Taman Arum pun tidak bisa melakukan aktivitas ekonominya seperti menanam sayur karena ketiadaan air untuk menyiram tanaman sayur.

Selain itu, warga juga merasa resah dan khawatir, sebab para penambang ilegal ini dikawal oleh orang seolah preman yang membawa senjata tajam untuk dapat melewati jalan warga.

Baca juga: PDI Perjuangan Optimistis Edi Damansyah Bisa Kembali Maju di Pilkada Kukar 2024, Ini Penjelasannya

Menurut catatan Jatam Kaltim, sejak 2018 hingga 2024, ada 168 titik aktivitas tambang ilegal yang tersebar di 4 kabupaten dan kota di Kaltim.

Jatam Kaltim menilai bahwa aparat seolah sengaja membiarkan permasalahan ini terus menerus hingga masyarakat pasrah dengan kejahatan yang ada dan seolah dibiarkan. 

"Kami melihat ini adalah sebuah masalah yang mudah dituntaskan bila ada political will dari para politisi dan aparat keamanan, seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa," kata Dinamisator Jatam Kaltim, Mareta Sari.

Tidak hanya itu, Jatam Kaltim juga telah melaporkan lokasi penambangan ilegal serta lokasi yang diduga menjadi tempat penumpukan dan penjualan batu bara (Jetty) ilegal ini kepada Bareskrim Polri.

Laporan itu telah dilayangkan sejak April dan Mei 2023 tahun lalu, bahkan juga ke Polda Kaltim sejak awal tahun 2024, namun hingga kini Polda Kaltim urung menindaklanjuti.

Kemudian Jatam Kaltim melalui mandat warga juga telah melayangkan surat untuk melakukan audiensi kepada Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Mereka mau duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan tambang ilegal yang terjadi di Provinsi Kaltim, namun sejak diajukan pada awal tahun 2024 belum juga mendapat respons.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.