Kuliah Umum Fakultas Hukum Unmul Bahas Perlindungan Pesisir dari Gagasan Kandidat Pilgub Kaltim 2024

Terutama, upaya penurunan emisi karbon di Kaltim yang mendapat apresiasi dari World Bank. 

Baginya, dampak pengelolaan alam harus bisa dirasakan nyata bagi masyarakat Kaltim sendiri. Maksudnya, bukan orang lain yang merasakan. 

Itu pula yang menjadi alasan dirinya bersama Hadi Mulyadi mengusung Kaltim Berdaulat.

“Bukan mau buat Kaltim merdeka. Tapi memastikan masyarakat merasakan dampak dari pengelolaan sumber daya alamnya,” kata Isran Noor.

Pertanyaan juga sempat diajukan mahasiswa yang menghadiri kuliah umum.

Kegagalan Isran dalam memperjuangkan kembalinya Pulau Balabalagan, yang kini berstatus dalam wilayah Sulawesi Barat, turut menjadi bahan diskusi.

Isran Noor pun tidak mengelak, dan mengakui bahwa Pemprov Kaltim pada tahun 2021 lalu gagal di Mahkamah Agung soal peralihan status pulau tersebut.

“Pulau Balabalagan sudah dinyatakan sebagai wilayah Sulawesi Barat. Jarak dari Kaltim hanya 25 mil, sedangkan dengan Sulbar 80 mil, secara hukum pulau itu masuk daerah Sulbar. Tempat itu memang strategis, terutama untuk perikanan dan lobster, tapi kita harus realistis,” jelasnya.

Namun demikian, Isran Noor enggan terjebak pada isu teritorial, karena fokus dalam menentukan kebijakan saat itu berada pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Pulau ini mungkin sudah lepas, tetapi kita masih punya banyak potensi di pesisir Kaltim yang perlu dikelola dengan baik,” pungkasnya. (*)