Sidang Pembuktian MK Sengketa Pilkada Berau 2024, Adu Saksi dan Bukti MP-AW, KPU, SraGam dan Bawaslu

Hal serupa juga terjadi di TPS lainnya. Dua orang pemilih tidak berada di alamat domisilinya bahkan di luar kota tetapi tercatat dalam daftar hadir pemilih di masing-masing TPS.

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau selaku Termohon membantah dalil tersebut. Termohon mengajukan bukti berupa kumpulan daftar hadir pemilih di 10 TPS yang didalilkan Pemohon.

“Di mana yang didalilkan itu pada pokoknya tidak hadir, tidak hadir dan tidak menandatangani daftar hadir,” kata kuasa hukum Termohon, Ali Nurdin.

Majelis Hakim pun memanggil masing-masing kuasa hukum para pihak ke depan meja persidangan untuk menjelaskan bukti-bukti yang telah disampaikan.

Saldi Isra pun melakukan penyandingan bukti-bukti yang telah diajukan ke Mahkamah dengan disaksikan masing-masing kuasa hukum para pihak.

Buka Kotak Suara di Persidangan

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya pembukaan kotak suara di empat TPS yaitu TPS 001, TPS 006, dan TPS 008 Kelurahan Gayam serta TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Termohon membawa salah satu kotak suara dalam keadaan terbungkus plastik transparan dan membukanya saat persidangan sebagai contoh untuk memperlihatkan keadaan empat kotak suara yang dipersoalkan Pemohon.

Baca juga: Jadwal Sidang Pembuktian Sengketa Pilkada Berau, Kukar, dan Mahakam Ulu di MK

“Jadi ini satu kotak suara yang sengaja kami ajukan jadi sampel, ada empat kotak suara yang dipersoalkan, yang empat itu karena kondisi tutup atas tidak pakai stiker segel seperti ini yang harusnya tertutup tapi karena kehabisan tidak tertutup, tapi tidak mengubah,” tutur Ali Nurdin.

Menurut Termohon (KPU Berau), kondisi dalam kotak suara masih utuh semuanya di dalam sampul surat yang tersegel. Apabila surat suara diutak-atik seharusnya segel itu sobek, tapi Termohon (MP-AW) mengeklaim, pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara stiker segel masih utuh.

“Pada waktu malam itu karena pada mau istirahat dilakukan penyegelan ulang ada berita acaranya yang kemudian pada rapat pleno besok harinya sudah tidak ada permasalahan, tidak ada perubahan suara juga,” ucap Ali Nurdin.

Namun, menurut Saksi dari Pemohon bernama Agustinus Yohan Liko, berita acara penyegelan itu tidak melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang ada hanya Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 001, TPS 006, dan TPS 008 Kelurahan Gayam. Dengan demikian, kata dia, proses itu tidak sesuai ketentuan.

“Kami waktu itu tidak sampai ke arah angka karena kalau misalnya penyelenggara melakukan dengan benar misalnya ada penghitungan suara ulang di tempat kejadian itu, mungkin kita bicara angka di situ,” kata Agustinus.

Sebagai informasi, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Berau tersebut dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu Paslon 1 Madri Pani-Agus Wahyudi 64.894 suara dan Paslon 2 (SraGam) nol suara. 

Atau memerintahkan KPU Kabupaten Berau melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Berau dengan hanya menyertakan Paslon 1 Madri Pani-Agus Wahyudi.

Atau membatalkan perolehan suara di sepanjang sejumlah TPS di empat kelurahan dan memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut.

Baca juga: Jelang Sidang Pembuktian MK Pilkada Berau 2024, Harapan Tim Pemenangan Madri Pani-Agus Wahyudi

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.