Pilkada Mahulu 2024
Segera Daftar KPU, Angela-Suhuk Bakal Gantikan Owena Mayang-Stanislaus di PSU Pilkada Mahulu 2024
Segera mendaftar ke KPU, Angela-Suhuk bakal gantikan Owena Mayang-Stanislaus di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Mahulu 2024.
Penulis: Aro | Editor: Amalia Husnul A
Dua paslon lainnya di Pilkada Mahulu 2024 adalah Yohanes Avun-Yohanes Juan Jenau dan Novita Bulan-Artya Fathra Marthin.
Dana PSU Dipastikan Aman
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) memastikan bahwa dana untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tetap menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kesbangpol Mahulu, Wehelmus Wimpi, menegaskan dana PSU harus bersumber dari APBD.
"Apabila daerah mengalami kekurangan anggaran atau kesulitan, bisa bersurat ke provinsi," katanya, Jumat (7/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri hanya memberikan gambaran umum terkait mekanisme pendanaan, sementara tanggung jawab utama tetap berada di daerah.
"Karena leading dari kementerian itu hanya memberikan gambaran, dana PSU itu murni harus APBD," tegasnya.
Namun, jika APBD daerah tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan tambahan anggaran ke tingkat provinsi.
"Apabila di APBD daerah tidak bisa, itu bisa dikonfirmasi ke APBD provinsi," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pendanaan PSU tidak bisa berasal dari APBN, sehingga setiap daerah harus mengelola anggarannya sendiri atau berkoordinasi dengan provinsi jika mengalami kekurangan.
"Sampai di situ, tidak bisa ke APBN," tuturnya.
Dalam proses ini, Bawaslu Mahulu telah melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan anggaran PSU.
"Tetapi dalam proses ini, Bawaslu sudah mengonfirmasikan itu," imbuhnya.
Namun, ada persyaratan administratif yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan bantuan anggaran dari provinsi, yakni surat resmi dari pemerintah daerah yang menyatakan adanya kekurangan anggaran.
"Nah, hanya syaratnya itu yang memang harus ke pemerintah. Jadi, syaratnya itu apabila ke provinsi, itu harus ada surat dari pemerintah daerah ke provinsi menyampaikan kekurangan anggaran itu," paparnya.
Ia memastikan bahwa seluruh prosedur administratif telah dilengkapi dan diajukan ke provinsi untuk mendukung kelancaran PSU.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.