Wacana Pemprov Kaltim Ajukan Ambil Alih Jalur Pelayaran Sungai Mahakam Disorot, Ngapain Berebut?

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengajukan pengambilalihan pengelolaan jalur pelayaran alur sungai Mahakam di bawah Jembatan Mahakam jadi sorotan.

Sebelumnya, wacana Pemprov Kaltim mengajukan pengambilalihan pengelolaan jalur pelayaran sungai Mahakam di bawah Jembatan Mahakam ini disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. 

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud menyampaikan wacana untuk mengambil alih pengelolaan jalur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam ini menyusul polemik soal penutupan alur pelayaran pasca jembatan ditabrak tongkang pengangkut kayu pada 16 Februari 2025 lalu. 

Seperti diketahui, 16 Februari lalu kapal tongkang bermuatan kayu menabrak fender atau pelindung pilar Jembatan Mahakam I, satu bagian fender pun rusak dan hilang karena tabrakan ini.

Baca juga: Jembatan Mahakam Tak Punya Pelindung Pilar, DPRD Kaltim Ngotot Usulkan Penutupan Alur Pelayaran 

Setelah fender (pelindung) Jembatan Mahakam hilang, demi keamanan maka diperlukan pembangunan kembali fender.

Selama pembangunan fender, diusulkan agar jalur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam ini ditutup.

Penutupan jalur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam ini juga menuai polemik lantaran sejumlah insan pelayaran menolaknya. 

Polemik ini masih jadi perdebatan hingga kini, ada pihak yang ingin penutupan sementara pihak KSOP menilai jika ditutup sampai fender jembatan terbangun perlu kajian mendalam.

Hingga kemudian muncul pernyataan dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud untuk mengajukan pengambilalihan pengelolaan pelayaran di bawah Jembatan Mahakam ini. 

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi merespon wacana Pemprov Kaltim yang disampaikan Gubernur Kaltim tersebut. 

“Saya pikir harus dibereskan sekarang. Harus berbesar hati, setiap organisasi punya tupoksi (tugas pokok fungsi) masing–masing, ngapain berebut ‘kapling’ orang lain,” kata Purwadi menanggapi, Senin (17/3/2025).

Sikap pemerintah mesti jelas menurut Purwadi terkait penegakan aturan pasca insiden tabrakan, tanpa mengganggu arus ekonomi yang ditimbulkan.

Ia menilai, yang muncul dipermukaan justru ributnya antara persoalan keselamatan dan nasib para pekerja yang bergantung pada aktivitas pelabuhan serta pemanfaatan alur sungai.

Terlebih sekarang, Gubernur dan Wakil Gubernur juga turut mengungkapkan soal minatnya bahwa Pemprov Kaltim untuk mengurus soal alur sungai Mahakam.

Baca juga: Pemprov Kaltim Ajukan Ambil Alih Pengelolaan Alur Pelayaran di Bawah Jembatan Mahakam I Samarinda

Niatan mengambil alih pengelolaan alur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam I Samarinda diungkapkan, karena Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim memiliki kemampuan mengelola retribusi dari alur pelayaran Sungai Mahakam apabila KSOP Samarinda dan Pelindo tidak mampu menjamin keamanan Jembatan Mahakam.