Usai Bertemu Tim Presiden Terpilih, Ekonom Beber Kebijakan Kabinet Prabowo-Gibran terkait Utang

Sebelumnya, rencana presiden terpilih Prabowo Subianto mengerek rasio utang pemerintah hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat.

Pasalnya, kabar tersebut disampaikan langsung oleh saudara sekaligus penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusomo, seperti dikutip dari Reuters.

Peningkatan rasio utang hingga 50 persen terhadap PDB ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

Sebelumnya, rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menaikkan rasio utang pemerintah hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat. 

Kabar ini disampaikan langsung oleh saudara sekaligus penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, seperti dikutip dari Reuters.

Peningkatan rasio utang hingga 50 persen dari PDB ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

Baca juga: IKN Kaltim Diprediksi Bakal Hidup Segan Mati tak Mau, Ada Warisan Utang Jatuh Tempo sebesar Rp 800 T

Tak akan Naikkan Utang tanpa Naikkan Pendapatan

Hashim Djojohadikusumo sebut di kabinet Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan utang negara tanpa menaikkan pendapatan.

Adik presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto itu meyakini Indonesia dapat mempertahankan peringkat peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara.

“Idenya adalah menaikkan pendapatan negara dan kemudian menaikkan utang,” kata Hashim, Kamis (11/7/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul Hashim Sebut Pemerintahan Prabowo Tak akan Naikkan Utang Negara Tanpa Naikkan Pendapatan. 

Hashim mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan pruden bagi Indonesia.

Hal ini diungkap Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times.

Hashim mengungkapkan menurut Bank Dunia, 50 persen dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.

Adapun jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yakni 60 persen PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.

Baca juga: Prabowo Disebut akan Naikkan Rasio Utang Indonesia Jadi 50 Persen PDB, Thomas Djiwandono Membantah

Kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.