Pemprov Kaltim Bakal Lakukan Refocusing Anggaran, Selaraskan Program Kepala Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Refocusing anggaran tampaknya tak bisa dihindari.

Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan program kepala daerah dengan yang tertuang dalam rencana pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Di tengah efisiensi anggaran, tentu para pihak kini membongkar pasang kembali apa saja yang menjadi prioritas untuk masyarakat.

Refocusing anggaran itu pun tengah dirumuskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim. 

Anggaran Rp21 triliun yang telah diketok di APBD 2025, sekitar Rp2,5 triliun bisa dialihkan penggunaannya untuk program prioritas. 

Baca juga: Bertemu Banggar DPRD Kaltim, Bagus Susetyo Paparkan Program Prioritas Pemkot Balikpapan

Angka itu hasil dari pemangkasan sejumlah kegiatan yang dirasa tidak mendesak seperti acara seremonial di hotel, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan kegiatan lainnya.

"Refocusing tak bisa dihindari dan kita akan sesuaikan nantinya. Rencana ini di antaranya program Gratispol–Jospol," sebut Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, Sabtu (15/3/2025). 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 mesti bisa diseimbangkan.

Belanja daerah yang tak esensial harus dialihkan ke pembangunan daerah yang lebih prioritas untuk masyarakat. 

Komisi III pun kini menunggu pembahasan lanjutan badan anggaran (banggar) DPRD Kaltim bersama TAPD. 

Tentunya menyelaraskan angka hasil refocusing bisa lebih menyasar ke hal yang lebih mendesak atau merealisasikan yang menjadi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas`ud dan Seno Aji.

Selain itu, juga tetap memastikan ke mana saja plot anggaran hasil penyesuaian nantinya dalam pembahasan.

“Janji gubernur dan wakil gubernur tentu harus bisa jalan di tahun 2025 ini. Komisi III ingin memastikan ada tidaknya penambahan pembiayaan infrastruktur daerah dari refocusing ini,” jelasnya.

Sementara terkait besaran nominal, Abdulloh belum bisa memaparkan angka pasti. 

Komisi III perlu duduk bersama dengan TAPD atau OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR–Pera) sebelum akhirnya keputusan final dibuat.