Soal Pembangunan IKN di Kaltim, Menko AHY Beber Rencana Presiden Prabowo 4-5 Tahun ke Depan

Diana menekankan bahwa proyek IKN melibatkan lebih dari sekadar anggaran dari Kementerian PU, tetapi juga kolaborasi dengan Otorita IKN.

"Ini (pembangunan IKN) komitmen dari bapak presiden. Masalah waktunya, nanti kita kan bersama-sama dengan Otorita IKN kan, bukan semuanya Kementerian PU," kata Diana.

"Otorita IKN kan masalah investor dan sebagainya. Tidak semuanya (pembangunan IKN) dengan APBN," lanjutnya.

Diana menyebut bahwa perlambatan dalam pelaksanaan IKN tidak seharusnya membuat investor khawatir.

"Kita harus membuat investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," pungkasnya.

Anggaran IKN

Alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun. 

Jumlah tersebut terbagi untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Otorita IKN.

"Itu di breakdown (dirinci) untuk OIKN Rp5,89 triliun. Untuk PUPR Rp9,11 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono, dalam diskusi media di Serang, Banten, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, angka tersebut dapat bertambah sesuai kebutuhan pemerintah. 

"Sekali lagi, angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan diskresi-nya ke Pak Prabowo," ujarnya.

Tercatat, realisasi anggaran pembangunan IKN (IKN) mencapai Rp18,9 triliun per 31 Agustus 2024.

Nilai realisasi itu setara dengan 43,1 persen dari total pagu pada APBN 2024 yang sebesar Rp44 triliun. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram