Dinas ESDM Kaltim Diminta Buat Hotline Pengaduan Tambang Ilegal, Akmal Malik Sebut Rugikan Warga

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menginstruksikan agar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membuka saluran siaga (hotline) pengaduan soal tambang batu bara ilegal.

Hotline tersebut dapat menjadi tempat masyarakat mengadu kepada pemerintah terkait aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat.

Akmal Malik mengatakan nantinya saluran siaga pengaduan itu akan disambungkan kepada aparat penegak hukum.

Baca juga: Polres Kukar Bongkat Aktivitas Tambang Ilegal di Kelurahan Dondang Muara Jawa, 3 Pelaku Diamankan

"Masyarakat tidak boleh sampai kehilangan tempat mengadu," ucapnya dalam obrolan santai bertema Bincang-Bincang tentang Pariwisata dan Tambang Ilegal di VVIP Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (29/5/2024) pagi.

Pihaknya menyadari pemerintah daerah tidak punya kewenangan lagi dalam urusan pertambangan mineral dan batu bara. Namun ia menegaskan bukan berarti pemda bisa diam saja.

Apalagi ia merasa miris dengan kondisi banyaknya laporan sudah ada puluhan nyawa melayang di lubang bekas galian tambang.

Oleh sebab itu, selain membuat saluran pengaduan siaga, pihaknya juga mengajak dinas terkait untuk turun secara langsung ke lokasi-lokasi galian tambang.

Sebagai aksi nyata, guna meminimalisir hal serupa berulang, pada lokasi-lokasi yang telah memakan korban jiwa akan mereka pasangi pagar pembatas dan papan peringatan guna membuat masyarakat lebih waspada

Baca juga: Diduga Ada Aktivitas Tambang Ilegal di Dua Lokasi Dalam Satu RT di Lempake Samarinda

"Saya tidak mau menyinggung instansi lain karena bukan wewenang saya. Tapi minimal sebagai pemda kita jalankan dulu tanggung jawab. Pagari dan pasang papan peringatan itu sudah luar biasa," tegasnya.

Hadir mendampingi Pj Gubernur, Kepala Seksi Minerba Dinas ESDM Kaltim Rini Diana S, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi, Kepala Dinas Kominfo Kaltim HM Faisal, Kepala Badan Kesbangpol Sufian Agus, Kepala Stasiun TVRI Kaltim Febriani, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Noer Adenany dan Kepala Biro Adpim Setdaprov Kaltim Syarifah Alawiyah.

Diberitakan sebelumnya, tragedi tewasnya kakak beradik dalam kolam bekas galian tambang batu bara di Jalan Flamboyan (Jalan Lubang Tiga), RT 09, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda menambah daftar panjang korban di danau eks aktivitas pengerukan emas hitam di Provinsi Kalimantan Timur ini.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mencatat dengan kejadian ini total korban tewas di lubang bekas galian tambang sejak 2011 hingga 2024 ini menjadi 47 orang.

"Artinya dalam hal ini negara abai dan pemerintah seharusnya bertanggungjawab atas kejadian seperti ini yang terjadi sejak 2011," tegas Dinamisator Jatam Kaltim, Mareta Sari yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (5/5/2024).

Baca juga: Sudah Lima Hari, Alat Berat Tambang Ilegal di Kawasan Spontan Kukar tak Kunjung Keluar Lokasi

Mareta menegaskan ancaman jatuhnya korban jiwa karena kerusakan yang ditimbulkan aktivitas penambangan legal maupun ilegal diyakini tak bisa dihentikan.

"Pemerintah di level daerah hingga pusat tidak mampu menjamin keselamatan masyarakat yang merupakan hak dasar," tegasnya mengkritik.