Berita Balikpapan Terkini
DPRD Balikpapan Minta Netralitas ASN, Budiono: Tugasnya Hanya Melayani Masyarakat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Penulis: Zainul | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang.
Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, dalam pernyataan resminya usai sidang Paripurna di gedung DPRD Balikpapan pada Jumat sore (6/7/2024).
"Netralitas ASN sudah diatur meskipun mereka memiliki hak pilih," tegas Budiono.
Ia menambahkan bahwa media dan jurnalis berperan penting sebagai pengawas untuk memastikan ASN tetap netral.
"Bila ada pelanggaran, silakan dilaporkan dan diberitakan," tambahnya.
Budiono juga mengingatkan bahwa sanksi tegas dapat diberikan kepada ASN yang tidak netral, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tingkat pelanggarannya.
Baca juga: Sekretariat DPRD Kaltim Ingatkan Pegawai ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak 2024
Baca juga: Petahana Kembali Maju Dalam Pencalonan Pilkada Bulungan, Bawaslu Soroti Netralitas ASN
Sekretaris Daerah (Setda) Kota Balikpapan, Muhaimin, turut menegaskan komitmen netralitas ASN. Ia menjelaskan bahwa sosialisasi tentang netralitas ASN akan dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) pada tanggal 13 Juni mendatang.
"Kami akan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan pesan ini tersampaikan dengan jelas," ujar Muhaimin.
Dalam sosialisasi tersebut, Muhaimin berharap agar setiap OPD kembali mengingatkan para ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas. Ia juga menyebutkan bahwa pada Pemilihan Presiden dan Legislatif sebelumnya, tidak ada ASN di Balikpapan yang terlibat dalam sengketa pemilu, meskipun sempat muncul isu tentang keterlibatan seorang camat dalam kampanye.
"Setelah pemeriksaan oleh inspektorat, tidak ditemukan bukti yang menguatkan tudingan tersebut," jelas Muhaimin.
Meskipun demikian, ia menekankan bahwa insiden tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkot Balikpapan.
"Dengan adanya evaluasi dari KSAN, kami berharap ASN semakin teguh menjaga netralitas dan tetap fokus pada pelayanan publik," tutupnya.
Baca juga: Bawaslu Kota Samarinda Ingatkan Aparatur Sipil Negara Wajib Menjaga Netralitas Jelang Pilkada 2024
Komitmen dari DPRD dan Setda Balikpapan ini diharapkan mampu menjaga proses Pilkada berjalan dengan adil dan transparan, serta memastikan ASN tetap menjalankan tugasnya dengan profesional dan netral.(*)
Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim
Kenaikan PBB di Balikpapan Ditunda, Advokat Piatur Pangaribuan: Kenaikan Harus Proporsional |
![]() |
---|
Kenaikan PBB Ditunda, Aliansi Balikpapan Melawan: Sikap Pemerintah Belum Jawab Keresahan Masyarakat |
![]() |
---|
Indonesia Menari di Mall 2025 Hadirkan Tarian Tradisional Modern di 13 Kota Termasuk Balikpapan |
![]() |
---|
Kata Aliansi Balikpapan Melawan soal Demo 25 Agustus Usai Walikota Rahmad Mas'ud Tunda Kenaikan PBB |
![]() |
---|
Akademisi Soroti Kenaikan PBB di Balikpapan, Dasar Penentuan hingga Inovasi Kepala Daerah Cari PAD |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.