MenPAN-RB Pastikan Jumlah Kementerian Disesuaikan dengan Kebutuhan Kabinet Prabowo-Gibran

Jumlah ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Kementerian Negara.

Dalam jajak pendapat yang sama, sebanyak 42,3 persen responden lebih setuju jumlah kementerian tak ditambah.

Sebanyak 20,4 persen responden bahkan menyatakan jumlah kementerian sebaiknya dikurangi.

Namun, terdapat 34 persen responden yang menyatakan setuju jika jumlah kementerian ditambah.

Baca juga: Prediksi Parpol dengan Menteri Terbanyak di Kabinet Prabowo-Gibran, Golkar Minta Jatah 5

Sedangkan 3,3 persen menjawab tak tahu apakah kementerian lebih baik ditambah, tetap atau justru dikurangi.

Adapun jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas melibatkan 516 responden dari 38 provinsi.

Sampelnya ditentukan secara acak dari responden panel sesuai jumlah penduduk di setiap provinsi.

Dengan metode ini, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error penelitian kurang lebih 4,32 persen.

Baca juga: Sinyal Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran? Kongres III Nasdem Undang Jokowi dan Presiden Terpilih

Diberitakan sebelumnya, wacana bertambahnya jumlah kementerian negara dikabarkan akan terjadi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo disebut akan menambah jumlah kementerian menjadi lebih banyak dari saat yang ada saat ini.

Dari situ, wacana revisi UU Kementerian Negara pun dimunculkan.

Adapun revisi UU Kementerian Negara saat ini telah masuk dalam Prolegnas jangka menengah.

Baca juga: Menteri Perumahan Bakal Mewarnai Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Mengurangi Beban Kerja PUPR

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa Indonesia memerlukan banyak kementerian karena merupakan sebuah negara yang besar.

Dalam konteks tersebut, dirinya mengakui butuh peran banyak pihak agar program pemerintahan ke depan berjalan baik.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).