Wujudkan Generasi Bebas Stunting, DPRD Balikpapan Minta Pemkot Tingkatkan Anggaran Posyandu

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, mendesak pemerintah kota untuk lebih serius dalam meningkatkan anggaran posyandu. 

Peningkatan anggaran posyandu dianggap penting guna mendukung terciptanya anak-anak yang cerdas dan bebas stunting.

Najib mengungkapkan, data dari Dinas Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan angka stunting di Balikpapan, yakni dari 19,6 persen menjadi 21,6 persen.

Peningkatan itu disebabkan anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

"Anggaran untuk posyandu dan pemberian makanan tambahan (PMT) masih belum layak dan perlu ditambah. Hal ini penting agar kebutuhan gizi balita dapat tercukupi,"kata Najib pada Selasa (6/8/2024).

Baca juga: Respons PDAM Balikpapan Saat Ada Tawaran Air Curah dari SPAM Mahakam Samarinda

Ia menambahkan, minimnya anggaran untuk penanganan gizi dan posyandu menjadi salah satu faktor tingginya kasus stunting di Balikpapan, terutama di wilayah Balikpapan Utara.

"Angka stunting masih sangat tinggi, khususnya di Balikpapan Utara. Namun, anggaran di Dinas Kesehatan belum mencerminkan upaya menekan kasus stunting," tambah Najib.

Selain peningkatan anggaran posyandu, Najib juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan kader posyandu.

"Dalam upaya menuntaskan kasus angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian anak (AKA), peran kader posyandu sangat penting. Mereka adalah garda terdepan, sehingga kami meminta agar anggaran untuk kader posyandu dapat ditingkatkan," tegasnya.

Baca juga: Penggeledahan KPK di Balikpapan, Daftar 7 Tersangka dan 3 Perusahaan yang Terkait Kasus Korupsi LPEI

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati mengingatkan akan pentingnya intervensi yang lebih holistik dalam menangani stunting.

"Anak stunting menjadi perhatian seluruh pihak. Intervensi harus dilakukan tidak hanya pada anak, tetapi juga pada ibu hamil dan pasca melahirkan," ujar Alwiati.

Alwiati menekankan perlunya pendekatan kolaboratif dan holistik bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Balikpapan.

"Kita harus melakukan intervensi sensitif secara kolaborasi agar jumlah kasus stunting tidak bertambah. Angka ibu hamil dengan kekurangan energi kronis juga harus segera ditindaklanjuti untuk mencegah kelahiran anak-anak stunting," jelasnya.

Dengan berbagai upaya yang diusulkan, kasus stunting di Balikpapan diharapkan dapat ditekan dan kesejahteraan anak serta ibu dapat ditingkatkan.

Tahun 2024 menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk lebih serius menangani isu ini demi masa depan generasi muda Balikpapan.(*)