Jelang Akhir Jabatan, Para Menteri Jokowi Tak Kompak Lagi Soal Isu Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri- Menteri Jokowi tampaknya mulai tak kompak jelang berakhirnya masa jabatan.

Ketidakkompakan ini terlihat dari isu pembatasan pembelian BBM subsidi yang dilontarkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku belum mendapat perintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi.

Kini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu pembatasan pembelian BBM subsidi, tersebut.

Airlangga Hartarto menegaskan, tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi seperti sebelumnya disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Pengamat Ungkap Anies Disandera PKS di Pilkada Jakarta 2024, Refly Harun Bocorkan Skema Penjegalan

Menurut Airlangga, pemerintah hanya membahas penurunan kadar sulfur dalam BBM yang berdampak pada polusi udara di DKI Jakarta dan tidak membahas rencana pembatasan pembelian BBM Subsidi oleh masyarakat.

"Tidak ada pembatasan (pembelian BBM subsidi), yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM.

Tentu kita harus melihat udara Jakarta, air quality nya ini mengkhawatirkan bagi kesehatan," kata Airlangga kepada wartawan di Kantornya, dikutip Jumat (12/7/2024).

Airlangga menyebut, pembahasan itu juga mencakup revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak.

Dia kembali menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. "Masih dalam pembahasan, bukan pembatasan," jelas dia.

Sebelumnya, pembelian BBM subsidi bakal dibatasi dan tidak untuk semua orang mulai 17 Agustus 2024.

Hal ini diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya, pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Dia bilang 17 Agustus 2024 ini pemberian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan.

Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

Baca juga: KPK Sebut Perburuan Harun Masiku Terhambat, Penyidiknya Dilaporkan PDIP ke Propam, Dewas, Pengadilan

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan," kata Luhut.

Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin.

Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Adapun sejauh ini BBM yang disubsidi pemerintah dan dialirkan Pertamina adalah jenis solar dan Pertalite.

Sementara jenis Pertamax sengaja ditahan harganya dengan kompensasi kepada Pertamina.

Sinyal Harga BBM akan Naik

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri berpendapat, kebijakan pemerintah dalam membatasi pembelian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Agustus nanti, menandakan bahwa sinyal harga minyak akan mengalami kenaikan.

"Ya kan artinya pemerintah enggak mampu lagi menahan subsidi tidak dinaikkan.

Ini naik terus (harga minyak mentah)," kata Faisal Basri di gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Pemerintah enggak sanggup lagi. Artinya sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini di subsidi yaitu Pertalite dan Solar," imbuh dia.

Menurut Faisal Basri, wacana pembatasan pembelian BBM Subsidi oleh masyarakat juga menandakan bahwa dana kompensasi pemerintah sudah meluap atau bahkan tidak sanggup membayar ke PT Pertamina.

Baca juga: SYL Minta Maaf ke Surya Paloh, Divonis 10 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Pemerasan di Kementan

"Sebelum naik kan antrian panjang dulu. Kan sudah enggak kuat lagi.

Dan dana kompensasinya gelembung. Terpaksa ya 'Pertamina sorry, dana kompensasinya enggak saya bayar dulu'," jelas dia.

Bahkan dia juga menyebut pemerintah hampir tidak sanggup membayar dana kompensasi subsidi energi dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Pernah dana kompensasi itu baru dibayar 2 tahun. Sampai PLN pernah hampir gagal bayar. Subsidi energi ya.

Kan subsidi energi dan subsidi BBM. Belum lagi. Yang dahsyat itu yang hampir 100 triliun sendiri apa? LPG itu," jelasnya.

Respons Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya masih menunggu penugasan pembatasan pembelian BBM subsidi.

Hal ini menyusul rencana pemerintah membatasi pembelian BBM Bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.

Namun, hal ini masih belum diputuskan.

"Saya masih menunggu, kan saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," kata Erick di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Erick menuturkan, koordinasi dan diskusi antar kementerian terkait rencana ini masih berjalan.

Adapun rencana tersebut semata-mata bertujuan agar BBM Bersubsidi tepat sasaran.

Baca juga: 102 Warga Terdampak Pembangunan Bandara VVIP IKN Siap Kerja usai Terima Sertifikasi

"Jangan sampai salah persepsi.

Kita menginginkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu.

Soal penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran apakah ini kapan? Di mana? Besok?

Atau apa saya enggak tahu, kita menunggu saja, ya," tuturnya.

Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Oleh karenanya ia menunggu kapan pembatasan ini akan dilakukan.

Intinya kata dia, pemerintah akan menghitung ruang fiskal secara teliti dalam pengalokasian subsidi BBM.

"Dalam arti (tanggal) 17 (Agustus), atau Januari tahun depan, November, atau Desember saya enggak tahu kita tunggu aja.

Pasti ada (perhitungan fiskal), subsidi, kompensasi, tentu kita harus prediksi," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Baca juga: Surya Paloh Serahkan Langsung SK Rekomendasi DPP Partai NasDem ke Rudy Mas’ud

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mentahkan Pernyataan Luhut, Menteri Airlangga Tegaskan Tidak Ada Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim