Akhirnya Partai di KIM Keberatan Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, Nggak Dukung Dapat 3 Kursi

TRIBUNKALTIM.CO - Pembentukan kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming masih jadi perbincangan publik.

Terutama terkait bergabungnya PKB dan Nasdem ke barisan Prabowo-Gibran.

Terbaru, Partai Amanat Nasional atau PAN yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyoal soal jatah Menteri untuk partai yang baru gabung.

Pasalnya, partai-partai tersebut justru menjadi lawan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca juga: Mahfud Sorot Revisi UU Kementrian Negara untuk Kabinet Gemoy Prabowo, Singgung Era Orba dan Gus Dur

Baca juga: Terjawab Calon Penantang Khofifah-Emil di Pilkada Jatim, Survei Terbaru Elektabilitasnya Mengejutkan

Terbaru, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay menilai tidak tepat apabila ada partai politik yang baru bergabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tetapi mendapatkan 3 kursi di kabinet pemerintahan mendatang.

"Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat 3.

Kemarin dalam pilpres enggak ikut (dukung Prabowo), tiba-tiba dapat 3 (menteri).

Itu kan engggak tepat, benar enggak?" ujar Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Saleh juga menilai tidak tepat apabila partai-partai politik yang baru belakangan bergabung itu ngotot meminta jatah kursi menteri yang lebih banyak dibandingkan partai-partai yang sudah mendukung Prabowo sejak awal.

Sebaliknya, ia mengeklaim wajar apabila PAN mendapatkan kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran kelak karena telah mendukung pasangan tersebut dari awal.

Bahkan, menurut Saleh, PAN mendapatkan 5 kursi di kabinet Prabowo-Gibran bukanlah hal yang luar biasa.

Baca juga: Nasib Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, Parpol Pengusung di Pilpres Pada Usung Kader Sendiri

Baca juga: Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga Uno: Saya di Pihak Pak Ganjar

"Kalau PAN itu memang sudah harus dapat mestinya.

Dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia wajar kalau misalnya dapat, persoalannya apakah 4, 5, 6 diserahkan ke Pak Prabowo," kata dia.

Kendati demikian, Saleh menekankan bahwa partainya tidak pernah menekan dan mengintervensi Prabowo terkait struktur kabinet.

Ia mengatakan, porsi kursi yang didapatkan oleh masing-masing partai politik pendukung adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.