Jadwal Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi 3 Sengketa Pilkada 2024 di Kaltim, Nasib 3 Calon Bupati

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut jadwal putusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK) sengketa Pilkada 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim).

Mahkamah Konstitusi (MK) telah merilis jadwal sidang putusan akhir MK untuk sengketa Pilkada 2024 termasuk 3 perkara dari Kaltim.

Diketahui, dari Kaltim masih ada 3 gugatan sengketa Pilkada 2024 yang masih berlanjut di MK dan menunggu putusan akhir. 

Dengan masih adanya sengketa Pilkada 2024 di Kaltim, maka 3 calon bupati di ketiga daerah tersebut yakni Kutai Kartanegara (Kukar), Mahakam Ulu (Mahulu) dan Berau belum ikut pelantikan kepala daerah.

Baca juga: Jadwal Putusan Akhir MK 3 Sengketa Pilkada 2024 Kaltim, Daftar 3 Calon Bupati tak Dilantik Prabowo

Jadwal Sidang Putusan Akhir MK

Dalam sidang pembuktian MK, pertengahan Februari 2025 kemarin, Majelis Hakim telah menyampaikan sidang putusan akhir MK sengketa Pilkada 2024 akan digelar Senin (24/2/2025). 

Dari pantauan TribunKaltim.co dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, www.mkri.id hari ini, Jumat (21/2/2025) MK telah mengumumkan jadwal sidang putusan akhir untuk 40 sengketa Pilkada 2024 yang masih berlanjut usai putusan dismissal. 

Berdasarkan jadwal sidang putusan akhir MK sengketa Pilkada 2024 yang dirilis, seluruh sidang ini akan digelar di dua sesi yakni sesi pagi pukul 08.00 WIB dan 13.30 WIB.

Dari tiga sidang sengketa Pilkada 2024 dari Kaltim, satu perkara digelar di sesi pagi dan dua perkara lainnya dilaksanakan sesi siang. 

Berikut jadwal sidang putusan akhir MK untuk 3 sengketa Pilkada 2024:

• Senin 24 Februari 2025, pukul 08.00 WIB

Sengketa Pilkada Mahulu 2024, gugatan Novita Bulan-Arya Fathra Marthin (Nomor perkara 224/PHPU.BUP-XXIII/2025)

• Senin 24 Februari 2025, pukul 13.30 WIB

1. Sengketa Pilkada Kukar 2024, gugatan Dendi Suryadi-Alif Turiadi (Nomor perkara 195/PHPU.BUP-XXIII/2025)
2. Sengketa Pilkada Berau 2024, gugatan Madri Pani-Agus Wahyudi (Nomor perkara: 81/PHPU.BUP-XXIII/2025)  

Baca juga: 3 Kepala Daerah di Kaltim Belum Dilantik karena Tunggu Putusan MK 24 Februari 2025

Apapun Putusannya Kita Ikuti

Komisioner KPU Kukar Divisi Hukum, Wiwin, menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen mengikuti seluruh proses di MK sesuai aturan yang berlaku.

"Kami merasa bahwa apa yang disampaikan oleh saksi ahli kami memberikan kekuatan terhadap argumentasi, bahwa proses pencalonan kemarin sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni PKPU 8 Tahun 2024," ujar Wiwin saat dikonfirmasi TribunKaltim.co, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan, bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh KPU Kukar merupakan mantan Ketua KPU yang menandatangani PKPU 8 Tahun 2024.

Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa langkah yang diambil KPU Kukar sudah sesuai dengan norma hukum.

Dirinya juga menambahkan bahwa dalam hal ini KPU, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hanya bertugas melaksanakan norma dan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Sebab itu, pihaknya akan mengikuti seluruh tahapan yang ada, termasuk menunggu putusan MK yang dijadwalkan dibacakan pada 24 Februari 2025.

Sidang Pembuktian di MK ini masih berlangsung hingga 17 Februari untuk beberapa daerah.

Kemudian akan dilanjutkan dengan agenda Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 18–21 Februari 2025 sebelum putusan diumumkan.

"Jika RPH sudah, Kita tunggu putusan MK yang terjadwal pada 24 Februari 2025.

Apa yang menjadi keputusan, itu yang akan kita laksanakan," katanya.

Baca juga: 3 Calon Bupati di Kaltim yang Batal Dilantik 20 Februari 2025, Cek Jadwal Putusan MK Pilkada 2024

Nasib 3 Calon Bupati 

Tiga calon bupati di Kaltim yang hasil Pilkada 2024 masih bersengketa di MK belum dapat dilantik.  

Komisioner KPU Kaltim, Abdul Qayyim Rasyid menegaskan bahwa 3 daerah yang tidak mengikuti pelantikan karena masih berproses di Mahkamah Konstitusi. 

“3 Kabupaten yakni Berau, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) belum selesai berproses di MK,” ungkapnya, Kamis (20/2/2025).

Sebagai informasi 3 gugatan MK untuk Pilkada Berau, Kukar dan Mahulu belum selesai karena menunggu putusan hukum.

Pilbup (Pemilihan Bupati–Wakil Bupati) Kabupaten Berau gugatan diajukan oleh paslon Madri Pani dan Agus Wahyudi.

Kemudian Pilbup (Pemilihan Bupati–Wakil Bupati) Kabupaten Kukar diajukan Dendi Suryadi–Alif Turiadi.

Terakhir, yakni Pilbup (Pemilihan Bupati–Wakil Bupati) Kabupaten Mahulu yang diajukan paslon Novita Bulan–Artya Fathra Marthin.

3 gugatan ini diterima MK dan berlanjut ke sidang pembuktian yang telah digelar 11 Februari lalu.

“Pelantikan ditunda karena masih berproses di MK, sudah menjalani sidang pembuktian dan kini menunggu putusan MK pada sidang tanggal 24 Februari nanti,” terangnya.

Untuk yang berproses sengketa di MK pelantikan dilaksanakan setelah adanya putusan berkekuatan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi 3 daerah ini ditunda pelantikannya, keserentakannya nanti akann diinformasikan lebih lanjut oleh Kemendagri yang mengaturnya,” kata Qayyim.

Baca juga: Jadwal Putusan Akhir MK 3 Sengketa Pilkada 2024 Kaltim, Daftar 3 Calon Bupati tak Dilantik Prabowo

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy/Ary Nindita Intan RS)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.