Sopir Angkot di Balikpapan Demo soal BCT, Pj Gubernur Ingatkan Pemkot Pentingnya Identifikasi

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Para sopir angkutan kota (angkot) di Balikpapan menolak kehadiran Bus Trans City (BCT) pada Rabu (17/7)/2024 kemarin.

Protes ini berawal dari operasi BCT yang sempat mengangkut penumpang di beberapa titik wilayah di Kota Balikpapan.

Demo yang dilakukan para sopir angkot itu pun menarik perhatian Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (kaltim), Akmal Malik. 

Akmal Malik menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam setiap kebijakan publik.

Baca juga: Alasan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Tutup Pulau Kakaban di Berau Kaltim

Menurutnya, pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan harus mengidentifikasi pihak-pihak yang terdampak dan mengajak mereka berdialog sebelum kebijakan diterapkan.

"Kebijakan publik itu harus didahului dengan komunikasi yang efektif. Artinya, pembuat kebijakan harus mengidentifikasi dulu pihak-pihak mana yang mungkin akan terdampak, lalu lakukan pertemuan dengan pihak-pihak ini sampaikan plus-minusnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kalau nanti ternyata kekurangannya besar, apa kompensasi yang diberikan oleh pemerintah," jelas Akmal Malik saat ditemui TribunKaltim.co usai peluncurna UMKM Hybrid Expo 2024 di Atrium Mall BSB Balikpapan, Kamis (18/7/2024) sore.

Lebih lanjut Akmal menyoroti pentingnya menyeimbangkan antara dampak positif dan negatif dari kebijakan yang diambil.

Ia menegaskan bahwa semua kebijakan pasti berdampak, baik merugikan maupun menguntungkan pihak tertentu.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pihak yang terdampak diajak berbicara untuk meminimalisir dampak negatif.

"Kalau begini kan artinya berarti ada pihak-pihak yang belum diajak berbicara. Saran saya, ajak berbicara dulu. Kalau kemudian mengganggu piring nasi orang, pendapatannya berkurang, lalu apa kompensasinya? Belajar juga dari DKI Jakarta dulu ketika melakukan transformasi angkot dari bis, itu semua diajak berbicara," tambahnya.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Tegaskan Pejabat Fungsional Bukan Bawahan Struktural

Tak hanya itu, Akmal juga mengingatkan bahwa aspek sosial merupakan tantangan terbesar dalam setiap kebijakan.

Ia mecontohkan DKI Jakarta, di mana sopir angkot diberi kesempatan untuk mengoperasikan bus sebagai bentuk kompensasi dan solusi atas transformasi tersebut.

"Bagi saya, saran saya untuk Kota Balikpapan, tolong kembali bertemu dengan semua pihak. Kebijakan yang dibuat harus win-win solution dan tidak ada yang dirugikan. Kalaupun ada yang dirugikan, apa kompensasinya? Contoh seperti DKI, kalau membenahi angkot, sopir angkot-nya disuruh bawa bus. Nah, contoh seperti itu. Jadi selalu ada cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, kuncinya komunikasi," tutupnya.

Dengan demikian, Akmal Malik berharap Pemkot Balikpapan dapat mengatasi polemik ini dengan mengutamakan dialog dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terdampak. (*)