Berita Nasional Terkini

Alasan Mahasiswa BEM SI Beri Jokowi Nilai 10 dari 100, Minta Presiden Tak Cawe-Cawe di Pilkada 2024

Alasan mahasiswa BEM SI beri Jokowi nilai 10 dari 100, minta Presiden tak cawe-cawe di Pilkada 2024

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Tribunnews.com/Jeprima
Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam BEM SI menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022). Alasan mahasiswa BEM SI beri Jokowi nilai 10 dari 100, minta Presiden tak cawe-cawe di Pilkada 2024 

12 Tuntutan BEM SI

Ada 12 tuntutan yang disampaikan massa dalam demonstrasi hari ini.

Salah satunya, meminta Jokowi tak campur tangan terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Kami menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024,” ujar Herianto.

Mahasiswa menilai, Jokowi masih melakukan cawe-cawe pasca Pilpres 2024.

Hal ini dilihat dari adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah batas minimal usia kepala daerah.

Tuntutan kedua, mahasiswa menolak kembalinya dwifungsi TNI dan Polri.

Kemudian, massa juga mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.\

Baca juga: William Aditya Sebut Anies Suka Klaim Hasil Kerja Orang dan Coba Hilangkan Legacy Jokowi di Jakarta

Baca juga: Pengamat Ungkap Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Mulai Magang di Pemerintahan Jokowi

“Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian.

Lalu, tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” lanjut mahasiswa Universitas Mataram ini.

Massa juga mendesak pemerintah mencabut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mendesak Kepala Negara untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel.

Pemerintah juga dituntut untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan analisis dan dampak lingkungan (amdal) dalam pembangunan proyek.

“Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan,” imbuh Heri.

Massa mendesak agar pemerintah segera mencabut UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan merevisi kembali sejumlah pasal-pasal yang bermasalah.

Kemudian, massa juga menuntut agar pemerintah dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Jadi Inspektur Upacara HUT RI ke-79 di Istana Garuda IKN dan Maruf Amin di Jakarta

Baca juga: 3 Alasan Presiden Belum Berkantor di IKN Kaltim, Jokowi: Pekerjaan Banyak yang Mundur

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved