Cara Memadankan NIK dan NPWP, Hanya Tinggal 2 Hari Lagi, Lakukan Pemadanan agar tak Kena Sanksi

TRIBUNKALTIM.CO - Segera lakukan pemadanan NIK dan NPWP, batas waktunya adalah 30 Juni 2024.

Hanya tersisa waktu 2 hari saja untuk memadankan NIK dan NPWP sebelum terkena sanksi dari Pemerintah.

Berikut cara padankan NIK dan NPWP dan cek apakah NIK sudah menjadi NPWP, cek lengkapnya di artikel ini. 

Batas waktu pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan jatuh pada 30 Juni mendatang.

Baca juga: Terjawab Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Belum Melakukan Pemadanan NIK dengan NPWP hingga 30 Juni 2024

Baca juga: Terjawab Sudah Apa yang Terjadi Jika NIK dan NPWP Tidak Dipadankan? Simak Penjelasannya

Baca juga: Terjawab NPWP 16 Digit Berlaku Mulai Kapan, Bukan 1 Januari 2024, Cek Jadwal Terbarunya

Meskipun batas waktunya tinggal 2 hari lagi, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat masih terdapat ratusan ribu wajib pajak (WP) belum melakukan pemadanan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti melaporkan, jumlah WP orang pribadi yang tercatat di sistem Ditjen Pajak ialah sebanyak 74,45 juta.

Dari total jumlah WP tersebut, sebagian besar sudah dipadankan secara otomatis oleh sistem Ditjen Pajak.

Dwi menyebutkan, terdapat 4,32 juta WP yang melakukan pemadanan secara mandiri.

"Tersisa sebanyak 681.000 NIK-NPWP yang masih harus dipadankan," katanya Jumat (28/6/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Dengan segera berakhirnya batas waktu pemadanan, Dwi mengimbau kepada para WP untuk melakukan pemadanan, sebab NIK bakal mulai digunakan penuh sebagai NPWP pada 1 Juli mendatang.

"Kami mengimbau wajib pajak untuk melakukan pemadanan, dikarenakan terdapat data-data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi mandiri," tuturnya.

Dwi menjelaskan, bagi para wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP terhitung sejak 1 Juli, akan mendapat kendala dalam mengakses layanan perpajakan.

"Termasuk layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP, karena seluruh layanan tersebut akan menggunakan NIK sebagai NPWP," tuturnya.

Sebagai informasi, ketentuan mengenai pemadanan NIK dan NPWP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Baca juga: Cara Mudah Pemadanan NIK dan NPWP di DJP Online Lewat HP dari Rumah, Ini Langkah-langkahnya

Dalam aturan itu disebutkan, implementasi penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi wajiib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah dilaksanakan pada 1 Juli 2024.

Cara memadanan NIK dan NPWP