DPR RI Lihat Langsung Pembangunan IKN Nusantara, Ternyata Masih Perlu Kerja Keras dan Banyak Biaya

TRIBUNKALTIM.CO - Puluhan anggota DPR RI menengok langsung progres pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Diketahui, Pemerintah terus mengebut pembangunan IKN Nusantara.

Dari hasil kunjungannya, DPR RI menilai pembangunan IKN Nusantara masih memerlukan kerja keras dan banyak biaya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi akan memimpin langsung Upacara 17 Agustus yang kali ini dipusatkan di IKN.

Baca juga: Kecanggihan Radar Buatan Ceko dan Prancis yang Dipasang di Langit IKN Kaltim

Baca juga: 7 Potret Desain Interior Kantor Presiden IKN di Kaltim, Gunakan Material Dalam Negeri

Terbaru, perkembangan konstruksi infrastruktur Batch I IKN Nusantara pada awal Juli 2024, secara agregat telah menyentuh angka 86 persen.

Akselerasi pekerjaan pun terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mengejar target fungsional jelang HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait kesiapan infrastruktur ini, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik.

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, didampingi Wakil Ketua dan Anggota sebanyak 39 orang.

Membersamai anggota parlemen ini Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Dirjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra dan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengharapkan, pembangunan IKN terus berlanjut, siapa pun pemimpinnya, karena sudah dimulai seiring dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang bersifat mengikat.

"Itu sudah disepakati secara politik juga, tentu kita berharap yang seperti ini masa tidak dilanjutkan," ujar Lasarus, Selasa (2/7/2024).

Dikatakannya, dalam kunjungan kerja spesifik ke IKN, hampir seluruh anggota komisi hadir.

Namun setelah melihat progres langsung, Lasarus menilai masih perlu kerja keras dan banyak biaya.

Baca juga: Rincian Formasi CPNS 2024 untuk Penempatan IKN di Kaltim, Rekrutmen Dibuka Juli-Agustus

Baca juga: Update HUT RI di IKN Kaltim, Daftar Nama Paskibraka Nasional 2024 yang Bertugas dan Asal Provinsi

"Ini tidak mudah dan masih juga perlu banyak biaya kalau saya lihat,” ucapnya.

Lasarus menambahkan, Komisi V DPR RI juga ingin mengetahui seberapa mendesak pembangunan ini untuk bisa segera selesai.

Namun hal ini masih perlu didiskusikan lagi.

Dia juga akan membawa masalah ini menjadi agenda Badan Anggaran DPR RI untuk membicarakan formulasi yang tepat meneruskan pembangunan IKN di tengah kondisi saat ini.

"Taget utamanya kan mengejar pelaksanaan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI dulu di sini,” tukasnya.

Perlu Waktu Lama

Sementara itu terkait penyelesaian dan penggunaan gedung-gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN , Lasarus menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Pasalnya, saat ini masih dalam masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kita juga masih belum tau konsepnya, untuk pemerintahan yang akan datang seperti apa.

Dan tentunya kita juga masih menunggu apa yang akan diambil pemerintah terkait dengan kelanjutan IKN,” ungkapnya.

Baca juga: Taksi Terbang IKN Nusantara di Kaltim Gagal Uji Coba di Juli 2024? Ini Pernyataan Resmi Kemenhub

Baca juga: Kesalahan Awal Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Luhut Bantah Ada Masalah Populasi dan Investasi

Diakuinya, kalau dilihat dari kondisi saat ini masih dalam proses, khusus untuk pekerjaannya terlihat masih sangat mendasar untuk sampai pada tahap operasionalisasi.

Lasarus menegaskan, masih perlu waktu yang cukup lama untuk Indonesia belajar dari berbagai negara tentang pemindahan ibu kota.

"Ada yang sampai 50 tahun baru bisa ditempati dan dilaksanakan perpindahan secara menyeluruh.

Nah, untuk di Indonesia berapa tahun, kita tunggu saja, dan ini juga memerlukan komitmen dan kebersaman dari kita,” tutupnya.

Kantor Presiden 90 Persen

Pembangunan kantor presiden kini sudah 90 persen menyusul Jokowi yang berkantor di IKN mulai Juli 2024.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.

Guna mengejar penyelesaian fungsional pada Juli 2024, pekerjaan interior, arsitektural, mekanikal-elektrikal-plumbing (ME), instalasi air bersih dan listrik Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mengalami akselerasi.

Hingga 27 Juni 2024, progres pembangunan fisik kantor yang akan digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah mencapai angka 90 persen.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com.

"Perkembangan konstruksi Kantor Presiden cukup baik, kendati terkendala cuaca hujan. Danis juga membantah banjir yang terjadi pada Selasa (24/6/2024) merendam KIPP IKN.

Baca juga: Terjawab Kapan Pendaftaran CPNS 2024, Pemerintah Siapkan 40 Ribu Formasi CPNS 2024 IKN Nusantara

Baca juga: 3 Skema Pemindahan ASN ke IKN, Salah Satunya 2.000 Posisi untuk Putra Putri Kaltim

Menurutnya, banjir tersebut terjadi di Sepaku, dan jauh dari area pembangunan KIPP IKN.

"Sore serta esok harinya, Rabu (26/6/2024) sudah surut," imbuh Danis. Oleh karena itu, pihaknya terus bekerja keras sampai dengan Juli ini agar semua dapat berfungsi, termasuk aksesibilitasnya.

Bahkan, Danis mengupayakan semaksimal mungkin dikejar penyelesaian seluruh gedung untuk Kantor Presiden dan Istana Negara yang saat ini sudah mencapai sekitar 80 persen.

"Semaksimal mungkin, kami upayakan, kalau bisa whole building, baik Kantor Presiden maupun Istana Negara berfungsi nanti," tutur Danis. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Progres IKN 86 Persen, DPR Sebut Masih Perlu Kerja Keras dan Biaya"

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim