Dapat Anggaran Rp 40 T di 2024, Pembangunan IKN Nusantara Sudah Habiskan Rp 5,5 T, Untuk Apa Saja?

"Alokasi anggaran yang sudah ditaruh di dalam APBN itu mencapai Rp 72,5 triliun.

Belanja untuk tiga tahun hingga kita harapkan IKN sudah bisa untuk digunakan nanti tanggal 17 Agustus," imbuh Menkeu.

Baca juga: Perkembangan Kantor Presiden di IKN Kaltim Capai 90 Persen, Bakal Digunakan Jokowi Juli 2024

Dana Makan Bergizi 2 Kali Lipat Anggaran IKN

Dana Makan Bergizi Gratis dua kali lipat lebih banyak dari anggaran pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Diketahui, Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pemerintah telah memasukkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan gratis di tahun 2025.

Sementara, dua tahun pembangunan IKN Nusantara sudah menghabiskan dana sekitar Rp 79 triliun.

"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau (Prabowo-Gibran) tahun 2025 telah disepakati alokasi (makan gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Jelasnya, rancangan anggaran yang hampir setara dengan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara selama dua tahun tersebut didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dengan tim presiden terpilih Prabowo.

"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa, beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Hingga 31 Mei 2024 atau dua tahun sejak November 2022, pembangunan IKN yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghabiskan dana hampir Rp 80 triliun atau tepatnya Rp 79,8 triliun.

Baca juga: 178 ASN Ajukan Diri Pindah ke IKN di Kaltim, Mendagri Prioritaskan yang Belum Berkeluarga

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, total dana tersebut terserap untuk 104 paket pekerjaan.

"Sebanyak 25 paket di antaranya telah tuntas dikerjakan, ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan," ujar Basuki.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bahkan menargetkan, para pejabat hingga aparatur sipil negara (ASN) akan pindah secara bertahap dari Jakarta ke IKN mulai paruh kedua tahun 2024 ini.