Ketua PPDB Balikpapan 2024 Akui 'Paksa' Calon Siswa Pilih Semua Sekolah di Jalur Zonasi

BALIKPAPAN, TRIBUN - Proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tahun ajaran 2024/2025 memaksa calon siswa memilih semua sekolah yang ada di jalur zonasi.

Hal itu dibeberkan Ketua PPDB Balikpapan Ganung Pratikno, saat menjadi salah satu narasumber dalam program Titik Temu Tribun Kaltim bertajuk Titik Temu PPDB Bikin Deg-degan, Selasa (2/7/2024).

Dengan membuka peluang pemerataan akses pendidikan ini, diharapkan dapat mengantisipasi potensi ketimpangan zonasi sekolah yang masih banyak ditemui di kota Balikpapan.

Baca juga: Masih Ada Slot, Segera Ambil Nomor Antrian untuk Daftar PPDB Balikpapan 2024 Jenjang SD dan SMP

Untuk diketahui ketersediaaan SMP Negeri yang ada di Balikpapan hanya sekitar 26 bangunan. Sementara SD Negeri tersedia hingga 137 bangunan.

Adapun total lulusan SD sebanyak 11.200 siswa. Dengan daya tampung SMP negeri sebanyak 7.100 siswa.

"Tahun sebelumnya, mereka (siswa-siswi) dipersilakan mendaftar ke sekolah negeri sesuai pilihannya. Tahun ini kita ada perubahan, dengan wajib untuk memilih semua sekolah sesuai dengan zonasi," ujarnya.

Ganung mengambil contoh, di zona Balikpapan Utara terdapat 6 SMP. Maka peserta didik harus memilih ke enam sekolah tersebut, mulai dari SMP 20, SMP 17, SMP 15, SMP 11, SMP 20, dan SMP 16.

"Kalau dulu peserta didik harus memilih sebanyak-banyaknya 4 atau 3. Sehingga Balikpapan Utara yang banyak dipilih pasti SMP 11, SMP 15, SMP 17, sementara SMP 20 dan SMP 16 jarang peminat. Sehingga ketika PPDB selesai, terjadilah kekosongan bangku sekolah," bebernya.

Baca juga: Layanan Verifikasi dan Validasi PPDB Balikpapan 2024 Jenjang SMP Telah Dibuka, Segera Ambil Antrian

Nantinya, dengan penerapan sistem tersebut, maka siswa/siswi tidak perlu melakukan cabut berkas apabila gugur masuk di sekolah pilihan pada urutan pertama. "Sistem akan otomatis berpindah ke sekolah pilihan berikutnya. Jadi enggak perlu cabut berkas," kata Ganung.

Penerapan sistem ini, ia menerangkan, melihat adanya fakta di lapangan yang banyak ditemukan ketimpangan di sekolah negeri yang masih senjang kualitasnya.

Persisnya, masyarakat berebutan untuk hanya mau masuk di sekolah-sekolah negeri yang dianggap unggul atau favorit. Akibatnya sekolah yang bukan menjadi pilihan mereka tidak terisi penuh oleh murid.

"Sekarang semua sekolah sama dan merata, itu yang perlu diketahui sama publik. Sehingga tahun ini kita terapkan sistem tersebut, agar semua sekolah nanti bisa terisi," tandasnya. (ars)

Baca juga: 7 Rekomendasi SMP Swasta dengan Kualitas Pendidikan Terbaik Menyambut PPDB Balikpapan 2024

Daya Tampung SMPN DI bALIKPAPAN 7.100 Siswa
SECARA umum, ketersebaran sekolah di Balikpapan masih belum strategis. Beriringan dengan daerah hunian yang mendominasi kota.

Hal itu disampaikan oleh Ketua PPDB Balikpapan Ganung Pratikno, saat menjadi salah satu narasumber dalam program Titik Temu Tribun Kaltim bertajuk Titik Temu PPDB Bikin Deg-degan, Selasa (2/7/2024).

Menurut Ganung, pengadaan fasilita sekolah di Balikpapan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Ia menjelaskan, saat ini kuota satu rombongan belajar sudah tidak seperti dulu yang penuh hingga 40 siswa per rombel.

Sementara kini, satu rombel cukup diisi 32-26 siswa untuk SMP dan 28 siswa per rombel SD. Adapun total lulusan SD sebanyak 11.200 siswa. Dengan daya tampung SMP negeri sebanyak 7.100 siswa. "Kalau saya buat hitungan persen, jumlah itu sudah hampir ideal," ucap Ganung.

Baca juga: Tata Cara Pendaftaran PPDB Balikpapan 2024 Jalur Zonasi dan Afirmasi untuk Jenjang SD

Ia bercerita, bahwa pernah terlintas sebuah rancangan agar daya tampung SMP negeri bisa mencapai sekitar 75 persen. Kemudian 25 persen bisa masuk tertampung ke sekolah swasta. Namun seiring berjalannya waktu, masih ada sekolah swasta yang belum menangkap peluang tersebut.

Pada pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 di Balikpapan, Ganung menyampaikan berlamgsung secara online dan terpantau lancar.

Hingga saat ini, belum ada kendala krusial dalam PPDB Tahun Ajaran 2024/2025. Berkaca pada tahun sebelumnya, pihaknya sudah melakukan perbaikan dan menjadi antisipasi dalam penyelenggaran tahun ini.

Misalnya calon peserta didik kini harus memilih seluruh sekolah yang berada dalam zonasi tersebut. Ketika mereka kalah bersaing di sekolah pilihan pertama, maka secara otomatis akan pindah pada opsi pilihan sekolah selanjutnya. Sehingga memudahkan orangtua dan tidak perlu lagi melakukan cabut berkas.

Ganung menyebut, kebijakan ini juga memastikan agar daya tampung sekolah benar-benar terserap dari empat jalur tersebut. Menurutnya pada PPDB tahun ini, orangtua/wali sudah aktif mencari informasi melalui berbagai media. Terbukti dari kelengkapan persyaratan masih aman dan belum ada yang kurang. (ars)

Baca juga: Pendaftaran Jalur Zonasi dan Afirmasi PPDB Balikpapan 2024 Jenjang SD Telah Dibuka, Cek Ketentuannya

Calo Masih 'Bergerilya'
PENDAFTARAN Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) seolah menjadi momok menakutkan bagi orang tua/wali di setiap tahunnya. Dalam hal ini, Pengamat Kebijakan Publik Kota Balikpapan Hery Sunaryo turut menyoroti apa saja yang menjadi masalah krusial yang menghantui pelaksanaan PPDB di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mau pun Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memahami esensi kebijakan empat jalur dalam PPDB. Meliputi jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Ia mengatakan, mestinya, dilakukan pemetaan wilayah zonasi. Dengan membagi sekolah dalam satu kecamatan secara baik. Dalam artian, tidak hanya berdasarkan jarak yang hanya 1 atau 2 kilometer.

Baca juga: Pengumuman Hasil Akhir PPDB Balikpapan 2024 Jenjang SMA/SMK Sudah Keluar, Cek Linknya Disini

"Jalur zonasi jaraknya hanya 1 kilo dari gerbang sekolah. Harusnya dilakukan pemetaan wilayah zonasi sebelum penerapan," ujar Hery, dalam agenda Talkshow Tribun Kaltim bertajuk Titik Temu PPDB Bikin Deg-degan, Selasa (2/7).

Selain itu, ia mengklaim adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab atau calo yang masih memanfaatkan dengan meraup cuan melalui jalur zonasi.

"Bayangkan kalau masuk SMP ada yang bayar 10-15 juta, kemudian SMA ada yang bayar 25juta. Saya meyakini dengan penerapan sistem yang transparan ini, kejadian itu masih terjadi," tandasnya.

Problematik tahunan yang juga menjadi sorotan Hery, ialah adanya daya tampung sekolah yang tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan siswi/siswa di Balikpapan. Seperti diketahui, hingga kini, ketersediaaan SMP Negeri yang ada di Balikpapan hanya sekitar 26 bangunan. Sementara SD Negeri tersedia hingga 137 bangunan.

Jumlah kelulusan SD di Balikpapan ada sekitar 14-15.000 siswa. Kemudian untuk SMP berkisar sekitar 8- 9.000 siswa. Hal ini menunjukkan jumlah bangunan SD dan SMP di Balikpapan yang tidak berbanding lurus. (ars)

Baca juga: Rekomendasi SD Swasta Islam Terbaik di Balikpapan, Menyambut PPDB Balikpapan 2024 Juli Hari Ini

Pemkot Masuk ke Sekolah Swasta
PEMKOT Balikpapan diminta untuk hadir berkolaborasi dengan sekolah swasta. Agar sekolah swasta dan sekolah negeri yang ada di Balikpapan lebih terintegrasi.

Dukungan ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Kota Balikpapan Hery Sunaryo, saat menjadi salah satu narasumber dalam program Titik Temu Tribun Kaltim bertajuk Titik Temu PPDB Bikin Deg-degan, Selasa (2/7/2024).

Ia mengatakan, mestinya sekolah swasta dapat dibiayai oleh pemerintah. Dengan catatan, ada peningkatan dan kapasitas dari manajemen pihak sekolah swasta.

Hal ini bertujuan untuk mengangkat sekolah swasta, supaya bisa terintegrasi menyelesaikan problem tahunan dalam pelaksanaan PPDB. "Sehingga terdapat kolaborasi. Sekolahnya dikelola manajemen swasta, guru dari swasta, tapi pemerintah ikut hadir," ulas Hery.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Wahidah menambahkan, kualitas sekolah swasta juga sangat diminati masyarakat Balikpapan. "Sehingga memang perlu adanya sekolah terpadu yang realistis dengan lingkungan sekitar," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua PPDB Balikpapan Ganung Pratikno sepakat dengan usulan kehadiran pemerintah yang harus hadir berkolaborasi dengan sekolah swasta. Hanya saja, kata Ganung, ketika berporses, sekolah swasta sedikit lamban menangkap.

Sehingga perlu sekolah swasta yang di bawah ekspetasi perlu diupgrade.
Ia menegaskan, bahwa pemerintah telah hadir.

Hal ini diwujudkan dengan adanya penyaluran seragam gratis, subsidi SPP, pemberian intensif dan lainnya. "Namun bagaimana managemen swasta hendaknya dilakukan secara utuh," pungkasnya. (ars)