Hasil Survei INDEF, Publik Anggap Kereta Cepat dan IKN Bukan Proyek Prioritas, Jadi Beban Utang

TRIBUNKALTIM.CO - Dua proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni kereta cepat dan Ibu Kota Nusantara atau IKN Kaltim dianggap bukan proyek prioritas. 

Anggapan publik terkait kereta cepat dan IKN Kaltim ini terangkum dari hasil survei Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di media sosial.

Dari survei INDEF tersebut, publik di medsos menganggap kereta cepat dan IKN Kaltim menjadikan utang sebagai beban karena keduanya bukan proyek prioritas dan tidak menguntungkan. 

Lebih lanjut dari survei INDEF, utang menjadi beban untuk pemerintahan berikutnya yakni Prabowo-Gibran.

Baca juga: Jokowi Belum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN Kaltim, Prabowo yang Bakal Tanda Tangan?

Baca juga: Anggaran IKN Nusantara Membengkak bisa Tembus Rp 30 T, Presiden Jokowi Minta Pembangunan Tambahan

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Tunda Anggaran IKN, APBN 2023 harus Difokuskan untuk Kebutuhan Mendesak

Sebanyak 72,5 persen netizen menganggap kenaikan utang sebagai beban, dan hanya 27,5 persen optimistis kabinet Prabowo-Gibran bisa menyelesaikan persoalan utang yang ditinggalkan Jokowi. 

Berdasarkan survei INDEF, ternyata lebih dari 70 persen warganet pesimis kabinet Prabowo-Gibran bisa menangani warisan utang Jokowi.

Hasil pantauan INDEF di media sosial serta tren dan google search, sebanyak 79 persen netizen kompak menganggap kenaikan utang sebagai beban, dan hanya 20,9 persen nya yang menyatakan utang bermanfaat.

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menyampaikan, hasil tersebut diperoleh dari perolehan data dari 18,997 akun media sosial dengan 22.189 perbincangan pada 15 Juni hingga 1 Juli 2024, dan keywords utang negara dicari lebih dari 218.000 kali di google pada 19 Juni hingga 1 Juli 2024.

“Ini kita peroleh dari twitter, dan data bukan buzzer yang ngomong tapi kita sudah filter, dan lebih natural perbincangannya.

Kemudian, dari 22.189 perbincangan, 79 persen netizen menganggap utang pemerintah sebagai beban,” tutur Eko dalam agenda diskusi publik INDEF, Kamis (4/7/2024).

Untuk diketahui, posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir Mei 2024.

Posisi utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun, bertambah Rp 14,59 triliun atau meningkat 0,17 persen dibandingkan posisi utang pada akhir April 2024 yang sebesar Rp 8.338,43 triliun.

Kemudian, Berdasarkan data Kemenkeu, per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pada tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun.

Nilai ini berasal dari utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Baca juga: 4 Tahun Bangun IKN Nusantara di Kaltim, Jokowi Habiskan Rp 83,4 Triliun, Total 106 Paket Pekerjaan

Nilai itu jauh lebih tinggi nilai utang jatuh tempo pada tahun ini, yakni sebesar Rp 434,29 triliun.