Lebih dari 2 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Samarinda, PMKRI Desak Pemkot Segera Ambil Langkah Konkret

Ketua Presidium GERMAS (Gerakan Masyarakat ) PMKRI cabang Samarinda Bernadus Mado Belan, menambahkan dalam pencegahan banjir merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Tidak hanya itu, Ketua Presidium PMKRI Cabang Samarinda Nikolaus Yeblo juga meminta Pemkot untuk segera wujudkan kolam retensi yang sudah direncanakan,  apapun yang sedang dalam proses pembangunan sehingga banjir di Kota Tepian bisa terkendali.

 “Kami mengingatkan bahwa pemerintah harus melindungi masyarakat serta memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, dalam hal ini kami meminta agar semua hal yang berkaitan dengan pencegahan banjir ini benar benar diperhatikan dengan baik,” katanya.

Rapat Darurat Banjir

Rapat darurat penanganan banjir Samarinda digelar hari ini, Rabu (29/1/2025) dengan dihadiri  berbagai pihak dari unsur pentahelix, termasuk BPBD Samarinda, Dinas Sosial, DAMKAR, TNI, Polri, PLN, dan relawan yang dipimpin Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy.

Marnabas menyampaikan bahwa perintah langsung dari Wali Kota Samarinda menjadi dasar digelarnya rapat untuk memaksimalkan langkah penanganan banjir yang terus terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda. 

"Kami terus turun ke lapangan untuk memantau kondisi banjir dan melaporkannya secara real-time kepada Pak Wali.

Hari ini rapat diadakan agar semua pihak dapat memberikan masukan dan mengetahui kekuatan masing-masing untuk membantu masyarakat terdampak," ujar Marnabas.

Pemkot Samarinda telah menyiapkan sejumlah dapur umum, yaitu di kawasan Perumahan Griya Mukti dan Bengkuring, untuk memenuhi kebutuhan makan warga terdampak banjir. 

Selain itu, puskesmas di sejumlah titik seperti Bengkuring, Sungai Siring, dan Temindung diminta tetap beroperasi meski hari libur. 

Baca juga: 820 Rumah di Bengkuring Samarinda Terendam Banjir hingga 1,2 Meter, Warga Enggan Ngungsi

"Kami siapkan posko kesehatan di berbagai titik untuk menangani warga yang sakit, terutama akibat banjir, seperti penyakit gatal-gatal," tambah Marnabas.

Pihaknya juga mengantisipasi potensi pengungsian dengan menyiapkan lokasi di seperti di masjid dan kantor kelurahan setempat.

Selain itu, koordinasi dengan TNI dan Polri dilakukan untuk menjaga keamanan rumah warga yang terpaksa ditinggalkan.

PLN pun diminta mematikan trafo jika ketinggian air mendekati batas bahaya.

Dalam rapat tersebut, Marnabas mengusulkan agar status siaga bencana dinaikkan menjadi tanggap darurat. 

"Jika status tanggap darurat ditetapkan, kami dapat memanfaatkan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) dan meminta bantuan dari pihak luar," jelasnya.