Usai Bertemu Tim Presiden Terpilih, Ekonom Beber Kebijakan Kabinet Prabowo-Gibran terkait Utang

TRIBUNKALTIM.CO - Isu terkait rencana Presiden terpilih untuk mengerek rasio utang di kabinet Prabowo-Gibran nanti menjadi 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) santer terdengar belum lama ini.

Untuk mengklarifikasi isu tersebut, tim presiden terpilih telah bertemu sejumlah ekonom termasuk mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri dan menjelaskan terkait rencana pemerintahan kabinet Prabowo-Gibran.

Usai pertemuan dengan tim Presiden terpilih tersebut, ekonom mengungkap rencana kabinet Prabowo-Gibran terkait utang. 

Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa Tim dari presiden terpilih yakni Burhanuddin Abdullah, Sudrajat Djiwandono dan Thomas Djiwandono telah menemui para ekonom termasuk mantan Menteri Keuangan Chatib Basri untuk membahas terkait pengelolaan fiskal pemerintahan baru.

Baca juga: Airlangga soal Kabar Kabinet Prabowo-Gibran Mau Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen, Itu Kan Wacana

Baca juga: Survei INDEF, Lebih dari 70 Persen Pesimis Kabinet Prabowo-Gibran bisa Tangani Warisan Utang Jokowi

Baca juga: 4 Krisis Harus Dihadapi Kabinet Prabowo-Gibran, Nyaris 50 Persen Pendapatan Negara Buat Bayar Utang

 "Sebenarnya yang ikut diskusi sama saya adalah pak Chatib Basri. Cuma dia gak mau bocorin," kata Chatib dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7).

Heri menyebut diskusi tersebut dilakukan pada dua atau tiga minggu yang lalu.

Dari diskusi tersebut, dirinya membantah mengenai kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo yang beredar selama ini.

"Orang-orang yang memikirkan ekonomi ke depan dan kebijakan itu, itu menurut saya woles-woles aja lah.

Dari diskusi yang ada, Heriyanto mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen menjaga rasio utang pada kisaran 37 persen hingga 38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sampai tahun 2030.

"Di dalam presentasi mereka ke kita itu sampai tahun 2030 itu masih dikisaran 37 persen hingga 38 persen PDB kok, yaitu status quo," kata Henry dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7).

Heriyanto menilai bahwa pemerintahan Prabowo tidak mungkin akan menaikkan rasio utang hingga 50 persen dari PDB.

Jika hal tersebut terjadi, Indonesia akan menghadapi situasi yang lebih buruk dibandingkan Bangladesh.

"Jika rasio utang mencapai 50 persen dari PDB, pembiayaan bunga dibagi dengan penerimaan negara bisa mencapai angka 30 persen.

Ini akan melejit dan lebih parah dari Bangladesh. Bagaimana bisa sanggup begitu?" kata Heriyanto.

Baca juga: Suramnya Prediksi Pengamat Soal Masa Depan IKN di Kaltim, Dihantui Utang hingga Persoalan Investasi

"Saya rasa pemikiran pemerintah yang akan datang tidak seperti itu," tambahnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.