Jembatan Mahakam Tak Punya Pelindung Pilar, DPRD Kaltim Ngotot Usulkan Penutupan Alur Pelayaran 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) ngotot mengusulkan alur pelayaran di Sungai Mahakam dihentikan sementara.

Hal ini karena Jembatan Mahakam kini tak memiliki pelindung atau fender.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, angkat bicara soal pentingnya penutupan arus lalu lintas di bawah jembatan Mahakam I Samarinda.

Keamanan jembatan perlu diperhatikan, mengingat pelindung pilar jembatan hilang karena tabrakan pada 16 Februari 2025.

“Saya setuju bisnis ialah yang utama, tetapi keselamatan nyawa manusia yang lebih paling utama,” kata Sabaruddin, Senin (17/0l3/2025).

Baca juga: Alasan Gubernur Kaltim Ajukan Ambil Alih Pengelolaan Jalur Pelayaran di Bawah Jembatan Mahakam

Lanjut ia mengatakan, penutupan arus lalu lintas bawah jembatan tersebut tidak akan menyeluruh dihentikan.

Hanya diperuntukkan untuk kapal yang mengangkut dengan nilai di atas Rp 500 juta saja, sedangkan kapal dengan nilai di bawah itu tetap diperkenankan untuk melewati bawah jembatan.

Sementara penanggung jawab dari PT Pelayaran Mitra 7 Samudra belum memberikan kepastian kapan bakal ada pembangunan fender.

“Kalau dari teman-teman dari KSOP maupun teman-teman yang lain bisa menjamin (keamanan jembatan), monggo saja, itu tidak ada masalah tapi buatkan kami (Perjanjian) tertulis,” tegas Sabaruddin.

KSOP dan PT Pelayaran Mitra 7 Samudra juga diminta memperjelas mengenai pembangunan ulang fender.

KSOP saat diundang rapat mengenai persoalan ini juga tidak pernah hadir. 

Padahal, hal ini menyangkut jutaan nyawa masyarakat yang setiap harinya melintas di jembatan Mahakam lama.

Atas kejadian yang serius ini, Sabaruddin lantas menyinggung soal perusahaan-perusahaan telah mengeksploitasi sumber daya Alam (SDA) di Kaltim.

Lalu lintas sungai yang menjadi transportasi utama pengangkutan SDA setiap harinya, tetapi ketika masalah terjadi, pihak-pihak terkait seakan menutup mata.

“Kapan itu akan digantikan diganti rugikan itu? Belum ada juga kejelasan. Kita minta itu. Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Timur merekomendasikan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kaltim,” tandasnya.

Baca juga: Pemprov Kaltim Ajukan Ambil Alih Pengelolaan Alur Pelayaran di Bawah Jembatan Mahakam I Samarinda