Reaksi Kominfo dan BSSN Super Lambat, Roy Suryo Bongkar Data Warga di PDN Sudah Diobrak-Abrik Hacker

TRIBUNKALTIM.CO - Roy Suryo kembali menyorot kebocoran data di Pusat Data Nasional atau PDN.

Pakar Telematika ini menyebut langkah yang dilakukan Pemerintah yakni Kemenkominfo maupun unikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, sudah sangat terlambat.

Sebelumnya, Pemerintah mengaku telah pasrah atas kebocoran data di PDN ini.

Menurut Roy Suryo, dalam menghadapi serangan siber dari hacker, jangka waktu responsnya adalah maksimal hitungan jam.

Baca juga: Adian Napitupulu Bongkar Isi Catatan Hasto yang Disita KPK Terkait Harun Masiku, Kini PDIP Waspada

Baca juga: Terjawab Pasangan Cagub Cawagub Terkuat di Jawa Tengah, Cek Hasil Survei Terbaru Pilkada Jateng 2024

Sedangkan dalam kasus tersanderanya data masyarakat dan negara di PDN Sementara Surabaya oleh hacker, pemerintah baru bertindak 3 hari setelah kejadian jatuhnya sistem imbas serangan siber.

Lalu 7 hari berselang pemerintah baru membuat langkah-langkah mitigasi jangka pendek dan menengah.

“Padahal langkah-langkah itu juga sangat terlambat, hitungannya itu detik, menit atau maksimal jam.

Bukan minggu atau bulan,” kata Roy dalam diskusi daring bertajuk ‘Pusat Data Bocor, Siapa Teledor?’ pada Sabtu (29/6/2024).

“Karena lihat ketidaksigapan pemerintah atau maaf seperti kata bu Meutya kemarin, kebodohan.

Setelah kejadian 3 hari down baru reaksi, setelah 7 hari baru kemudian menyatakan langkah-langkah jangka pendek, jangka menengah,” ucap dia.

Mantan anggota DPR ini menyebut jika dalam rapat di parlemen Senayan lalu Kemenkominfo menyusun langkah mitigasi dengan waktu 6 bulan, maka menurutnya data milik negara dan masyarakat sudah habis diobrak-abrik para hacker.

Roy pun mewajari jika nantinya akan ada aksi clash action besar-besaran dari masyarakat yang menuntut pemerintah bertanggung jawab atas peristiwa PDN sementara yang diserang hacker.

Baca juga: Adian Napitupulu Sebut PDIP Siap Lawan Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada 2024, Lebih Kuat Daripada Pilpres

Baca juga: Adian Napitupulu Ungkap Keberadaan Hasto Usai Diperiksa KPK Terkait Harun Masiku, Ngobrol dan Ngopi

“Itu kemarin kasih solusi 6 bulan, udah habis-habisan kita, apa mau masyarakat dibuat macet,” katanya.

Sebagaimana diketahui Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya diketahui menjadi sasaran serangan peretas dengan menggunakan Brain Cipher Ransomware yang merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0.

Peretas pun menyandera data dalam Pusat Data Nasional sementara yang terletak di Surabaya, dan meminta tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar untuk bisa dibebaskan.

BSSN pun mengakui bahwa hanya 2 persen data di PDNS Surabaya yang telah terbackup (rekam cadang) di PDN Batam.

Pasrah Data Hilang

Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko menyebut pemerintah yaitu Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, beserta pihaknya pasrah dengan hilangnya data di PDN usai diretas lewat serangan ransomware.

Herlan mengatakan data-data itu tidak berhasil dikembalikan dan secara terbuka, pemerintah menyatakan gagal untuk memulihkannya.

"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas, data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta pada Rabu (26/6/2024).

Baca juga: Obrolan Jokowi dan Menpan RB Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Harus Berbasis Efektivitas Pemerintahan

Baca juga: Hasil Survei Terbaru Pilkada Jateng 2024, Istri Ganjar Pranowo Jadi Cawagub Terkuat di Jawa Tengah

Meski begitu, Herlan mengeklaim bahwa data-data yang terenkripsi itu masih berada di dalam server PDN dan tidak berpindah ke lokasi lain.

Sehingga, dia meyakini data-data milik kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah tersebut tidak akan bocor atau tersebar luas.

“Audit sementara yang dilakukan BSSN, data itu hanya di-encrypt, terenkripsi tapi di tempat. Dan sekarang sistem PDN sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses, kita putus akses dari luar,” kata Herlan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong juga menuturkan pemerintah tidak bakal memenuhi tebusan Rp 131 miliar yang diminta oleh peretas.

Dia mengatakan hal itu tidak dipenuhi setelah data yang terenkripsi oleh peretas masih berada di dalam PDN.

Selain itu, BSSN juga disebut oleh Usman sudah diisolasi dan diputus jaringan server PDN-nya agar peretas tidak dapat mengakses dan mengambil data di dalamnya.

“Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” kata Usman.

Usman menegaskan pemerintah sudah memutuskan untuk pasrah kehilangan data-data tersebut.

Pasalnya, tidak ada jaminan peretas akan memulihkan dan tak mengambil data, ketika dibayar serta diberi akses ke PDN untuk membuka enkripsi.

Baca juga: Pembangunan Kantor Presiden di IKN Kini Sudah 90 Persen, Jokowi Berkantor Mulai Juli 2024

Baca juga: Link Pendaftaran CPNS 2024 sscasn.bkn.go.id Buka Juli, Informasi dan Rincian Formasi Lengkap!

“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain. Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” kata Usman.

“Memang kalau kita bayar juga dijamin (dikembalikan), enggak diambil datanya, enggak juga,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Roy Suryo: Serangan Hacker Harusnya Direspons Maksimal Hitungan Jam Bukan Berbulan-bulan

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim