Ibu Kota Negara

Terjawab Sudah Biang Kerok Penyebab 2.086 Ha Lahan di IKN Tak Kunjung Klir, Begini Kata Menteri AHY

Terjawab sudah biang kerok masalah 2.086 Hektar lahan di IKN di Kaltim, Menteri ATR/Kepala BPN AHY akhirnya bicara blak-blakan.

Editor: Doan Pardede
KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA
PEMBEBASAN LAHAN IKN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). 

Prioritas lainnya adalah lahan untuk lokasi pengendali banjir di Sepaku, Kalimantan Timur.

Jokowi Kebut Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) terus dikebut jelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ngototnya Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN ternyata menimbulkan berbagai pertanyaan dari sejumlah pihak.

Bahkan, dikebutnya pembangunan IKN oleh Jokowi dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap penerusnya nanti, dalam hal ini presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto.

Benarkah demikian?

Ya, percepatan proses pembangunan proyek IKN dianggap tidak lazim dan menjadi sinyal ada ketidakpercayaan dari Presiden Joko Widodo kepada pemerintahan selanjutnya buat melanjutkannya.

Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, proyek IKN dikebut di masa pemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi mengindikasikan dia hendak memberi pesan hal itu adalah peninggalannya.

Padahal, kata Wijayanto, biasanya di akhir masa jabatan seorang presiden akan bekerja lebih lambat dan harmonisasi dengan pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tapi gaspol. Ada indikasi tidak percaya kepada pemerintahan penggantinya, yang khawatir tidak punya kecepatan yang sama," kata Wijayanto dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis (6/6/2024).

Jika proyek IKN dikebut oleh Jokowi justru bisa memicu persoalan.

Sebab menurut Wijayanto, pemerintahan mendatang bisa saja menghadapi keterbatasan fiskal dan berbagai hal lainnya sehingga pembangunan IKN ada kemungkinan melambat bahkan terhenti.

Akan tetapi, pemerintah nampak mengupayakan supaya IKN bisa digunakan sebagai lokasi upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

"Harus lebih realistis. Kalau ambisius malah mangkrak. Perlu rescheduling, resizing dan refocusing," ujar Wijayanto.

Baca juga: Upacara HUT RI di IKN akan Disutradarai Wishnutama, Basuki Sebut Persiapan Sudah 90 Persen

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin (3/4/2024).

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved