Capaian Gerakan Intervensi Serentak untuk Pencegahan Stunting di Kaltim Masih di Bawah 20 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pencanangan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Provinsi Kalimantan Timur akhirnya dikukuhkan, Rabu (12/6/2024).

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik di Posyandu Angsoka, Kecamatan Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Acara ini sebuah momen yang penting dalam melawan stunting. Karena memang diperlukan kolaborasi dari semua pihak untuk dapat berhasil menurunkan stunting," tegas Akmal Malik.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto menjelaskan sebenarnya intervensi serentak untuk mendorong calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita ke Posyandu sebagai upaya menurunkan angka stunting itu sudah dimulai sejak 1 Juni 2024.

Baca juga: Pencanangan Intervensi Stunting Serentak, Bupati Sri Juniarsih Imbau Warga Berau Rajin ke Posyandu

Diharapkan melalui intervensi ini kehadiran kelompok sasaran tersebut ke Posyandu di tiap wilayah minimal menyentuh angka 95 persen sampai 30 Juni mendatang.

Namun ungkapnya, hingga minggu kedua pelaksanaan, angka kehadiran kelompok sasaran ke Posyandu di Kaltim belum menyentuh angka 30 persen.

Dari data yang TribunKaltim.co peroleh, persentase balita yang diukur baru mencapai 12.13 persen.

Kemudian sesuai data kehadiran kelompok sasaran ke Posyandu tertinggi disumbangkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara (26.2 persen).

Disusul Kabupaten Penajam Paser Utara (15.9 persen), Kabupaten Paser (12.91 persen), Kabupaten Kutai Barat (12.42 persen), Kota Bontang (10.5 persen), Kabupayen Berau (10.43 persen), Kabupaten Kutai Timur (8.88 persen), Kabupaten Mahakam Ulu (6.38 persen), Kota Samarinda (4.65 persen) dan Kota Balikpapan (3.35 persen).

"Jadi cukup jauh dari target. Seharusnya di minggu pertama tingkat kehadiran 25 persen, minggu kedua 50 persen, minggu ketiga 75 persen dan akhir Juni 2025 mencapai 100 persen," kata Sunarto.

Guna membantu capaian target tersebut BKKBN Kaltim telah menurunkan tim pendamping keluarga dan Tenaga Penyuluh untuk mendorong setiap kelompok sasaran mendatangi Posyandu.

Baca juga: Walikota Basri Rase Kejar Data Real Stunting Bontang

Untuk diketahui data intervensi guna percepatan penanganan stunting ini akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang kemudian akan diserahkan untuk dipublikasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang kemudian melapor kepada Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Ini adalah usaha pemerintah dalam memberantas stunting. Kami berharap tingkat kesadaran masyarakat juga bisa lebih meningkat. Karena seperti kata Pj Akmal Malik, mengatasi stunting perlu kolaborasi, termasuk kesadaran masyarakat itu sendiri," pungkasnya.

(*)