Jangan Ada yang Tersakiti, Kaltim tak Ingin Hanya Jadi Penonton di IKN

Dengan didukung jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menguntungkan.

"Tentunya jalur ALKI II juga mempunyai peran dalam pembangunan IKN yang tak terbantahkan," tuturnya.

IKN juga menjadi modal yang dapat membangun dan menopang perekonomian Balikpapan.

Ditambah dengan prestasi-prestasi yang diraih seperti Adipura Kencana, Adiwiyata, dan lain sebagainya.

Meskipun, diakui Rahmad Mas'ud, Balikpapan tidak memiliki hasil bumi seperti yang dimiliki kabupaten/kota tetangga.

Meski bukan sebagai daerah penghasil, Balikpapan, turut merasakan pembagian dana bagi hasil dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Misalnya, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mempunyai minyak, Balikpapan hanya pengeluaran minyak.

Kemudian juga Balikpapan tidak memiliki hasil bumi batubara, lantaran memang tertuang dalam perwali Balikpapan yang dilarang mengeksplorasi batu bara.

"Tapi itu menguntungkan kita. Kota kita menjadi kota yang bersih, tingkat hunian dan filter udara dinilai menjadi yang terbaik di Indonesia," bebernya.

Baca juga: Dukung Smart City di IKN, Personel Kodam VI Mulawarman Patroli Gunakan Motor Trail Listrik 

Balikpapan juga dinobatkan sebagai kota yang nyaman dihuni, terlihat dari kultur sosial masyarakatnya heterogen.

Dengan hampir 200 paguyuban yang ada di Balikpapan saling menjaga toleransi.

Dengan keragaman suku, agama, ras dan budaya di Balikpapan, Rahmad Mas'ud berpesan untuk menjaga keutuhan silaturahmi.

Khususnya, tidak mudah terprovokasi dan terkontaminasi oleh para pendatang.

Menjaga budaya kearifan lokal yang cinta lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

"Kultur orang Balikpapan enggak ada klakson. Nah, jangan sampai nanti orang-orang yang datang itu klakson, itu diingatkan. Itu berarti pendatang, itu budaya yang harus disampaikan juga," ulasnya.

Rahmad Mas'ud menegaskan, ada atau tidaknya IKN, Balikpapan akan terus membangun untuk menjadi satu salah kota yang terbaik di NKRI.

"Namanya kita hidup ini pasti penuh kekurangan, kekurangan itu terus kita benahi sepanjang hayat dikandung badan. Kita terus berbuat, karena berbuat baik saja belum tentu dipandang baik, apalagi kalau kita enggak berbuat," pungkasnya.

Pandangan Pengamat

Bicara IKN dengan Kaltim, Pengamat Ekonomi Kaltim dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, mengungkapkan daerah penyangga IKN bukan saja Balikpapan dan PPU atau Samarinda dan Kukar, tapi 10 Kabupaten/Kota lainnya, karena itu harusnya dampaknya kalau tidak merata paling tidak kecipratan.

Baca juga: 1.000 Warga Sepaku Diundang Hadiri Upacara HUT Kemerdekaan di IKN Nusantara

Nah hari ini yang agak berdampak menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di sektor konstruksi, karena masifnya pembangunan.

Dia menuturkan perekonomian Provinsi Kaltim terkini kata BPS mencatat pertumbuhan sebesar 5,85 persen pada Kuartal II/2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.Melihat dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kuartal II/2024, sektor pertambangan dan penggalian 38,68 persen masih tertinggi.

Disusul sektor industri pengolahan 17,98 persen, sektor konstruksi 11,66 persen.

Kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan 8,52 persen, serta terakhir perdagangan 6,93 persen.

Artinya pertambangan masih mengandalkan sektor Sumber Daya Alam (SDA), terjadi semua di Kabupaten/Kota, sudah berlangsung sejak dulu, dan tidak banyak berubah, mungkin justru pesta sumber daya ini lebih masif karena bukan bicara yang legal saja tetapi ilegal juga di depan mata, di banyak Kabupaten/Kota masih mengandalkan batu bara.

“Harusnya dampak ini, paling tidak dirasakan 10 Kabupaten/Kota, seperti sektor konstruksi adanya IKN, belum tampak signifikan di PPU, kebanyakan di Balikpapan,” katanya

Purwadi, juga mengatkana mantan Gubernur sebelumnya Awang Faroek Ishak pernah mencanangkan 3 (trilogi) pondasi dalam transformasi ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan pertanian dalam arti luas seperti kedaulatan pangan hingga kemaritiman, kalau sawit saya kurang setuju karena kapitalis, mirip dengan batu bara. Sehingga trilogi ini dapat diteruskan, meski ada juga kekurangannya.

“Sering saya bilang, IKN jika berdampak pada Kaltim, seharusnya ditanya dulu, yang tumbuh siapa dulu? PDRB itu mengabaikan siapa yang punya, menghitung suatu wilayah, tetapi tidak memperhatikan siapa yang punya, berproduksi di Kaltim, yang punya orang luar Kaltim,” katanya

Jika konstruksi naik, siapa pun tahu bahwa itu akan naik, berdampak ke ekonomi, tetapi gedung–gedung disana logistiknya darimana, pekerjanya darimana? Aturan rencana dibentuknya Perda yang 20 persen pekerja lokal apakah sudah di terapkan atau disahkan? Perlu kita kawal karena sampai sekarang belum ada kejelasan.

Pekerja IKN harus memiliki sertifikasi, SDM kita apalah telah dipersiapkan.

Baca juga: Video Viral Pawang Hujan Beraksi di IKN Kaltim Jelang HUT RI 2024 Hoaks, Begini Fakta Sebenarnya

Purwadi, melanjutkan penelitian dampak IKN ke Kaltim dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang bisa dipertanggungjawabkan juga belum melompat jauh.

Efek ekonomi hanya satu atau dua persen bagi Kaltim, artinya banyak yang harus dilakukan Pemprov Kaltim untuk bersiap, karena apa yang mau ditawarkan kepada IKN, saat ini Kaltim juga masih bergantung di sektor sumber daya alam.

Pasar dunia energi memang lagi bagus bagi negara eksportir energi seperti Indonesia.

Maka, Kaltim pun bisa menyumbangkan ratusan triliun untuk negara dan industri eksploratifnya.

Namun, pemindahan IKN tak menggaransi ada pemindahan pusat bisnis ke Kaltim.

Hanya dipastikan pusat pemerintahannya yang pindah. Sedangkan, saat ini saja, pusat perusahaan tambang yang ada di Kaltim kebanyakan berada di Jakarta.

Memindahkan pusat bisnis itu yang susah. Kalau di Jakarta market-nya sudah besar, jika di Kaltim masih sedikit.

Maka dari itu, pemerintah harus segera merealisasikan persiapan mereka dan memastikan masyarakat Kaltim benar-benar siap dan betulan mendapat manfaat pemindahan ibu kota negara, bukan sekedar dampak negatifnya saja.

Harusnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD di Kabupaten/Kota di Kaltim juga mendapat impact dan tidak bergantung pada dana bagi hasil (DBH), baik migas dan pendapatan lainnya.

Membangun IKN jalan sendiri, tidak berbarengan dengan membangun Kaltim, dan kita harus maklum jika negara kekurangan dana, idealnya jika IKN megah, Kaltim juga harusnya sama.

Baca juga: Pangkogabwilhan II Pimpin Apel Gelar Pasukan, TNI-Polri Siap Amankan HUT RI Perdana di IKN

“Akselerasi di Kabupaten/Kota maupun Provinsi terhambat nampaknya, IKN yang sangat kencang, tetapi yang lain masih nge-gas ibarat mobil,” katanya.

Kebutuhan dasar juga terkait makanan, air dan barang–barang yang diperlukan para pekerja di IKN juga faktanya belum terpenuhi dengan baik, tentunya pembangunan IKN harus selaras dengan daerah lainnya seperti PPU atau Balikpapan yang sampai saat ini masih kekurangan dalam pelayanan air bersih, sebagai kota penyangga tentu belum berpengaruh banyak.

Sementara, pengamat lingkungan Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Esti Handayani Hardi mengungkapkan struktur lingkungan di Kaltim pasti ada perubahan, menurutnya bicara lingkungan ada namanya biotik dan abiotik.

Abiotik terkait dengan kualitas perairan, biotik terkait organismenya, mau itu mikro organisme, sampai yang bisa kita lihat dengan mata pasti ada perubahan, contohnya perubahan di struktur komunitas terkecil mikroba, ikan kecil, ikan besar, hilangnya satu komunitas itu berpengaruh ke yang lain, artinya ada pergeseran, misal terjadi kerusakan wilayah ekosistem mangrove, yang merupakan rumah mikro organisme, jika hilang maka makhluk hidup disana akan bergeser, pindah atau hilang, dari satu kecil ini saja, maka ekosistem lebih besar, laut, perairan, estuari akan berubah.

“Saya tidak tahu ya, kalau dari peruntukkan, wilayah pesisir itu dialih fungsikan menjadi pelabuhan, ada pohon mangrove ditebang, ekosistem mangrove yang berubah fungsi, ada kekhawatiran pasti,” katanya

Lebih lanjut, Esti mengingatkan tentang rona awal, organisme apa saja yang hidup di situ, awal sebelum lingkungan itu diubah fungsinya.

Istilahnya direlokasi, biotanya juga direlokasi, mempersiapkan wilayah lain sebagai penampung.

“Misalnya, kita melakukan pembangunan, terus tidak mengambil alih suatu wilayah, kan tidak mungkin, kalau itu tak bisa dihindari, harus disiapkan wilayah lain untuk organisme endemik, dan tentunya dengan pembangunan itu jangan sampai mengakibatkan kerusakan atau terganggunya wilayah lain,” katanya.

“Ketika ada ditutup dengan tanah untuk pelabuhan, hidrologi terganggu, bisa jadi air dari wilayah lain tak masuk, tidak terinterupsi air laut jadi tergenang, kalau endapan bisa menjadi busuk, ada budidaya ikan tidak mendapat sumber air,” lanjut Esti

Di Kaltim sendiri, menurutnya lebih dari 10 ribu ada spesies endemik yang tidak ditemukan di daerah lain, ini baru biotanya.

Baca juga: Hanya 40 Orang Perwakilan Pemkab dan Tokoh Masyarakat PPU yang Ikut Upacara HUT RI di IKN Kaltim

Kalau kita lihat di perairan Mentawir dan Kepulauan Teluk Balikpapan, spesies Mangrove di Balikpapan juga ditemukan, sayang sekali jika hilang.

Itu tambang emas Indonesia (mangrove), bukan emas hitam (batu bara), karena fungsinya menyerap karbonnya tinggi, sumber pakan tinggi, jadi jangan melihat wilayah sekitarnya karena ada tambang batu bara yang bisa dijual, tetapi kekayaan populasi, komunitas
itu juga suatu kekayaan, dampaknya ke hasil tangkapan ikan nelayan, jumlah dan jenis ikannya beragam
tidak seperti perairan lain, lalu budidaya ikan, udang, kepiting.

Mangrove lanjutnya merupakan tanaman paling adaptif dan paling survive dalam perubahan iklim.

“Yang gampang kita rasakan dalam perubahan iklim suhunya naik, siapa yang bisa meredam itu? Mangrove, terutama wilayah pesisir,” katanya.

Kadar oksigen juga. Jika rendah bisa sesak nafas, kalau normal tidak begitu terasa, tetapi jika orang–orang yang sensitif bisa berdampak. Tak hanya manusia, hewan bisa musnah, tumbuhan juga butuh oksigen.

Lalu bencana alam yang semakin tidak bisa diprediksi.

Kalau tumbuhan tak bisa hidup, bisa kekurangan pangan dan nutrisi, mangrove salah satunya bisa meredam itu, pohon lainnya bisa, tetapi mangrove punya kemampuan bisa menyerap karbon 5 kali lebih banyak daripada pohon biasa lainnya.

“Kita bicara positifnya, masyarakat disana infrastruktur cepat diperbaiki. Warung makan ramai, penginapan juga, ada pelatihan–pelatihan. Budidaya ikan juga ada disana, peningkatan UMKM terjadi,” katanya

Cuman negatifnya, makin kesini, dirinya menganggap kurangnya, seharusanya sebelum dicanangkan, masyarakat dan infrastrukturnya disiapkan, jadi tidak berbarengan.

Macet, debu juga dimana–mana.

Melihat yang lainnya, disana juga ada lahan bekas tambangitu dicanangkan dan diatur, tambang–tambang ilegal di sekitar IKN mulai berhenti, pemanfaatan lahan bekas tambang itu direncanakan.

“Saya tidak tahu soal aktualisasinya ya, ada yang dimanfaatkan lumbung air untuk cluster pertanian, perikanan, wisata, ada bagusnya, jadi wilayah yang tak tersentuh ada dimanfaatkan,” katanya.

Kalau negatifnya tentu, satu areal istana saja sudah menebang berapa pohon kan, itu saja.

Kan tadinya hutan, tiba–tiba hilang, di konversi saja, walaupun diganti.

“Cuman kan yang namamya kita bicara lingkungan nature invremental jauh lebih baik dibanding sintetik, direplikasi, tentu fungsinya akan berbeda, ada hewan yang tidak bisa hidup disitu. Makanya, kalau kita melihat lingkungan pengennya natural, kalau boleh memanfaatkan, tidak boleh lebih dari misalnya 40 persen saja, 60 persennya harus tetap, mengkonversinya itu lebih besar daripada kerusakannya,” katanya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim