Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Samarinda Sasar 3 Sekolah, Anggaran Makan Rp15 Ribu Per Porsi

Andi Harun mengungkapkan antusiasme anak-anak yang merasa senang dengan adanya makanan sehat ini, berbeda dari makanan yang biasanya mereka beli di kantin sekolah. 

“Namun, ini tetap terjangkau untuk memberikan asupan bergizi bagi anak-anak kita," tutup Andi Harun.

Komandan Korem (Danrem) 091/ASN, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Anggara Sitompul menambahkan, program MBG ini dirancang oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan standar gizi yang sudah ditentukan.  

“Untuk makan siang, kebutuhan kalori yang ditetapkan adalah sekitar 380 kalori untuk TK, dan 450 kalori untuk SD serta SMP," ungkap Brigjen Anggara Sitompul.  

Ia mengatakan bahwa program ini sepenuhnya akan berjalan pada 2025, dengan persiapan yang terus dimatangkan, termasuk pembangunan dapur. 

“Saat ini dapur di Samarinda sudah siap, dan setiap dapur akan melayani sekitar 2.000 hingga 3.000 siswa,” ujarnya.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis di SDN 034 Balikpapan Utara, Dukung Program Nasional Peningkatan Gizi Anak

Lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan seluruh siswa TK, SD, SMP hingga SMA, Kota Samarinda setidaknya membutuhkan sembilan dapur. 

Namun untuk saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, sekaligus mempersiapkan lahan dengan berkoordinasi bersama Pemkot Samarinda.  

Lebih jauh, menurut Brigjen Anggara program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal. Sebab nantinya, dapur sehat ini akan melibatkan masyarakat lokal yang bertugas sebagai juru masak.

Tak sampai di situ saja, bahan-bahan makanan akan diambil dari petani dan UMKM di wilayah sekitar. 

“Dengan begitu, ada perputaran ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat lokal,” paparnya.  

Selain itu, distribusi makanan akan diatur secara teknis agar sesuai dengan jadwal makan siswa di setiap jenjang sekolah.

Distribusi akan dikoordinasikan dengan waktu yang berbeda-beda, seperti jam makan SD dan SMP. 

“Namun Ini akan menjadi bagian dari evaluasi selama masa uji coba sebelum program ini resmi diluncurkan pada 2025,” tambahnya.  

Terkait harga, Brigjen Anggara menyebutkan bahwa penetapan biaya per porsi masih dalam tahap pembicaraan bersama pemerintah pusat. 

“Untuk harga dan jumlah anggaran perporsi berapa nanti ditentukan oleh BGN, karena berbeda daerah tentu berbeda harga,” pungkasnya. (*)