BUMDes di Kukar Didorong Jadi Penyuplai Bahan Pangan Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Program ini diinisiasi untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan potensi lokal sebagai sumber bahan baku.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa BUMDes akan dioptimalkan sebagai penyedia bahan pangan berkualitas untuk mendukung program tersebut. 

Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mewajibkan alokasi 20 persen Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan.

“Di tahun 2025, pemerintah pusat memberikan arahan agar BUMDes berperan aktif sebagai supplier bahan baku dalam program MBG. Kami saat ini sedang mengoordinasikan mekanisme pelaksanaannya, agar potensi besar BUMDes di Kukar bisa dimanfaatkan secara maksimal,” kata Arianto, Kamis (16/1/2025).

Baca juga: Sangat Memalukan, Respons Istana Dengar Usulan Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Sebut Program Makan Bergizi Gratis Sekolah di Mahulu Jadi Percontohan

Arianto menjelaskan, BUMDes di Kukar memiliki kekuatan besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, hingga peternakan. 

Potensi ini akan diintegrasikan ke dalam program MBG untuk menyediakan bahan pangan bergizi seperti jagung, singkong, sayuran, ikan, hingga daging.

“Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi yang unik. Melalui BUMDes, kami ingin memastikan desa-desa ini tidak hanya berkontribusi dalam penyediaan pangan bergizi tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” tambahnya.

Dengan melibatkan BUMDes, program ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan. 

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan BUMDes diyakini akan memberikan dampak nyata dalam upaya mengentaskan masalah ketahanan pangan.

Meski program MBG ini memiliki potensi besar, Arianto mengakui adanya tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah perencanaan desa yang telah selesai disusun pada akhir 2024. 

Untuk itu, DPMD Kukar sedang mencari solusi agar program MBG tetap bisa dilaksanakan, baik melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun dengan menyesuaikan skema dari pemerintah pusat.

“Kami akan mencari cara agar program ini tetap bisa dijalankan. Desa-desa akan diarahkan untuk membuat penyesuaian melalui APBDes perubahan atau mengikuti mekanisme yang diatur pusat,” jelas Arianto.

Melalui program ini, Arianto berharap desa-desa di Kukar dapat menyambut baik inisiatif ini dan memanfaatkan potensi lokal mereka untuk mendukung ketahanan pangan.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis di Kutai Barat dan Mahulu, DPRD Kaltim Ingin Realisasi Berjalan Baik

Dengan menjadikan BUMDes sebagai mitra utama, desa-desa diharapkan tidak hanya menjadi penyedia bahan baku tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ketahanan pangan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga soal kemandirian dan pemberdayaan desa. Dengan BUMDes sebagai motor penggerak, kami yakin desa-desa di Kukar dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” tutup Arianto. (*)