Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Elite Gerindra, Kata Pengamat soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Saat ini ramai pembicaraan terkait tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran ini ramai disorot setelah anggota tim hanya terdiri dari elite Gerindra, bagaimana dengan komposisi kabinet Prabowo-Gibran.

Menurut pengamat, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran bukan cerminan komposisi kabinet Prabowo-Gibran.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran tidak mencerminkan komposisi dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Baca juga: Ekonom Senior Ungkap Thomas Djiwandono Penuhi Bibit Bobot Bebet untuk Jadi Menkeu di Kabinet Prabowo

Baca juga: Alasan Kementerian Perumahan bisa Dipisah Lagi di Kabinet Prabowo-Gibran, Ketua MPR Setuju

Baca juga: Inilah 1 Menteri Kesayangan Jokowi yang Diprediksi Lengser dan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Untuk diketahui, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran hanya berisikan elite Partai Gerindra.

Padahal, Prabowo memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berkat dukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari sejumlah partai politik (parpol) di parlemen seperti Partai Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Burhanuddin mengungkapkan, penghitungan proporsi politik dalam kabinet sudah ada rumusnya.

Pertama, dilihat dari sumbangsih elektoral dalam proses pemenangan.

“Di situ ada empat partai parlemen yang jelas membentuk Koalisi Indonesia Maju bersama beberapa partai non-parlemen.

Jadi ukurannya tegas yaitu mereka yang usung Pak Prabowo sejak kampanye,” ujar Burhanuddin dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (3/6/2024).

Kedua, menurut Burhanuddin, berdasarkan kalkulasi kursi atau kekuatan di parlemen.

Terutama, bagi partai politik (parpol) yang bergabung setelah Pemilihan Umum (Pemilu) selesai dilaksanakan.

“Jadi itunganya bergantung kalkulasi apakah mereka punya kekuatan politik di parelemen atau tidak.

Misal, Nasdem, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) atau bahkan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) kalau misalnya masuk karena ketiganya tidak ikut berkeringat dalam proses pemenangan, mereka dihitung dari kekuatan partai mereka di parlemen,” katanya seperti dikutip Tribunkaltim.co dari kompas.com.

Baca juga: Kabar Thomas Djiwandono Gantikan Sri Mulyani, Sosok Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran yang Diharapkan

Oleh karena itu, Burhanuddin berpandangan bahwa komposisi kabinet Prabowo-Gibran bakal berbeda dengan komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi yang sejauh ini sudah terbentuk dan bekerja.

“Jadi Golkar sekalipun karena bukan partai Pak Prabowo tapi karena ikut berkeringat dari awal dan kita tahu kursinya lebih banyak ketimbang Gerindra, bisa jadi kursinya (di kabinet) lebih banyak ketimbang Gerindra,” ujarnya.

Kurang Inklusif

Meski menurut Burhanuddin Muhtadi bukan cerminan kabinet Prabowo-Gibran namun ia mengakui Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kurang inklusif jika dibandingkan tim transisi Jokowi tahun 2014.

“Wajah tim yang dibuat Prabowo kurang inklusif ya, karena hanya tampilkan wajah dari Partai Gerindra saja. Sementara pendukung Prabowo kan bukan hanya dari Partai Gerindra,” ujar Burhanuddin dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (3/6/2024).

Dia lantas membandingkan dengan tim transisi yang dibentuk Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, ketika terpilih menjadi Presiden RI dan menggantikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Burhanuddin, saat itu tim transisi yang dibentuk Jokowi sangat lengkap diisi perwakilan partai politik (parpol) pendukung, relawan, hingga akademisi.

“Kalau kita lihat misalnya tim transisi Jokowi ketika menggantikan Pak SBY (tahun) 2014 itukan ada tim transisi.

Baca juga: Pasha Ungu soal Kabinet Prabowo-Gibran, Berharap Anak Muda Dilibatkan untuk Kawal Pemerintahan

Timnya jauh lebih inklusif mewakili dari berbagai macam kekuatan partai maupun kelompok relawan, akademisi, NGO (lembaga swadaya masyakarat/LSM) itu ada semua,” katanya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menyarankan agar Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto membentuk tim transisi yang lebih inklusif.

“Saya menduga ini baru awal ya, jadi mungkin belum sepenuhnya terbentuk sehingga terkesan semuanya datang dari Partai Gerindra saja.

Tetapi, lagi-lagi Pak Prabowo yang tahu,” ujarnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Sebagaimana diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilakukan pada 20 Oktober 2024.

Untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan cepat dan lancar dibentuk Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Selanjutnya, wakil ketua dipegang oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Sedangkan anggota ada Tommy Dwijandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono.

Baca juga: Pasha Ungu soal Kabinet Prabowo-Gibran, Berharap Anak Muda Dilibatkan untuk Kawal Pemerintahan

Namun, tidak ada nama elite atau kader partai koalisi dalam gugus tugas tersebut.

Padahal, Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 berkat dukungan KIM yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Gelora.

Menanggapi tidak adanya partai koalisi tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Gugus Tugas Sinkronisasi masih merupakan tim kecil yang bakal membahas hal paling strategis dalam proses transisi pemerintahan dari Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran.

“Baru tim kecil saja karena yang dibahas memang pertama nih soal-soal yang paling strategis dahulu. Karena itu memang kita belum, mungkin ya Pak Prabowo belum melibatkan terlalu banyak orang,” ujar Habiburokhman dikutip dari Kompas TV, Selasa (4/6/2024).

Namun, dia meyakini bahwa ke depannya banyak pihak bakal dilibatkan dalam proses sinkronisasi untuk memuluskan proses transisi pemerintahan tersebut.

“Pada proses berikutnya dipastikan ya, namanya sinkronisasi kan tentu harus lengkap,” kata Habiburokhman.

Hanya saja, dia menyerahkan perihal pembentukan tim hingga anggotanya kepada Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Termasuk, perihal pelibatan partai Koalisi Indonesia Maju lainnya dalam tim tersebut.

“Saya tidak dalam kapasitas menyampaikan akan seperti itu tapi logikanya semakin dekat ke pembentukan pemerintahan yang baru tentu pembahasan soal sinkronisasi pasti akan melibatkan semakin banyak pihak,” ujarnya.

Baca juga: Mulai Disusun, Kabinet Prabowo-Gibran sudah Dibahas, Asas Proporsional dan Jatah Menteri Nasdem-PKB

(*)