Jelang Eksekusi Lahan Somber Balikpapan, Langkah Ahli Waris, Warga Berharap Solusi tanpa Penggusuran

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda Kaltim, Pangdam VI Mulawarman, dan Menteri ATR/BPN.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa langkah ini diambil setelah tidak ada kesepakatan dengan warga mengenai pembayaran harga tanah.

Sumaria Daeng Toba mengacu pada keputusan hukum tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, yang memenangkan gugatan atas tanah tersebut.

Berdasarkan putusan PTUN Samarinda, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 10 Tahun 1984 atas nama PT GIB yang diterbitkan oleh BPN Balikpapan telah dibatalkan.

Dengan demikian, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara, dan Sumaria berhak mengajukan permohonan hak atas tanahnya.

"Yang kita bicarakan ini adalah lahan dengan Sertifikat HGB Nomor 10 atas nama PT GIB seluas 38.861 meter persegi.

Sertifikat itu sudah dibatalkan pengadilan, dan saya memenangkan gugatan ini," jelas Sumaria.

Ia menambahkan bahwa proses eksekusi telah diajukan ke PTUN Samarinda dengan nomor 1231/KPTUN.W6.TUN3/HK2.6/XI/2024 pada 5 November 2024.

Sebelum mengambil langkah penggusuran, Sumaria mengaku telah menawarkan solusi kepada warga.

Ia memberikan opsi untuk membayar harga tanah sesuai ukuran rumah atau menyewa tanah selama 20 tahun dengan biaya Rp1 juta per bulan.

Namun, tawaran ini tidak mendapat respons positif dari warga.

"Saya sudah berusaha memberikan solusi terbaik, tapi mereka tidak menghiraukannya.

Makanya saya memilih jalur hukum sesuai keputusan Mahkamah Agung," katanya.

Baca juga: Pemilik Lahan Dirikan Posko Jelang Penggusuran di Somber Balikpapan, Ketua RT Minta Hindari Konflik 

Harapan Warga

Sejumlah warga yang menempati rumah di kawasan lahan milik Sumaria Daeng Toba ini juga diliputi kebingungan.

Lantaran warga tidak mengetahui kalau tanah yang mereka tempati selama ini ternyata bersengketa.