Tak Hanya Kasus Harun Masiku, KPK Juga Panggil Hasto Terkait Korupsi Jalur Kereta Api

Bahkan, dia meminta dijadwalkan ulang pekan depan.

Baca juga: Akhirnya Thomas Djiwandono Bocorkan Pos Menkeu di Kabinet Prabowo Diisi Profesional, Bukan Dirinya

“Baru dikomunikasikan tim hukum. Minggu depan kalau kami boleh datang, kami akan datang,” kata Hasto.

Dia lantas mengklaim bahwa dirinya komitmen mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK.

“Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” ujar Hasto.

Klaim Tak Terlibat

Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan, tidak pernah berbisnis dengan DJKA Kemenhub.

“Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” katanya.

Sementara itu, terkait status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilannya, Hasto menjelaskan bahwa itu merupakan pekerjaan sebelumnya.

“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN.

Ruang lingkupnya ada consulting maka saya tulis konsultan.

Belum diubah sampai sekarang, di situ,” ujarnya.

Baca juga: Istana Wapres untuk Gibran di IKN Nusantara Segera Dibangun, Jokowi Request Pakai Desain Original

Buntut Pilpres 2019

Namun, Hasto menduga bahwa pemanggilannya terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sebab, ada informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI-P Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis, 18 Juli 2024.

Dia mengungkapkan, Yoseph Aryo Adhie mengatakan bahwa KPK tengah mendalami adanya bantuan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait Pilpres 2019.