Terjawab Sudah Biang Kerok Penyebab 2.086 Ha Lahan di IKN Tak Kunjung Klir, Begini Kata Menteri AHY

"Yang penting ini kita percepat dulu pelaksanaan program-program. Saya bekerja, saya kan tidak punya visi, dan visi saya adalah melaksanakan visi Presiden RI sebagai pembantu presiden," ucap Basuki.

Basuki pun mengaku tidak mau ambil pusing soal penunjukkan kepala Otorita IKN yang definitif karena itu merupakan kewenangan presiden Joko Widodo.

Baca juga: Dukung Pemegang IUP Capai ESG, Otorita IKN Gelar Konsultasi Publik soal Pedoman Reklamasi Tambang

Pesimis Investor Mau Ikut Bangun IKN

Investor diperkirakan tidak bakal berminat masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika pemerintah justru belum menyiapkan infrastruktur di sana, dan malah berharap swasta mau terlibat menyediakannya.

“Jadi enggak ada investor akan datang. Dia akan datang ketika sudah siap infrastrukturnya,” kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (5/6/2024).

Menurut Agus, justru pemerintah yang harus berperan dalam membangun infrastruktur, apalagi IKN adalah ibu kota yang dibangun dari awal.

“Enggak mungkin swasta harus bangun, kembalinya (modal) dari mana? Misalnya suruh bangun hotel, memang ada berapa orang yang akan datang ke IKN? Bangun rumah sakit, memang ada berapa orang?” ujar Agus.

Agus menyampaikan, mustahil mengharapkan investor buat melakukan investasi infrastruktur di IKN karena mereka membutuhkan kalkulasi laba dan rugi jika menanamkan modal di sana.

“Jadi semua itu disiapkan oleh pemerintah dengan APBN, itu saja. Kalau mengharapkan investor menyiapkan itu, enggak akan-akan datang. Mana ada investor gila mau bangun itu?” ucap Agus.

Agus juga tidak meyakini skema pendanaan IKN melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) bakal berhasil.

Apalagi pada kenyataannya beberapa badan usaha milik negara (BUMN) karya atau yang bergerak di bidang konstruksi gulung tikar atau bangkrut.

“KPBU kan pada bangkrut semua kan karya-karya itu. Sekarang mau cari dari mana lagi? Ya harus APBN. Sama seperti kereta cepat dan semuanya, kan KBPU-nya, jalan tol, semuanya kan sudah habis napasnya, maksudnya BUMN itu,” papar Agus.

“Nah sekarang ya praktis APBN, ada enggak uangnya? Ya enggak tahu saya. Nanti kan ada makan gratis atau minum susu gratis, kan duit lagi,” tambahnya.

Oleh sebab itu, kata Agus, sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru dalam mengerjakan proyek IKN.

“Kalau buru-buru, enggak bisa. Model Pak Jokowi ini cepat, cepat, cepat, akhirnya ya cepat rusak,” kata Agus.

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim