Tim Khusus Prabowo untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri, Bantu Cari Informasi

TRIBUNKALTIM.CO - Tim khusus Prabowo untuk telusuri rekam jejak calon menteri, bantu cari informasi.

Presiden dan Wapres terpilih baru akan dilantik beberapa bulan mendatang, namun seperti apa kabinet Prabowo-Gibran menarik untuk disimak.

Gonjang-ganjing bagi-bagi kursi menteri sudah makin terang-terangan.

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut mempunyai tim khusus untuk menelusuri rekam jejak calon menteri.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran, Ketika Parpol Ribut Jatah Menteri, Sindiran Megawati dan Jawaban Gerindra

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto dalam wawancara khusus dengan Harian Kompas di kediamannya, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/5/2024).

Ia meyakini bahwa setiap presiden memiliki tim di belakangnya untuk membantu mencari informasi.

"Setiap presiden pasti begitu, tidak mungkin sendiri, pasti dibantu untuk nyari informasi. Saya saja untuk nyari kepala dinas, itu perlu tim untuk ngecek di kepegawaian," ujar Bima, dikutip dari Kompas.id, Selasa (21/5/2024).

Menurut Bima, keberadaan tim tersebut merupakan hal wajar.

Sebab, Prabowo perlu juga mendapat pandangan lain terhadap sosok calon menterinya. "Dari pada kandidat yang ada, cek si A, si B, si C, bagusan mana, rekam jejak, komitmen, dan yang lain-lain. Apalagi presiden, ya sudah wajarlah, tim khusus wajar. Presiden, kan, juga perlu perspektif yang banyak," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo disebut mempunyai dua kriteria dalam memilih kandidat menteri-menterinya pada kabinet ke depan.

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak, kriteria itu ditetapkan karena Prabowo ingin mendapatkan kandidat menteri yang tepat.

lihat foto

"Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo," kata Dahnil dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Menurut Dahnil, kriteria kandidat menteri yang ditetapkan Prabowo Subianto adalah integritas.

"Pertama adalah integritas karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi," ucap Dahnil.

Menurut Dahnil, kriteria integritas bermakna tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat menteri harus dipastikan berperilaku dan berlaku antikorupsi.

Selain itu, lanjut Dahnil, kriteria kedua calon menteri Prabowo adalah harus memiliki kompetensi, terlepas dari latar belakang partai politik atau profesional.

Baca juga: Megawati Sindir Rebutan Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Gerindra: Tentu Banyak Pihak Ingin

Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran, dari Titipan Jokowi hingga PKB - Nasdem dapat 2 Menteri, PAN?

Partai-partai pendukung mulai kasak-kusuk soal calon menteri kabinet Prabowo-Gibran, juga munculnya kabar menteri titipan Jokowi. 

Parpol di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Nasdem dan PKB diprediksi akan mendapat jatah 2 menteri di kabinet Prabowo-Gibran, simak update lengkapnya termasuk menteri titipan Presiden Jokowi. 

Kabar dan prediksi partai di luar KIM akan mendapat jatah 2 menteri di kabinet Prabowo-Gibran cukup membuat resah PAN.

Baca juga: Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis di Kabinet Prabowo-Gibran Sedang Dipertimbangkan

Diketahui PAN termasuk salah satu partai KIM yang mendukung Prabowo-Gibran sejak awal Pilpres 2024.

Barisan partai KIM adalah Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat, sementara Nasdem dan PKB baru menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres terpilih. 

Namun menurut Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diprediksi akan mendapat dua jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengatakan, kemungkinan itu didasarkan dari kekuatan Nasdem dan PKB di parlemen yang cukup kuat.

Saya melihat proporsional, bisa saja dapat jatah dua kursi masing-masing, Nasdem 2, PKB 2 mungkin," ujarnya Sabtu (25/5/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Dia menilai, PKB dan Nasdem akan mengalami kerugian jika hanya mendapatkan satu kursi menteri saja.

"Karena dua partai ini menengah ke atas, karena kekuatan di parlemen besar," kata dia. 

Ujang juga menilai, Prabowo akan mempertimbangkan asas proporsional dalam bagi-bagi kursi menteri.

Khusus untuk partai politik yang baru bergabung, perhitungan kekuatan politik di parlemen adalah indikator yang paling jelas.

Baca juga: Sandiaga Uno Bicara Soal Peluang Maju Pilkada 2024 dan jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

"Jadi saya melihat proporsionalitas yang akan dilakukan Prabowo untuk membagi partai-partai dilihat dari kekuatan jumlah kursi di parlemen," ucap dia. 

Menteri Titipan Jokowi

Berbeda dengan kursi menteri titipan yang mungkin telah disodorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ujang menilai, Jokowi kemungkinan juga akan menitipkan dua menteri karena terlalu banyak akan mengganggu hubungan antara Jokowi dan Prabowo.

"Jadi proporsional ya nitip misalnya dua, kalau sampai 4-6 ya enggak bagus juga.

Jadi saya melihat dalam konteks akomodasi titipan Jokowi, tengah-tengah saja, terlalu banyak ya nggak bagus dengan hubungan Jokowi.

Tengah-tengah saja sesuai kebutuhan Prabowo," ujar dia. 

Nasdem: Bisa Saja Partai Baru dapat Lebih dari 3 Menteri

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni merespons Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak mau partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba mendapatkan jatah tiga kursi menteri.

Sahroni menyebut bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari tiga menteri.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran, PAN Resah Jatah Menteri Berkurang, Demokrat Serahkan pada Presiden Terpilih

Adapun Nasdem merupakan salah satu partai yang baru bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran usai Pilpres 2024 selesai digelar.

Nasdem tadinya merupakan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Menarik untuk ditanyakan balik ke partai PAN ya.

Memang benar ya partai yang baru gabung dapat 3 menteri? Rasanya malah dapat lebih deh," ujar Sahroni saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Sahroni menyampaikan, sejauh ini belum ada pembicaraan antara Prabowo dan Nasdem terkait berapa kursi menteri yang akan mereka dapatkan.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya menyampaikan bahwa Nasdem akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa pamrih.

Tanpa mendapat jatah menteri pun, kata Sahroni, Nasdem akan tetap mensukseskan pemerintahan selanjutnya.

"Iya itu prinsip Ketua Umum Surya Paloh, dukungan ke Pak prabowo untuk negara makin hebat, makin maju ke depannya," kata dia.

Keresahan PAN

Politisi PAN Saleh Partaonan Daulay mengungkap keresahannya terkait isu Nasdem dan PKB bakal mendapat jatah 3 menteri. 

Baca juga: Jumlah Menteri Perempuan di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Menurun Drastis Dibanding Era Jokowi

Sebab, isu yang beredar NasDem dan PKB bisa mendapat jatah tiga kursi menteri.

Menurut Saleh, itu tak adil mengingat NasDem dan PKB tak ikut 'berdarah-darah' saat mengusung dan memperjuangkan keenangan Prabowo-Gibran.

Legislator Komisi IX DPR RI tersebut, mengatakan hal itu kurang tepat.

"Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga (kursi menteri)," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).

Menurutnya, partai-partai yang baru bergabung ke pemerintahan itu tidak ikut membantu pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

"Itu kan enggak tepat, bener nggak? Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu nggak tepat," tegasnya.

"Kami mengerti urusan struktur kabinet, kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay juga mengatakan pihaknya memiliki harapan bisa mendapat lebih dari empat kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Pernyataan Saleh itu bukan tanpa alasan, menurutnya PAN menjadi partai yang paling loyal dengan Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan, PAN bukan hanya pada Pilpres 2024 ini saja mendukung Prabowo, melainkan juga sejak Pilpres 2014 dan 2019.

"Karena gini, selama ini kan PAN sudah 3 periode nih kita dukungnya Pak Prabowo. Kita 2 periode kosong loh nggak dapat apa apa mendukung, kita berada di luar pemerintahan."

"Kemudian kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo," ujar Saleh saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Oleh sebab itu, ia menilai wajar apabila PAN memperoleh lebih dari empat kursi menteri.

Meski demikian, Saleh menyebut, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih

"Kalau PAN itu memang sudah harus dapat mestinya dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia wajar kalau misalnya dapat, persoalannya apakah 4,5,6 diserahkan ke Pak Prabowo."

"Itu ada di dalam konstitusi hak di dalam UUD 1945," ujar Saleh.

Respons Gerindra

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ini ketika ditanya soal Partai Nasdem yang menyebut bisa saja partai-partai yang baru bergabung mendapat jatah lebih dari tiga Menteri.

Adapun partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran adalah Nasdem dan PKB setelah Pilpres 2024.

Mereka tadinya merupakan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Nasdem itu sama dengan partai koalisi yang lebih dahulu ada, yang menyatakan menghormati bahwa persoalan kabinet adalah hak prerogatif dari presiden terpilih atau Pak Prabowo Subianto,” kata Dasco saat dihubungi, Sabtu (25/5/2024).

Menurut Dasco, Partai Nasdem sama seperti partai koalisi lainnya telah menyatakan untuk menghormati hak prerogatif Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Dasco juga menekankan bahwa komunikasi antara Nasdem dengan Gerindra selama ini mengalir dengan baik, tanpa membahas soal jumlah jatah menteri.

“Bahwa komitmen mendukung pemerintah Pak Prabowo itu sudah disampaikan dengan lugas dan tegas oleh Pak Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem).

Tanpa kemudian ada ngomong soal berapa menteri berapa menteri,” ucap Dasco seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Wakil Ketua DPR RI ini pun meminta agar persoalan jatah menteri jangan sampai menjadi polemik di media massa.

“Saya rasa tidak perlu ada polemik di media soal jatah menteri,” ucap Dasco. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com