KPU Bulungan Klaim Zero Pelanggaran Selama Pilkada 2024

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Pasca-tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selesai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Indonesia diinstruksikan oleh pusat untuk melakukan evaluasi kinerja.

KPU Bulungan menggelar menggelar evaluasi kinerja di Grand Pangeran Hotel Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara pada Senin (24/2/2025).

Proses evaluasi kinerja dilakukan secara terbuka. Serta dihadiri oleh perwakilan seluruh anggota partai politik di daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bulungan.

Ketua KPU Bulungan, Mahdi E Paokuma mengatakan bahwa kegiatan evaluasi ini merupakan bagian dari penelitian secara berjenjang dalam rangka untuk mendiskusikan seluruh tahapan Pilkada secara mendalam. Sehingga dilakukan dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD).

Baca juga: Petahana Kembali Maju Dalam Pencalonan Pilkada Bulungan, Bawaslu Soroti Netralitas ASN

Menurutnya terdapat empat poin penting yang menjadi isu dalam pelaksanaan FGD.

Keempat poin tersebut meliputi tahapan pilkada, non tahapan, kelembagaan serta faktor eksternalitas  yang mempengaruhi turunnya partisipasi Pilkada 2024.

“Kami usulkan kegiatan evaluasi dalam bentuk FGD ini dalam rangka penguatan kelembagaan untuk menghadapi Pemilihan berikutnya,” kata Mahdi, Senin (24/2/2025).

Mahdi menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 secara keseluruhan sudah sempurna, hanya saja jatuh pada tingkat partisipasi pemilih yang hanya mencapai angka 66 persen.

Sehingga fenomena inilah yang kemudian menjadi diskusi hangat dalam pelaksanaan evaluasi harini.

“Bukan jatuh sih, lebih kepada perlu perbaikan mendalam untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya. Dan ini menjadi catatan khusus bagi kami,” terangnya.

Baca juga: Pendaftaran Calon Perseorangan Pilkada Bulungan hingga 12 Mei 2024, Dukungan Minimal 50 Persen 

Dia mengatakan bahwa proses pelaksanaan Pilkada 2024 terbilang sempurna karena Kabupaten Bulungan menjadi salah satu daerah yang lolos dari adanya sengketa pemilihan dan berjalan sesuai dengan tahapan serta jadwal yang direncanakan.

Oleh karena itu, nantinya akan dilakukan penelitian secara ilmiah tentang fenomena menurunnya jumlah partisipasi Pilkada Bulungan 2024.

“Selain itu, pelanggaran pun minim sekali bahkan dapat dikatakan zero atau nol pelanggaran,” ungkapnya. 

Sementara itu, hasil evaluasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Malinau, Kalimantan Utara, menunjukkan partisipasi pemilih menurun dibanding periode pemilihan sebelumnya.

KPU Malinau mendata, partisipasi pemilih di Malinau berkisar di angka 74 persen. Sedikit turun dibandingkan Pilkada 2020 yang mencapai 82 persen.

Meski telah diupayakan, angka partisipasi tetap berkisar di bawah capaian 2020 lalu.

Selain diakibatkan Pilkada diisi calon tunggal, penyebabnya bervariasi dan berlaku hampir di seluruh daerah.

Komisioner KPU Kaltara, Agung Firmansyah, menjelaskan penurunan angka partisipasi terjadi hampir di seluruh daerah.

Dari segi persentase, Malinau menduduki peringkat kedua partisipasi terbanyak setelah Kabupaten Tana Tidung.

"Hampir di semua daerah turun. Malinau di angka 74 persen, di Kaltara tertinggi kedua setelah KTT. Ini yang akan jadi bahan evaluasi kita ke depan," kata Agung saat diwawancarai seusai evaluasi Pilkada di Kantor KPU Malinau, Kalimantan Utara, Senin (24/2/2025).

Agung menjelaskan, dari segi kinerja, penyelenggara perlu diapresiasi karena telah berhasil mengantarkan hasil tanpa sengketa.

Meskipun terdapat satu Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2024, seluruh rangkaian dan tahapan di Malinau berjalan lancar.

"Yang patut diapresiasi adalah upaya teman-teman yang sudah maksimal, sehingga Pilkada di Malinau berjalan lancar, dan baru-baru ini kepala daerah juga sudah dilantik," katanya.

Pelaksanaan evaluasi pasca Pilkada 2024 dilaksanakan dalam Focus Group Discussion (FGD) KPU di seluruh kabupaten/kota.

Saran dan rekomendasi nantinya akan dibahas pada jenjang provinsi hingga KPU RI. (m18/pri)