Dampak Penutupan Jalur Pelayaran di Bawah Jembatan Mahakam, DPD GPEI Kaltim Singgung Kemungkinan PHK

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Insiden tongkang pengangkut kayu menabrak Jembatan Mahakam I pada pertengahan Februari 2025 lalu berbuntut panjang mengingat keamanan jembatan yang menjadi ikon Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kejadian tongkang menabrak Jembatan Mahakam sudah yang ke-22 kali hingga kemudian keamanannya menjadi sorotan lantaran fender (pelindung) jembatan rusak.

Wacana penutupan jalur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam selama pembangunan kembali fender ini berkembang hingga sejumlah pihak menyampaikan keberatan.

Kali ini datang dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Kaltim merespon terkait isu tersebut. 

Baca juga: Kata Kepala KSOP Samarinda soal Pembangunan Fender Jembatan Mahakam dan Penutupan Jalur Pelayaran

Menurut Sekretaris DPD GPEI Kaltim, Hasrun Jaya, jika kebijakan penutupan alur pelayaran di Sungai Mahakam ditutup akan berisiko besar terhadap sektor transportasi, logistik, dan lapangan pekerjaan baik di daei hulu hingga hilir Sungai Mahakam. 

Lanjutnya misalnya di bagian hulu saja ada beberapa komoditi seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, yang sangat bergantung pada jalur sungai sebagai akses utama distribusi hasil produksi. 

Jika jalur pelayaran ditutup, maka biaya distribusi akan meningkat drastis, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan produksi dan efisiensi usaha.

“Kegiatan ekspor-impor di Kaltim sangat bergantung pada jalur pelayaran di Sungai Mahakam. 

Jika ditutup, maka arus logistik terganggu, biaya operasional melonjak, dan daya saing industri kita akan melemah.

Ini bisa berdampak pada besarnya PHK karena perusahaan harus mengurangi operasionalnya,” ucap Sekretaris DPD GPEI Kaltim, Hasrun Jaya, saat dimintai tanggapan terkait isu penutupan alur Sungai Mahakam oleh Tribunkaltim.co Via WhatsApp. Pada Jum'at, (14/3/2015).

Tidak hanya dibagi hulu Sungai Mahakam, dirinya juga menilai penutupan alur transportasi tersebut akan berdampak pada Hilir sungai mahakam seperti pada sektor pengolahan, tenaga kerja bongkar muat, hingga para pelaku usaha kecil yang bergantung pada aktivitas pelabuhan.

Sekretaris DPD GPEI Kaltim, Hasrun Jaya, menegaskan bahwa rantai pasok barang, termasuk kebutuhan pokok, bahan baku industri, hingga komoditas ekspor, akan berdampak signifikan.

“Jalur ini bukan hanya untuk kepentingan perusahaan besar, tetapi juga menghidupi ribuan tenaga kerja di pelabuhan, sopir angkutan, pedagang kecil, dan masyarakat sekitar yang menggantungkan kehidupan dari perputaran ekonomi di kawasan ini, ” tambahnya.

Untuk itu Hasrun Jaya, berharap agar pemerintah dan pemangku kebijakan dapat mencari solusi terbaik tanpa menutup jalur pelayaran.

Baca juga: Polemik Pembangunan Fender Jembatan Mahakam, Sikap KSOP dan Pelindo Membuat DPRD Kaltim Geram

Sekretaris DPD GPEI Kaltim itu pun mengusulkan, perbaikan infrastruktur Jembatan Mahakam, seperti meninggikan jembatan atau membangun jembatan baru, agar kapal tetap bisa melintas tanpa mengganggu transportasi darat dan perlunya ada evaluasi mengingat Jembatan Mahakam 1 sudah dihantam kapal tongkang sebanyak 22 kali sejak didirikan. 

"Di masa yang akan datang, perlu dibangun jembatan baru yang lebih memenuhi standar keamanan dan efisiensi.

Hal ini dikarenakan jembatan yang ada saat ini memiliki jarak antar tiang yang terlalu dekat, sehingga berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas.

Selain itu, jembatan tersebut telah mengalami kecelakaan atau ditabrak sebanyak kurang lebih 22 kali, sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Demo Tolak Penutupan Jalur Pelayaran

Sebelumnya, ratusan orang dari Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim Samarinda, menolak penutupan jalur Mahakam di bawah Jembatan Kembar Samarinda. 

Aksi ini berlangsung di depan Kantor Kesyahbandara dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Samarinda jalan Yos Sudarso No.2, Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, (12/3/2025)

Mereka membawa sejumlah spanduk dengan bertuliskan 'Jangan Tumpah Nasi Piring Kami, Menolak Penutupan Alur Sungai Mahakam," dan Jangan Balik Piring Nasi Kami.

Rusdy, seorang peserta aksi dalam orasinya menyampaikan tidak ada pihak yang harus menutup jalur di bawah Jembatan Mahakam Samarinda.

Jika terjadi penutupan hal itu akan berdampak pada para pekerja dan menimbulkan PHK terhadap ribuan karyawan. 

"Tidak ada alasan apapun untuk menutup alur di bawah jembatan itu," ucapnya.

Menurutnya, yang harus diperbaiki di bawah Jembatan kembar adalah safety atau pengaman bukan menutup alur.

"Yang harus dilakukan adalah bagimana membuat safety-nya, bagaimana membuat fender itu supaya tidak terjadi lagi," tegasnya dalam orasi.

Baca juga: Pembangunan Fender, Perusahaan Kapal Penabrak Jembatan Mahakam Samarinda Bakal Minta Saran BBPJN 

Sementara itu, Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners’ Association atau DPC INSA Samarinda mendukung sikap Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim Samarinda yang melakukan Aksi Menolak Penutupan Alur Sungai Mahakam pada Rabu (12/3/2025).

Indonesian National Shipowners' Association atau INSA sendiri merupakan organisasi pengusaha perusahaan pelayaran angkutan niaga.

Di Kota Samarinda, tuntutan untuk menutup alur pelayaran Sungai Mahakam pasca-insiden ditabraknya Jembatan Mahakam I Samarinda Minggu 16 Februari 2025 oleh kapal tongkang bermuatan kayu, masih menuai pro kontra.

Wakil Ketua DPC INSA Samarinda, Capt. Jackson Nampubolon, saat ditemui mengatakan pihaknya turut menolak terkait penutupan alur sungai mahakam ini.

“(Alasannya) Tentu ini menghambat perekonomian dan keluarga kita serta masyarakat yang memanfaatkan alur sungai ini dari hulu ke hilir,” ucapnya.

Capt. Jackson juga menegaskan dari asosiasi, terus mendorong KSOP tetap ada dilakukan pengolongan kapal.

Dengan tambahan seperti penambahan escort dan assist tetap menjaga kaki Jembatan Mahakam I Samarinda pasca-insiden.

Pengolongan kapal setiap harinya, ada 130 sampai 150 kapal melintas di alur Sungai terbesar di Kalimantan Timur tersebut, baik naik dan turun.

Tentu cukup berdampak signifikan jika ditutup. INSA juga mendorong KSOP dan stakeholder untuk mendukung dan mengevaluasi terkait Jembatan Mahakam I Samarinda.

"Puji Tuhan hasil kaki jembatan yang diperiksa BBPJN layak dan tidak masalah untuk dilalui,” ujarnya. 

Pihaknya juga disampaikannya tidak tinggal diam, terkait persoalan ini.

Bahkan penekanan sampai saat ini juga dilakukan ke owner kapal yakni PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra yang bertanggungjawab untuk pembangunan fender di kaki jembatan, meski tetap ada mekanisme yang mesti diikuti.

INSA menjamin kapal tetap melakukan pengolongan dengan tambahan assist dan escort Jembatan. 

"Kita saat ini fokus pengolongan tetap jalan, jika berhenti akan berdampak ke penghasilan,” katanya.

Baca juga: Perbaikan Jembatan Mahakam Rp35 Miliar, Khawatir PHK Buruh Tolak Penutupan Alur Sungai 

(TribunKaltim.co/Gregorius Agung Salmon/Mohammad Fairoussaniy)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram