PDIP Bakal Dapat Dukungan dari Pihak Luar Jika tak Bergabung dengan Kabinet Prabowo-Gibran

Saat itu DPR merevisi Undang-Undang MD3 yang disahkan pada 8 Juli 2014.

Akibat dari revisi itu, Ketua DPR yang harusnya ditentukan melalui sistem proporsional diubah menjadi sistem paket.

PDIP yang saat itu sebagai pemenang Pemilu harus merelakan kursi Ketua DPR diambil oleh Golkar.

Namun, aturan tersebut kemudian direvisi lagi pada 2019.

Di mana, kursi Ketua DPR diberikan kepada Partai pemenang Pemilu yakni PDIP.

Sementara itu, dalam Pileg 2024 sendiri suara PDIP masih jadi yang tertinggi.

Baca juga: Nasdem ke PAN soal Partai Baru Gabung Dapat 3 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Rasanya Lebih

Sikap Politik PDIP

Pengamat politik Emrus Sihombing meragukan PDIP berani mengambil posisi politik sebagai oposisi pemerintahan mendatang, Prabowo Subianto - GIbran Rakabuming Raka.

Emrus menyampaikan, masih ada peluang terbuka bagi PDIP bergabung dengan koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Gibran.

"Saya berpendpaat bahwa PDI Perjuangan tidak bisa dipastikan mereka akan jadi oposisi. Karena bisa saja masuk ke pemerintahan," kata Emrus, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (26/4/2024).

Terbukanya peluang bagi PDI Perjuangan itu, kata Emrus, dikarenakan hubungan baik yang masih terjalin antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Karena relasi Megawati dengan Prabowo relatif tidak terganggu. Beda dengan relasi Megawati dengan Jokowi dan SBY, sangat terganggu," ucapnya.

Terlebih, menurut Emrus, PDIP telah memiliki pengalaman di pemerintahan pada dua periode terakhir.

"Karena relasi Megawati dengan Prabowo akan membuat kemungkinan besar terbuka peluang untuk gabung dengan pemerintah."

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran, Ketika Parpol Ribut Jatah Menteri, Sindiran Megawati dan Jawaban Gerindra

Selain itu, ia juga menilai, adanya kesamaan platform politik antara Megawati dan Prabowo. Keduanya dinilai Emrus sebagai sosok yang pluralis, cinta Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika.

"Mereka merah putih dan itu enggak bisa ditawar. Jadi ada platform politik yang sama. Namun sangat tergantung dari negosiasi di belakang panggung," jelas Emrus.