3 Tujuan Memperkecil Ruang Korupsi di Samarinda, Walikota Andi Harun Kutip Petuah KH Ahmad Dahlan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Berikut ini penjelasan soal 3 tujuan utama dalam langkah dan upaya Pemkot Samarinda untuk memperkecil ruang korupsi dan suap di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dan dalam kesempatannya juga, Walikota Samarinda Andi Harun juga mengutip petuah dari pahlawan nasional Indonesia, KH Ahmad Dahlan dalam hal upaya mengikis korupsi dari ibukota Kalimantan Timur, Samarinda.  

Hal ini disampaikan Walikota Samarinda, Andi Harun dalam kegiatan Bimbingan Teknis Agen Perubahan Melalui Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi yang digelar pada Senin (28/4/2025) di Hotel Mercure Samarinda.

Kata Walikota Andi Harun, Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmen strategis untuk membangun ekosistem sosial yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Baca juga: KPK Geledah Kantor KONI Jatim di Surabaya Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah, Keluar Bawa 2 Koper

Walikota Samarinda, Andi Harun menyampaikan bahwa KPK RI telah membuka peluang luas kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam agenda besar pemberantasan korupsi dengan menjadi Penyuluh Antikorupsi atau Paksi.

"Semua orang dari berbagai lapisan di seluruh Indonesia bisa menjadi Paksi, asalkan memenuhi syarat dan kompetensi yang diperlukan," kata Walikota Samarinda, Andi Harun.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis tersebut bukan sekadar seremoni pelatihan, melainkan langkah nyata untuk membentuk agen-agen perubahan yang memahami pentingnya memberantas korupsi.

Serta terampil dalam mengedukasi masyarakat, serta mampu menjadi pionir di lingkungan masing-masing.

Sebagai implementasi dari semangat tersebut, Pemkot Samarinda telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Baca juga: 2 Desain Awal Pasar Segiri Samarinda Dipresentasikan, Walikota Andi Harun Beri Tanggapan

Regulasi ini menjadi panduan bagi seluruh ASN dan non-ASN untuk mengelola konflik kepentingan, membangun budaya antigratifikasi, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengimplementasikan strategi Trisula pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

Dalam mempertegas budaya integritas, Wali Kota Andi Harun mengutip petuah Pahlawan Nasional KH Ahmad Dahlan "Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa."

Kata orang nomor satu di Samarinda ini, pesan tersebut mengajarkan untuk menjaga kewarasan akal sehat dan tidak membiarkan kekeliruan menjadi hal yang biasa.

“Jangan membiarkan kekeliruan bergulir dengan aman sehingga sesuatu yang belum tentu benar justru dianggap sebagai kebenaran baru," ujarnya. 

"Petuah ini harus menjadi pedoman mutlak dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu berpegang pada aturan yang benar," tegasnya.

Momentum ini semakin relevan dengan status Samarinda yang kini tengah dinilai KPK RI untuk menjadi kota percontohan antikorupsi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan laporan hasil observasi, indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Samarinda tahun 2024 tercatat mencapai skor 87,53, sebuah pencapaian yang membawa Samarinda meraih penghargaan sebagai Kota Terbaik Regional 4 Tahun 2025.

Baca juga: Rugikan Negara Rp900 Juta Lebih, Inilah Modus Korupsi Dana Desa di Kampung Abid Kubar

“Dengan pencapaian tersebut, kita harus membulatkan komitmen, meningkatkan daya kerja, serta terus menambah motivasi untuk menjauhi korupsi,” ujar Andi Harun.

Walikota Samarinda Andi Harun juga mengaitkan langkah ini dengan target nasional.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan Indonesia Emas 2045 yang disusun oleh Bappenas.

Menciptakan Agen Perubahan

Menurut Walikota Samarinda, Andi Harun, pada tahun 2025, seluruh sistem layanan publik di tingkat nasional maupun daerah harus mengalami perbaikan menyeluruh dalam upaya memperkecil ruang korupsi dan suap.

Dalam dokumen tersebut, ada tiga tujuan utama: 

• Memperbaiki sistem layanan publik;
• Mereduksi korupsi hingga tingkat serendah mungkin termasuk praktik suap;
• Serta membangun masyarakat berbudaya antikorupsi.

Ia menambahkan bahwa agenda bimbingan teknis ini mencakup tiga sektor utama, yakni sebagai berikut:

-Penyuluhan antikorupsi di sekolah;

-Penyuluhan antikorupsi di pemerintahan;

-Penyuluhan antikorupsi di tengah masyarakat.

"Alhamdulillah, kita juga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Paser yang memiliki visi dan cara pandang serupa, bahwa pemerintahan daerah harus berkomitmen kuat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pertamina di Eranya, Jokowi Ngaku Tak Curiga: Kalau Ada, Sudah Digebuk dari Dulu!

Walikota Andi Harun berharap, bimbingan teknis ini akan melahirkan agen-agen perubahan yang terlatih dan tersertifikasi, yang kelak mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih sadar, aktif dalam mencegah, bahkan berani melaporkan setiap indikasi tindak korupsi.

“Lingkungan yang bersih, transparan, dan berintegritas bukan hanya cita-cita, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari,” ujar Walikota Andi Harun.

(TribunKaltim.co/Sintya Alfatika)