DPRD Samarinda Minta Dievaluasi Penerapan Parkir Non Tunai

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Kini penerapan parkir non tunai di Kota Samarinda sudah berjalan hampir satu bulan.

Kebijakan ini sebelumnya ditargetkan Pemerintah Kota Samarinda agar dapat menjadi upaya untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dari sektor perparkiran.

Namun, hal ini masih menuai catatan dari legislatif. Salah satu anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah, menyoroti belum optimalnya penerapan kebijakan ini di beberapa pusat perbelanjaan.

Laila mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan pengalaman pribadinya, beberapa mal di Samarinda belum menyediakan sistem pembayaran parkir yang lengkap. Hal ini menyebabkan antrean panjang di loket pembayaran, seperti yang terjadi di Mal Lembuswana.

Baca juga: DPRD Samarinda Intensifkan Pengawasan Sekolah, Pastikan Kualitas Pendidikan di Ibukota Kaltim

Baca juga: Anggota DPRD Samarinda Sani Usulkan Pengadaan Bus Sekolah untuk Tekan Angka Kecelakaan Lalulintas

"Saya juga kemarin di Mal Lembuswana, hanya bisa membayar melalui Bank BCA dan QR saja, sehingga menyebabkan antrean panjang. Bahkan Mal Lembuswana juga belum support dengan aplikasi Parkee. Di beberapa mall lain padahal sudah pakai dan support dari aplikasi ini," jelas Laila.

Lebih lanjut, Laila mempertanyakan lambatnya proses integrasi sistem pembayaran di beberapa mal.

Ia juga mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk membuka komunikasi dengan lebih banyak bank agar mempermudah pilihan pembayaran bagi masyarakat.

"Kemarin memang semua mall, tapi saat ini yang siap baru 5 mall saja, harusnya sama tidak ada pengistimewaan atau tidak ada anak tirian. Kalau satu mall diperlakukan seperti ini ya seharusnya yang lain juga seperti itu," tegas Laila.

Laila menambahkan bahwa evaluasi terhadap penerapan parkir non tunai ini perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi.

Baca juga: DPRD Samarinda Ingatkan Pemkot Beri Tempat Relokasi PKL yang Representatif

Ia juga meyakini bahwa pro dan kontra di awal penerapan merupakan hal yang wajar, namun perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat.

"Supaya mengevaluasinya juga lebih mudah, apa kira-kira kendalanya. Meski ini baru awal bulan, memang belum terlihat. Tapi kendala di lapangan, misal cara pembayarannya, harusnya Dishub juga membuka komunikasi dengan bank-bank lain," pungkas Laila. (*)