Megawati Yakin Hasto Tak Bersalah Terkait Harun Masiku, Sebut KPK Seperti Tak Ada Kerjaan Lain

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengkritik penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Harun Masiku.

Dia mempertanyakan alasan KPK terus mengincar Hasto dalam pusaran kasus hukum. 

Padahal, KPK justru banyak diam kepada pihak lain yang juga sudah menjadi tersangka. 

"KPK masa nggak ada kerjaan lain, hah? Yang dituding yang diubrek-ubrek Pak Hasto wae. Padahal banyak yang sudah tersangka, tapi meneng wae (diam saja)," ujar Megawati saat perayaan HUT PDIP ke-52 tahun di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1) siang.

Baca juga: Isi Buku Catatan Kusnadi yang Disita KPK hingga Misteri Flashdisk yang Diambil dari Rumah Hasto

Presiden ke-5 RI itu pun bercerita dirinya memantau langsung kinerja dari KPK dari koran.

Menurutnya, kinerja lembaga anti rasuah masih belum ada perubahan.

"Aku tiap hari buka koran mungkin ada tambahan, enggak ada. Tadi saja sebelum ke sini yo ngono e kali-kali yang rentep-rentep. Nanti kalau saya ngomong nanti tidak sopan," ungkapnya. 

Karena itu, Megawati meminta seluruh kadernya untuk tidak takut jika diperiksa oleh aparat penegak hukum. Apalagi, dirinya juga sudah berkali-kali diperiksa hukum sejak dahulu. 

"Masa kalian begitu saja takut, takut itu opo? itu ilusi," ujarnya. 

Tantang Kompol Rossa

Megawati Soekarnoputri juga menantang Kompol Rossa Purbo Bekti yang juga penyidik yang menangani kasus Hasto Kristiyanto hingga menjadi tersangka untuk mendatangi dirinya.

Dia pun meminta Kompol Rossa untuk tidak menjadi pengecut. 

"Sampai saya waktu itu kan ngomong, lah kapolri iki piye toh. Siapa Rosa itu? Sini. Datang ke saya. Jangan pengecut. Saya ngga tahan juga loh akhirnya," ujar Megawati. 

Ia juga mempertanyakan alasan KPK hanya mengincar kasus hukum kepada PDIP.

Dia pun meminta seluruh kader untuk tidak takut dengan ancaman kasus hukum.