Pj Gubernur Kaltim Kecewa Soal Penurunan Angka Stunting, Akmal Malik Tegur Keras Dinas Kesehatan

TRIBUNKALTIM.CO - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik masih menyoroti penurunan angka stunting yang hanya satu persen di daerah ini.

Padahal dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemberian makanan tambahan (PMT) sebesar Rp32 miliar.

"Padahal triwulan pertama 2024 ada Rp 7 miliar. Tapi sampai sekarang masih nol laporan tentang bagaimana PMT itu dilakukan," ungkap Akmal Malik saat Pencanangan, Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur yang dipusatkan di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Rabu (12/6/2024).

Itu sebabnya, sebagai bahan evaluasi Akmal Malik akan mengambil alih tanggung jawab penurunan prevalensi stunting di Kaltim.

Baca juga: Bupati Edi Damansyah Inginkan Kukar Zero Kasus Stunting

Baca juga: Dukung Penanganan Stunting, Kideco Jaya Agung Serahkan Bantuan Rp4,1 M kepada Pemkab Paser

Selain itu akan memberi teguran tertulis kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim yang menjadi penanggungjawab penanganan stunting di Kaltim.

"Supaya Dinkes mengontrol puskesmas-puskesmas terkait penyaluran dana stunting," ucapnya.

"Insyaallah minggu ini saya adakan rapat membahas hal tersebut. Segera kita bangun sinergi, jadi jelas kabupaten dan kota
lakukan apa, provinsi lakukan apa," tegas Akmal Malik.

Ia juga akan mengingtervensi terkait data stunting di masing-masing daerah.

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik Bakal Ambil Alih Tanggung Jawab Penurunan Prevalensi Stunting di Kaltim

"Seperti ibu hamil dan balita umur 0-2 tahun itu, harus ada datanya," imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi Pemkab Kutai Kartanegara yang telah berhasil menurunkan angka stunting hingga 9,5 persen.

"Kabupaten lain harus belajar ke Kukar bagaimana mengintervensi. Semoga praktik cerdasnya dapat ditiru. Kita berharap tahun depan bisa turun minimal 17 persen," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pencanangan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Provinsi Kalimantan Timur dilakukan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, di Posyandu Angsoka, Kecamatan Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Baca juga: Capaian Gerakan Intervensi Serentak untuk Pencegahan Stunting di Kaltim Masih di Bawah 20 Persen

"Ini momen penting melawan stunting. Karena diperlukan kolaborasi dari semua pihak untuk dapat berhasil menurunkan stunting," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto menjelaskan, sebenarnya intervensi serentak untuk mendorong calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita ke Posyandu sebagai upaya menurunkan angka stunting telah dimulai sejak 1 Juni 2024.

Diharapkan melalui intervensi ini kehadiran kelompok sasaran ke posyandu di tiap wilayah minimal menyentuh angka 95 persen sampai 30 Juni mendatang.