Pemkot Samarinda Kebut Kaji Sistem Transportasi Massal, Bus Rapid Transit Sentuh Kawasan Palaran

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mengkebut kajian penerapan sistem transportasi massal.

Mengingat Kaltim belakangan ini memang didorong untuk memiliki transportasi publik ramah lingkungan terintegrasi.

Progresnya pun terus berjalan. Dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu pada TribunKaltim, rapat koordinasi yang baru-baru ini berlangsung menunjukkan bahwa skema buy the service (BTS) menjadi opsi yang paling potensial.

Sebab jika dibandingkan, anggaran antara kedua skema menunjukkan bahwa skema BTS jauh lebih efisien.

Baca juga: Disdag Samarinda Bidik Pasar Global, Andalkan Beragam Komoditas Unggulan

Dengan BTS, pemerintah dapat menghemat sekitar Rp 99 miliar dibandingkan dengan skema investasi pemerintah.

Selain itu, secara khusus, Walikota Samarinda Andi Harun memberi catatan agar trayek dapat menjangkau hingga ke mencakup berbagai wilayah. Kali ini, tak terkecuali kawasan Palaran, terpilih sebagai rute tambahan.

"Kawasan Palaran termasuk, karena Pak Wali juga menekankan agar trayek bisa mencakup daerah Palaran. Ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap aksesibilitas transportasi di seluruh wilayah kota Samarinda," ujarnya.

Jika memungkinkan, pihaknya terlebih dahulu akan menguji coba dua trayek utama dengan jalur Terminal Pasar Pagi hingga Terminal Lempake dan dua trayek feeder agar terintegrasi.“Harapannya jika direstui, kita coba di tahun 2025,” tutup Manalu.

Sementara itu, Dewan Ragukan Efektivitas BRT di Samarinda. Menyusul Kota Balikpapan, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda menargetkan pengadaan transportasi massal berupa Bus Rapid Transit (BRT) di tahun depan.

Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di kota Tepian. Sayangnya, ide tersebut tak sepenuhnya didukung oleh anggota legislatif Samarinda. Seperti yang disampaikan oleh Mohammad Novan Syahronny Pasie selaku Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda.

Novan mengaku pesimis, lantaran melihat adanya beberapa kendala yang akan dihadapi oleh pemerintah. Seperti kebiasaan masyarakat Samarinda yang berbeda dengan kota lain menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan transportasi umum.

“Budaya jalan kaki khususnya di Samarinda itu minim. Contoh, trotoar sudah dibangun bagus oleh pemerintah, tapi tidak digunakan untuk jalan kaki. Malah digunakan untuk parkir dan jualan,” tegas Novan.

Selain itu, tantangan terbesar dalam proyek ini adalah bagaimana mengubah kebiasaan masyarakat Samarinda yang sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi.

“Transportasi umum belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat Samarinda, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi.

Menurut Novan juga, masyarakat Samarinda belum siap beralih ke transportasi umum. Kemudahan dan fleksibilitas transportasi online, ditambah dengan kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi, dikhawatirkan membuat banyak orang enggan menggunakan bus.