Trending Anggaran Makan Siang Gratis Jadi Rp 7.500 per Porsi, Budiman Sudjatmiko: Jangan Lihat Harga

TRIBUNKALTIM.CO - Anggaran makan siang gratis tengah ramai jadi sorotan hingga Rp 7.500 masuk deretan trending x (dulu Twitter), Rabu (17/7/2024) malam.

Harga Rp 7.500 ini menjadi trending lantaran disebut anggaran makan siang yang semula Rp 15.000 per porsi bakal diturunkan menjadi Rp 9.000 bahkan Rp 7.500.

Menanggapi soal anggaran makan siang gratis Rp 7.500 per porsi yang viral, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko meminta jangan dilihat harganya.

Menurut Budiman Sudjatmiko, yang dipertimbangkan dalam makan siang gratis adalah gizinya. 

Baca juga: Jadi Andalan Kabinet Prabowo-Gibran, Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 per Anak akan Diturunkan?

Baca juga: Nasib IKN Kaltim, Eks Gubernur BI Bongkar Hitung-hitungannya, Bandingkan dengan Makan Siang Gratis

Baca juga: Luhut Yakin Anggaran Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim Aman 5 Tahun ke Depan, Tidak Ada Masalah

"Jadi isunya, jangan dilihat soal harga per porsi.

Tapi bagaimana cara menyediakan makanan yang bergizi itu.

Soal harga itu memang bisa sangat fluktuatif kalau kita melihat di ujungnya, kalau kita lihat proses di hilirnya.

Kan asumsinya berarti harga-harga tuh beli begitu saja bahan-bahannya," ujar Budiman Sudjatmiko, Rabu (17/7/2024) 

Budiman menyampaikan, jika bahan pangan dari program makan bergizi gratis bisa disediakan oleh dapur rakyat ataupun BUMDes, bisa saja harga satuannya tidak terlalu jauh dari biaya produksi.

Jika semua bahan makanan didapat dengan cara membeli, kata dia, harganya sangat bergantung pada fluktuasi pasar.

"Seringkali biaya penjualan barang jadi itu tergantung market-nya tergantung fluktuasi harga pasar.

Nah kita justru yang kita tekankan adalah kemandirian dalam memproduksi makanannya itu sendiri," tutur dia. 

"Kita tidak masuk ke wilayah harga.

Karena kalau kita bisa menyediakan (bahan makanan) dengan sendirian, sebenarnya harga bukan issue.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Makan Siang Gratis Menguat, Bakal Disorot KPK

Yang penting kan kecukupan sesuai dengan prasyarat gizinya, quality control dari gizi untukk makan anak dan ibu hamil," ujar Budiman seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Sementara itu, terkait anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis, Budiman meyakini angka itu masih bisa ditekan.

Asalkan, Budiman mengatakan, BUMDes bisa diaktivasi untuk memproduksi berbagai bahan pangan.

"Seluruh bahan makanan itu dengan hanya beberapa saja mungkin impor untuk sementara waktu, misalnya susu.

Tapi mayoritas 80 persen bisa diproduksi sendiri, 80 persen bisa disediakan sendiri oleh desa.

Maka anggaran itu ke depan itu bisa ditekan separuhnya untuk skala nasional," ujar dia.

Maka dari itu, Budiman menilai tidak masalah jika anggaran per porsi untuk makan gratis tidak mencapai Rp 15.000.

Sebelumnya, Presiden terpilih, Prabowo Subianto disebut tengah mempertimbangkan untuk memangkas anggaran makan siang gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per anak. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan dalam sebuah acara seperti dimuat Kompas.com pada Rabu (17/7/2024).

Heriyanto mengungkapkan bahwa dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun, agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya.

Baca juga: Dampak Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Bagi Pengusaha Tempe dan Tahu

Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu.

Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto seperti dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul Prabowo Subianto Disebut Pangkas Makan Siang Gratis Jadi Rp7.500 Peranak.

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

“Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto.

“Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” sambungnya.

Heriyanto pun menyadari bahwa efisiensi itu memang diperlukan agar program makan bergizi gratis tetap berjalan secara bertahap, dengan anggaran yang tersedia.

Langkah mengefisienkan anggaran itu juga dinilai sebagai upaya baik dari pemerintah mendatang, untuk menjaga keberlanjutan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Jadi yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah, pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu.

Di dalam keterbatasan Rp 71 triliun, tidak kemudian mendorong Rp 71 triliun itu ke Rp 200 triliun ataupun ke Rp 300 triliun,” pungkasnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program makan siang gratis memang bakal dilaksanakan secara fleksibel.

Baca juga: Makan Siang Gratis dapat Anggaran Rp 71 T, Ditangani Kementerian Baru di Kabinet Prabowo-Gibran?

Pelaksanaan program itu bakal mengikuti pagu anggaran yang dialokasikan dalam APBN.

"Dalam RAPBN (anggaran makan bergizi) masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas," kata dia ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Pagu Anggaran Rp 71 T

Diketahui, tahun depan program andalan kabinet Prabowo-Gibran makan siang gratis atau yang kemudian disebut makan bergizi gratis tersebut mendapat pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Besaran anggaran makan siang gratis ini dalam konferensi pers Kementerian Keuangan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintah Prabowo-Gibran, Senin (24/6/2024) pagi tadi.

Anggaran makan siang gratis ini dilaporkan Sri Mulyani kepada Presiden Jokowi, Senin (24/6/2024). 

Sri Mulyani menyebutkan, salah satu hal yang akan dilaporkan adalah soal anggaran program makan siang gratis sebesar Rp 71 triliun yang sudah ia umumkan pada Senin pagi tadi.

"Ini persiapan (sidang kabinet) paripurna nanti dan tadi menyampaikan presscon (mengenai kondisi fundamental ekonomi terkini dan rencana APBN 2025), gitu ya," kata Sri Mulyani seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan konferensi pers mengenai hal tersebut dengan 

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Makan Siang Gratis Menguat, Bakal Disorot KPK

Dalam konferensi pers,Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran makan siang gratis yang disiapkan sebesar Rp 71 triliun.

Perempuan yang karib disapa Ani ini pun memastikan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah disiapkan dalam RAPBN 2025.

"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi (Makan Bergizi Gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar dia, dalam konferensi pers, di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Bendahara Negara menjelaskan, angka itu didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tim presiden terpilih Prabowo.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut disepakati, program Makan Bergizi Gratis bakal dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak membebani pos belanja APBN.

"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan, bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani.

Dengan demikian, Ani memastikan, pemerintah tetap menjaga defisit fiskal APBN 2025 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni di kisaran 2,29 sampai 2,82 persen terhadap PDB.

Angka yang Sangat Baik

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono menyambut baik alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis itu.

Baca juga: 2 Kali Anggaran IKN, Dana Program Makan Siang Gratis Prabowo Dipastikan Siap Sebelum Pelantikan

Ia menyebutkan, angka itu didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tim Prabowo-Gibran.

"Rp 71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik," kata dia dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Thomas menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis bakal dilaksanakan secara bertahap.

Dengan demikian, anggaran Rp 71 triliun dinilai sudah dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan program pada tahun pertama.

Masih bisa berubah Meskipun demikian, Thomas bilang, angka anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa berubah.

Pasalnya, anggaran itu masih akan dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami sangat mengikuti siklus pembahasan APBN, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN," tuturnya seperti dikutip kompas.com.

Thomas masih belum bisa merinci pemanfaatan anggaran Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun.

Sebab Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran sedang melakukan pembahasan.

"Saya tidak bisa menyampaikan teknisnya, karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu," katanya.

Dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun itu, Thomas memastikan, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran bakal menjaga defisit APBN di bawah ketentuan berlaku, yakni 3 persen.

"Kami ingin menekankan bahwa presiden terpilih komitmen terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR," ucap Thomas Djiwandono.

Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun Tahun Depan, Bagaimana IKN Kaltim di Pemerintahan Prabowo?

(Wartakotalive.com/DES/Kompas.com)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim